Latest News
Thursday, January 10, 2019

Risnawati: Infrastrukur Menjadikan Konglomerat Meroket, Rakyat Merosot

  Risnawati
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu prestasi yang berhasil dicapai pada 2018 lalu, yakni rampungnya Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya.Tribunnews.Com,

Dalam sambutannya saat menghadiri acara perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-58 PT Jasa Raharja bertajuk 'Fun Walk HUT Ke-58 Jasa Raharja', Menteri Budi mengatakan hal tersebut merupakan capaian yang luar biasa.

"Bahwa kita berhasil membuat tol Jakarta-Surabaya, satu prestasi yang luar biasa," ujar Budi Karya, dalam acara yang digelar di pelataran parkir Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019).

Ekonom Senior, Faisal Basri menyebut bahwa pembangunan tol trans Sumatera dan Jawa untuk mempermudah penyaluran logistik adalah sesat pikir.(Tribun medan)

Hal ini diungkapkan Faisal Basri dalam program acara Indonesia Business Forum TV One, Jumat (28/12/2018) dengan tema Ekonomi Indonesia 2018: Meroket Atau Merosot? Dalam acara tersebut, pembawa acara menyerahkan waktu ke Misbakhun untuk membahas soal pembangunan insfraktukutur, utang dan ekonomi.

Misbakhun lantas membahas pertumbuhan ekonomi 5,17 di Indonesia adalah pertumbuhan terbaik di negara G-20.

"Kalau mengatakan pertumbuhan ekonomi 5,1 jelek, maka itu bukanlah sesuatu porposi yang memadai sebuah kejelakan, padahal itu adalah pencapaian yang luar biasa dalam kondisi inflasi yang sangat rendah, artinya pemerintah bisa memperkuat stabilitas harga dan daya beli masyarakat," ujar Misbahkun.

Misbahkun lantas menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang berpenghasilan menengah sehingga dibutuhkan membangun insfraktuktur.

"Jepang, korea, China melakukan itu, dan kini Indonesia jga melakukan hal serupa," ujar Misbahkun.

Selama ini pemerintah Joko Widodo mengklaim pembangunan infrastruktur yang digenjot selama ini bertujuan untuk kepentingan rakyat. Namun, hal tersebut dibantah oleh Sekjen Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika. 

Dewi menilai pembangunan infrastruktur rezim Jokowi banyak mendatangkan keuntungan bagi pengusaha swasta, terutama properti. Hal itu, kata Dewi, terlihat dari sejumlah proyek strategis nasional yang diboncengi kepentingan pengembang swasta.

Menurut Dewi, pembangunan infrastruktur yang kerap diklaim pemerintah bertujuan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perlu dicermati secara kritis. Ia berpendapat banyak proyek infrastruktur justru memicu penguasaan tanah dalam skala besar oleh pebisnis sehingga ke depan bisa berdampak pada ketimpangan kepemilikan lahan.

Kapitalisme, Akar Masalahnya

Infrastruktur menjadi prioritas dalam kerangka pembangunan nasional, terutama sejak dimulainya era kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal tersebut tercermin dalam paket-paket kebijakan ekonomi yang hingga sekarang sudah mencapai sebanyak duabelas paket kebijakan ekonomi. Pembangunan infrastruktur tersebut dalam rangka mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri. Urgensi pembangunan infrastruktur ini adalah dalam rangka meningakatkan laju pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan nasional.

Pembangunan infrastruktur dalam suatu negara adalah sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Masalahnya, dari mana sumber dana pembangunan proyek infrastruktur ini berasal? 

Persoalan dana pembangunan proyek infrastruktur termasuk di dalamnya infrastruktur transportasi tidaklah akan menjadi masalah ketika sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam meniscayakan sebuah negara mengelola seluruh kekayaan yang dimilikinya sehingga mampu membangun infrastuktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Dengan pengelolaan kekayaan umum (milkiyyah ‘ammah) dan kekayaan negara (milkiyyah daulah) yang benar berdasarkan Islam, menjadikan sebuah negara mampu membiayai penyelenggaraan negara tanpa harus mengutang, termasuk untuk membangun infrastruktur transportasinya.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan sistem ekonomi kapitalistik seperti sekarang ini yang berujung dan bertumpu pada investor swasta sehingga tidak hanya sibuk memikirkan berapa besar investasi yang diperlukan, dari mana asalnya tapi juga harus berpikir keras bagaimana mengembalikan investasi bahkan menangguk keuntungan dari proyek tersebut. Sistem ekonomi kapitalistik tidak berprinsip bahwa pengadaan infrastruktur negara adalah bagian dari pelaksanaan akan kewajiban negara dalam melakukan pelayanan (ri’ayah) terhadap rakyatnya. Karenanya, sistem ekonomi kapitalistik ini bukan hanya sistem ekonomi yang salah, bahkan ini adalah sistem yang rusak. 

Pengaturan Infrastruktur Dalam Islam

Infrastruktur berperan penting sebagai penunjang pembangunan karena ia mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dikatakan infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, dan kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah.

Salah satu poin penting dalam pembangunan infrastruktur publik dalam Islam, adalah prngaturannya melalui sistem ekonomi Islam dalam naungan khilafah membahas secara rinci dan tuntas masalah kepemilikan [milkiyyah], pengeloaan kepemilikan [tasharruf], termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat [tauzi’] juga memastikan berjalannya politik ekonomi [siyasah iqtishadiyyah] dengan benar. 

Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, khilafah akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelanggaraan negara. Termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, baik kebutuhan pribadi maupun kelompok, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pada saat yang sama, ekonomi negara tumbuh dengan sehat, karena produktivitas individu yang terjaga. Dengan begitu, ketika negara mengalami situasi di mana harus membangun infrastukturnya, maka negara mempunyai banyak pilihan sumber dana karena, masalah penyelenggaraan negara dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya juga sudah selesai.

Adapun pendanaan pembangunan infrastruktur khilafah berasal dari dana Baitul Mal, tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. Hal itu sangat memungkinkan karena kekayaan milik umum dan kekayaan milik negara memang secara riil dikuasai dan dikelola oleh negara. Jika Baitul Mal tidak ada dana, baik karena terkuras untuk peperangan, bencana maupun yang lain, namun proyek infrastuktur tersebut memang vital dan dibutuhkan, dalam kondisi seperti ini, negara bisa mendorong pastisipasi publik untuk berinfak.

Dengan demikian jelaslah hanya Sistem Ekonomi dan Politik Islam lah yang menjamin pembangunan infrastruktur negara bagi rakyatnya, dan sistem ekonomi dan politik Islam ini hanya dapat terlaksana secara paripurna dalam bingkai Khilafah Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para Khulafaur Rasyidin hingga khilafah utsmaniyyah. Wallahu a’lam bishshawab.[]

Penulis adalah staf dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kolaka


  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Risnawati: Infrastrukur Menjadikan Konglomerat Meroket, Rakyat Merosot Rating: 5 Reviewed By: radarindonesia news