Latest News
Tuesday, May 24, 2016

Masyarakat Harap Bupati Butur Tinjau Kembali Keputusannya

ilustrasi
RADARINDONESIANEWS.COM, SULTRA - Warga Desa Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara (Butur) menilai pelaksana tugas (PLT) Kapala Desa (Kades) Lasiwa cacat yuridis, pihak Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) akan melakukan klarifikasi terkait pengaduan warga Desa Lasiwa.
 
Salah seorang warga Desa Lasiwa, Albar, mengatakan dirinya menolak jika Andi Safruddin kembali diangkat sebagai PLT Kades di Desa Lasiwa oleh Bupati . Sebab, Andi Safruddin sudah pernah diberhentikan berdasarkan hasil klarifikasi tim terpadu tentang indikasi penyalahgunaan jabatan PLT Kades dan digantikan oleh Made Alwi dimasa jabatan Pejabat (Pj) Bupati Saimu Alwi.

"Namun setelah pemilihan Buapati dan Abu Hasan menang Andi Safruddin, kembali diangkat sebagai PLT Kades di Desa Lasiwa menggantikan Made Alwi," ungkap Albar senin (23/5/2016).

Sehingga, lanjut Albar, dirinya sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan Bupati terpilih tersebut .karena kembali mengangkat Andi Safruddin sebagai PLT Kades di Desa Lasiwa yang sebelumnya pernah diberhentikan. Sebab, menurutnya langkah yang dilakukan Bupati memiliki kesan memberikan pendidikan politik yang kurang baik kepada warga Desa Lasiwa, disamping itu juga langkah yang dilakukan Bupati Butur membuat masyarakat menjadi bingun seakan-akan tidak ada sosok pejabat lain yang bisa ditempatkan di Desa Lasiwa sebagai PLT Kades.

"Olehnya itu kami berharap Bupati Butur dapat meninjau kembali keputusan yang dikeluarkanya dengan nomor 101/2016 tentang pemberhentian Kades/Pejabat Kades dan pengangkatan pejabat Kades se-Kecamatan Wakorumba Utara. Sebab tidak berdasarkan surat usulan Camat No 141/29/2016 perihal usulan pelaksana Kades," paparnya.

Disamping itu, sorot Albar, pengangkatan SK tentang pengangkatan dan pemberhentian Kades tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 43/2014 beserta perubahannya PP 47/2015 tentang peraturan pelaksana UU No 6/2014 tentang Desa serta tidak berdasarkan Permendagri No 82/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kades.
"Disisi lain kami tidak menginginkan PLT Kades yang sudah diberhentikan dikembalikan menjabat sebagai PLT Kades di Desa kami," tutupnya.

Ditempat terpisah Kepala Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksah mengatakan yang namanya pengaduan masyarakat pasti akan ditindak lanjuti oleh Ombudsman Perwakilan Sultra karena itu adalah kewajiban, salah satu kewajiban itu adalah menindak lanjuti dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik.

"Jadi laporan masyarakat yang berasal dari Butur ini kami sudah terima dan nanti kita akan kaji dan tindak lanjuti dengan memanggil pihak-pihak yang perlu kita minta penjelesan terkait dengan subtansi laporan," katanya.

Aksah menjelaskan, laporan yang diajukan oleh warga Lasiwa Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Butur itu terkait dengan PLT Kades yang diduga cacat yuridis.

Langkah yang akan dimabil oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sultra akan meminta klarisfikasi pada pihak-pihak terkait seperti BPD, Camat, dan juga Bupati.( teropong sultra )
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Masyarakat Harap Bupati Butur Tinjau Kembali Keputusannya Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com