Latest News
Monday, June 29, 2015

Resensi Buku: Ilusi Demokrasi

Kritik terhadap sistem yang katanya terbaik saat ini.

Barangkali kita pernah bertanya, benarkah demokrasi adalah sistem yang terbaik untuk kita saat ini? pertanyaan semacam ini muncul karena proses demokrasi yang kita jalani saat ini penuh persoalan dan anomali yang justru mengantarkan kondisi kehidupan kita pada keterpurukan. Demokrasi saat ini agaknya belum mampu menjadi jawaban atas beragam masalah yang kita hadapi.

Demokrasi, entah sejak kapan telah menjadi kata keramat yang sangat menentukan nasib sebuah bangsa. Ibarat malaikat pencabut nyawa yang menunggu perintah dari Tuhan, begitu suatu pemerintahan dipandang tidak lagi demokratis, maka sah bagi negara abang-sam untuk segera mengirim pasukan “penegak demokrasi dan HAM”, untuk kemudian menghancurkan penguasa setempat yang dipandang tidak demokratis itu.

Bagi saya, sama seperti frasa yang diungkapkan Saiful Arif yaitu “ilusi demokrasi”, merupakan suatu realitas dimana kesenjangan teori dan fakta tentang demokrasi sangat jauh, juga ada diranah dimana demokrasi menjadi sesuatu yang dipaksakan dan menjadi wajib. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ilusi didefinisikan dengan sesuatu yang menjadi angan-angan, atau sesuatu yang tidak dapat dipercaya; palsu. Sedangakan demokrasi diartikan  sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.

Dalam pengertiannya yang murni, demokrasi memang menjanjikan tatanan sosial yang lebih baik disbanding tatanan yang ditawarkan oleh sistem lain manapun. Karena itu dalam waktu yang singkat, demokrasi telah merobohkan pemerintahan otoriter di berbagai negara. Menurut David Potter dalam catatannya (1997), jika pada tahun 1975 tercatat 68 persen pemerintahan di dunia ini tergolong otoriter, maka 20 tahun kemudian (1995) pemerintahan otoriter meninggalkan sekitar 26 persen saja.

Tak heran jika M. Hatta, salah satu founding fathers kita. Bahkan jutaan orang lain, mengagungkan sistem demokrasi yang mewarnai dunia hingga saat ini. Tetapi, dunia secara transparan juga telah menunjukkan bahwa demokrasi ternyata tidaklah bebas nilai seperti yang kita duga. Seperti halnya modernisasi, demokrasi juga menyimpan anggapan tersendiri tentang dunia, yang seringkali menempatkan masyarakat Timur sebagai primitive, belum beradab, dan sebagainya. Karena itu, telah menjadi tugas “suci” bagi masyarakat Barat untuk memberikan ‘cahaya” kepada dunia Timur yang “primitive” itu. Bukan tidak mungkin, gagasan demokrasi yang begitu agung dalam pikiran kita, ternyata hanya merupakan panduan untuk “memperadabkan” orang Timur dalam pandangan Barat.

Absurditas demokrasi
Pertama, dalam karayanya yang berjudul republic, Plato mengingatkan bahwa demokrasi memiliki banyak sekali kelemahan yang cukup membahayakan, artinya bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna untuk diterapkan. Plato menyebutkan beberapa kelemahan demokrasi, diantaranya adalah pemimpin biasanya dipilih dan diikuti karena factor-faktor nonesensial seperti kepintaran pidato, kekayaan, dan latar belakang keluarganya. Plato memimpikan kepemimpinan oleh “orang yang bijak” sebagai pemimpin ideal bagi suatu negara. Orang-orang paling bijak dalam sesuatu akan menangani persoalan manusia dengan akal dan kearifan yang dihasilkan dari dunia gagasan yang kekal dan sempurna.

Kedua, demokrasi adalah pemerintahan dengan kedaulatan rakyat (Abraham Lincoln). Berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka hari ini kita tidak akan menemukan satu negara pun yang memang ideal dalam menerapkan demokrasi atau istilah lainnya “ikut kehendak rakyat”. Amerika serikat, sebagai pengusung dan punggawa utama demokrasi apakah pernah mendengar jutaan rakyatnya menjerit agar menghentikan perang di Irak dan Afghanistan? Apakah Malaysia tetap membiarkan kelompok oposisi untuk berdemonstrasi dengan tenang dalam menolak berbagai kebijakan dalam negeri Malaysia saat ini. Apakah Indonesia juga mendengar rakyaknya menjerit menolak kenaikan BBM yang begitu fantastis pada 2005 yang lalu. Apakah Inggris, Australia dan Prancis? Saya katakan tidak!

Bahkan PBB pun sebagai lembaga perdamaian dunia menerapkan aristokratik sejak awal (24 Oktober 1945) dalam lembaganya, yaitu di mana kekuasaan PBB hanya diberikan kepada beberapa buah negara yang dikenal sebagai “The Big Five” (AS, Rusia, Prancis, Inggris, Cina). Kelima negara inilah yang mendapatkan hak istimewa berupa hak ‘Veto’ (dari bahasa latin, veto’ artinya saya melarang). Lima negara ini merupakan anggota tetap dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Sisanya, 10 negara, dipilih setiap dua tahun oleh Majelis Umum PBB.

Ketiga, demokrasi adalah kebebasan. Seperti yang dikatakan Huntington dalam bukunya The Third Wave of Democratization, “jika anda menginginkan demokratisasi, maka perjuangkanlah kebebasan individu”.  Konsep demokrasi saat ini lebih banyak disandarkan pada pemikiran sosial yang berakar dari paham liberalisme, neoliberalisme, dan hyperliberalisme. Dalam berbagai bentuknya baik yang tersembunyi maupun nyata, liberalisme telah menjadi bentuk pasti dari serangkaian aktivitas lembaga-lembaga internasional. Mereka memang telah menyokong secara finansial proyek-proyek pengentasan kemiskinan dengan dalih persamaan dan kebebasan kepada segenap lapisan kelas menengah di belahan negara berkembang, namun semuanya adalah semu. Agenda globalisasi dan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada pemikiran liberal ini lah termasuk didalamnya adalah demokrasi. Pada titik inilah demokrasi menjadi semacam ilusi karena dia terpaksa berada dalam satu ruang yang sama dengan liberalisme.

Dan hari ini pula, atas nama demokrasi seluruh kekayaan alam di tanah air kita boleh dikeruk dan dimiliki oleh asing. Mengapa? Ya karena prasyarat demokrasi tadi tentang kebebasan; kita sangat menjunjung tinggi kebebasan seseorang dalam berkepemilikan. Seseorang atau badan boleh saja memiliki segala sesuatu yang ada di Indonesia, selagi mereka punya duit. Demokrasi, dalam pengertian diatas, di satu sisi akan membawa kepada kebebasan, tapi di sisi lain menjauhkan dari kebebasan yang sesungguhnya. Demokrasi akan mengacaukan cita-cita bijkasananya sendiri lantaran demokrasi lebih banyak mentolerir perilaku keserakahan ketimbang keadilan. Demokrasi lebih mentolerir kapitalisme ketimbang memberdayakan rakyat. Demokrasi lebih banyak membantu bagaimana seorang kapitalis menanam saham dan berusaha menguasai perekonomian masyarakat ketimbang bagaimana mengentaskan kemiskinan.

Buku ilusi demokrasi yang ditulis oleh Saiful Arif secara keseluruhan ingin mengajak kita untuk merefleksikan kembali tentang apa yang selama ini kita sebut demokrasi itu. Menarik karena mungkin selama ini kita telah menelan bulat-bulat dan tidak pernah mempertanyakan sistem demokrasi yang kita gunakan saat ini. dengan hadirnya buku ini diharapkan kita mampu melihat bahwa demokrasi bukanlah jawaban yang sungguh-sungguh memuaskan. Bukan untuk membela dan benar-benar antidemokrasi, bukan berharap lahirnya feodalisme baru, perbudakan baru, sosialisme baru, juga bukan kapitalisme baru. Hanya ingin menumbuhkan “rasa” atas pemahaman kita terhadap segala sesuatu.

Judul Buku                     : Ilusi Demokrasi
Penulis                           : Saiful Arif
Penerbit                         : Desantara
Tahun Terbit / Cetakan : 2003 / I
Tebal Buku                    : XIV + 188 hal
ISBN                                : 979-06461-8-9
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Resensi Buku: Ilusi Demokrasi Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com