Latest News
Monday, December 24, 2018

Rosmiati, S,Si: OTT Meningkat Bukti Korupsi Cukup Memikat

 Rosmiati, S,Si
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian massif menyelenggarakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tahun ini. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana bahwa pada tahun 2018 hingga 13 Desember ada 28 kasus. Jumlah yang sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Di tahun 2014, menurut catatan ICW hanya ada 14 kasus operasi tangkap tangan. Dan mengalami penurunan jumlah di tahun 2015 dimana hanya ada 4 kasus saja. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 9 dan 8 kasus. (BBC 14/12/18)

Kepala daerah pun menjadi target dari OTT tersebut. Dari 28 kasus, 21 melibatkan kepala daerah dan satu mantan kepala daerah (BBC 13/12/18). Kepala daerah nampak rawan terjerat aktivitas tercela ini. Menurut pengakuan salah satu terdakwa gubernur Jambi non aktif Zumi Zola dalam sidangnya bulan lalu menuturkan bahwa ia tak dapat menghindari adanya permintaan balas budi usai memenangkan pilkada Jambi. Meskipun ia mengaku selalu mencoba untuk menghindari interaksi dengan kontraktor dan pimpinan DPRD Jambi agar tidak terjadi penyuapan antara eksekutif dan pihak lain.

Selain itu, Zumi juga selalu menakuti pimpinan DPRD Jambi dengan adanya supervisi dari KPK, namun menurut Zumi, mereka tetap meminta uang untuk pengesahan APBD. "Berdasarkan hal ini, agar fakta ini jadi pertimbangan, saya bukan aktor utama. Kami bukan pihak yang aktif berusaha melakukan penyuapan, tetapi selalu berusaha menghindari," Ujar Zumi. 

Tuntutan dari tim kampanye menjadi salah satu faktor. Senada dengan itu juga dikemukakan oleh wakil wali kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, bahwa menurutnya, hal lain yang juga sering menjadi penyebab seorang kepala daerah nekat korupsi ialah akibat tingginya biaya politik (BBC 13/12/18). 

Maka dapat disimpulkan bahwa polemik tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sifatnya sistemis. Dimana semuanya berawal dari sistem perpolitikan yang memang tidak sehat. Sehingga turut menyeret para aktornya ke lubang kenistaan. Bisa saja niat meraka diawal mulia ingin memperbaiki tatanan kehidupan yang ada, meningkatkan taraf hidup rakyat. Namun, para pembantunya di masa kampanye mengharap lebih. Istilah tak ada makan siang gratis itu masih bercokol dalam benak para tim pemenangannya. Begitulah yang menimpah Zumi Zola. Dan tidak menutup kemungkinan kepala daerah lainnya juga mengalami hal yang serupa.

Selain itu, panggung politik yang tak wajar menuntut para pemainnya harus menggelontorkan dana ratusan juta untuk turut meramaikan pentas politik tersebut. Maka ketika telah duduk di kursi kepemimpinan pun tidak sedikit mereka yang berpikir untuk mengembalikan seluruh modal yang dahulu digunakan. Sebab bisa jadi semua aset telah habis digadaikan. Maka dari sini pula terbuka celah untuk melakukan tindakan korupsi. Ditambah lagi, lemahnya iman dari para penyandang amanah rakyat yang dengan mudahnya tergiur dan terkondisikan oleh keadaan di sekitarnya. 

Olehnya itu, tatanan kehidupan juga turut memberikan andil dalam suksesnya kehidupan politik yang sehat, bersih dan terbebas dari tindak pidana korupsi. Tidak cukup dengan bertumpuh pada kebaikan figur/tokoh semata. Namun juga perlu ditopang oleh sistem yang baik pula. Dimana harus ada sebuah tatanan kehidupan yang mampu melakukan penjagaan kepada para rakyatnya untuk takut melakukan tindakan menyimpang. Serta mampu mengatasi setiap persoalan dengan menerapkan sanski yang tegas dan menjadi efek jerah bagi pelaku dan masyarakatnya agar tidak melakukan hal yang serupa. Sehingga tidak seolah-olah tindakan tak senonoh itu nampak terulang dan bahkan merajalela. 

Jika kita kembali ke ribuan tahun lalu. Membuka kembali lembaran kisah para pemimpin kaum muslimin di masa Nabi Saw dan para sahabat sesudahnya. Perkara penyelewengan kekuasaan serta tindakan amoral yang menimpah para pemimpin nyaris tidak terdeteksi. Rasa takut dan zuhudnya para penguasa pun menjadi alasan tidak nampaknya tindakan tak senonoh itu. Bahkan sekedar menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi saja tidak dilakukan. Sebagaimana yang dilakukan Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang memadamkan lampu penerang ketika pembicaraan ia dengan seorang gubernur tak lagi membahas urusan ummat melainkan lari ke ranah pribadi sang khalifah. 

Rangkaian pemilihan pemimpin pun tak harus dengan bermodalkan nominal materi yang berlimpah. Cukup dengan Iman dan kesiapan jasmani serta rohani sudah menjadi modal para bakal calon. Maka ketika menjabat pun tak terbesit niatan untuk mengembalikan modal dan membalas budi para tim pemenangannya. Sebab dimasa itu. Yang bertugas untuk mempromosikan para calon ialah orang-orang yang ikhlas dan paham bahwa Allah Swt yang akan membalas jerih payahnya. Lain halnya dengan kini. Dimana setiap mereka mengharap pamrih dari apa yang telah ia lakukan. Teladan-teladan inilah harusnya dicontohi oleh para pengurus rakyat kini. Meskipun tidak dipungkiri bahwa figur-figur semulia itu hanya lahir dari tatanan hidup yang mulia (Islam) yang saat ini tak dijumpai dalam kehidupan. Wallahu’alam.[]


  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Rosmiati, S,Si: OTT Meningkat Bukti Korupsi Cukup Memikat Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com