Latest News
Thursday, January 24, 2019

Silvi Rochmayanti, SEI: Layaknya Vampir, Pajak Adalah Darah Bagi Ekonomi Kapitalis

Silvi Rochmayanti, SEI
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2019 nampaknya akan membawa suasana ekonomi yang baru bagi Indonesia. Dipastikan akan ada yang diuntungkan besar-besaran, dan juga sebaliknya. Rencananya pemerintah akan menetapkan pajak bisnis on line. Bukan rahasia umum lagi jika penghasilan bisnis on line, YouTuber maupun selebgram saat ini sudah mencapai jutaan, puluhan juta, ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah

Melihat realita tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara. Menurutnya, penghasilan besar yang diperoleh para YouTuber maupun selebgram akan dikenai pajak. Hal tersebut berdasarkan dengan Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Kalau mereka mendapatkan pendapatan dibawah Rp 54 juta, mereka tidak dikenai pajak.  Tetapi, bagi selebram dan YouTuber yang sudah terkenal dan mendapatkan penghasilan sampai Rp 500 juta, maka mereka dikenakan pajak. Selain itu ada beberapa berlaku e-commerce meminta perlindungan kepada pemerintah Www.Kompansia.com 15/01/2019

Dalih kuat hal ini ditetapkankenapa target di bulan April 2019, karena penetapan APBN ini di bulan april dimana pemerintah sudah membuat anggaran untuk pendapatan Rp 2.165.1 trilliun, dimana penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp.1,786,4 trilliun. Bahkan potensi untuk penerimaan pajak pun jika dihitung  untuk Pph Final bisa mencapai Rp342 miliar dengan melihat jumlah transaksi di tiga platform e-dagang sebesar Rp68,4 tirliun di tahun 2017 Www Suara.Com 20/01/2019

Kapitalis Menyandera Kesejahteraan

Perkembangan teknologi kini hari semakin membuncah, realitas yang tidak bisa diredam. Dunia bisnis semakin melenggang terlebih dalam dunia on line. Sosial media membawa dampak yang cukup signifikan bagi laju pertumbuhan. Namun, tidak bisa dipukul rata ke seluruh lapisan masyarakat. Keberadaan  para pebisnis On Line, selebgram, YouTuber dan semisalnya adalah pangsa yang empuk untuk menggenjot pendapatan negara.

Dalam Ekonomi kapitalisme,pajak adalah pendapatan utama bagi negara. Pemerintah memberlakukan berbagai jenis pajak. Negara secara tak langsung memaksa individu membayar pajak. Baik pajak penghasilan, pajak konsumsi ketika berbelanja, pajak properti ketika mereka memiliki rumah atau tanah, bahkan meninggal sekalipun masih dikenakan pajak di beberapa perkotaan.

Pajak memainkan peran penting dalam sistem pendapatan negara. 
Sementara kalangan pebisnis kaya dan korporasi dapat mengambil keuntungan bahkan terhindar pajak mahal. Dengan spekukasi kekayaan mereka dari mata negara. Ini berarti bahwa beban pajak harus ditanggung sisa masyarakat untuk memenuhi pengeluaran negara.

Sekularisme telah melahirkan ekonomi kapitalisme yang rentan ketidakstabilan. Pajak yang seharusnya pemerintah dapatkan dari para kaum kapital, justru tidak menghasilkan. Banyak fakta justru orang elite pemerintahan sebagai mafia pengemplang pajak di negeri ini. Walhasil, lagi-lagi pemerintah menuntut peningkatan pajak (langsung dan tidak langsung) pada orang-orang miskin untuk memenuhi pengeluaran negara, dan memangkas dana untuk pendidikan, kesehatan dan layanan prioritas lainnya.

Demikianlah  paradigma yang dibangun dalam sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan pajak sebagaipenopang pendapatan negara yang jelas merugikan bahkan mendzalimi rakyat banyak. 

Dalam Islam Pajak Insidental

Istilah pajak, dalam fikih Islam, dikenal dengan dharîbah. Ditetapkan sebagai kewajiban atas harta maupun orang di luar kewajiban syara (Rawwas Qal’ah Jie). Harta  yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di baitul mal kaum muslim untuk membiayainya ( Abdul Qodim Zalum).

Dalam penerapan ekonomi Islam sumber pendapat tetap negara yang menjadi hak kaum muslim dan masuk ke baitul mal adalah: (1) Fai’ (2) Jizyah (3) Kharaj (4) 'Usyur (5) Harta milik umum yang dilindungi negara (6) Harta haram pejabat dan pegawai negara (7) Khumus Rikaz dan tambang (8) Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris (9) Harta orang murtad. Inilah pendapatan tetap negara, ada atau tidaknya kebutuhan.

Syara’ telah menetapkan sejumlah kewajiban dan pos yang harus dibiayai.
Terlepas ada dan tidaknya dana di baitul mal, kewajiban  harus berjalan. Jika di baitul mal ada harta, maka dibiayai oleh baitul mal. Jika tidak ada, maka kewajiban tersebut berpindah ke pundak kaum muslim. Jika tidak akan  menyebabkan  dharar bagi seluruh kaum muslim.

Dalam rangka menghilangkan dharar di saat baitul mal tidak ada dana, maka negara boleh menarik pajak. Sifatnya  insidental, sampai kewajiban dan pos tersebut bisa dibiayai oleh baitul mal kembali. 

Meskipun demikian tidak semua  kaum Muslim menjadi wajib pajak, apalagi non-Muslim. Pajak hanya diambil dari kaum muslim yang mampu. Setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya yang proporsional sesuai dengan standar hidup mereka di wilayah tersebut. Karena itu, jika ada kaum Muslim yang mempunyai kelebihan (mampu) setelah dikurangi kebutuhan pokok dan sekundernya, maka dia menjadi wajib pajak. Tetapi, jika tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak menjadi wajib pajak. 

Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, "Mulailah dari dirimu, maka biayailah. Jika ada kelebihan, maka itu untuk keluargamu". (HR Muslim dari Jabir) 

Dalam ekonomi Islam pajak bukan untuk menekan pertumbuhan dan tidak untuk menghalangi orang untuk kaya, atau menambah pendapatan negara, kecuali diambil semata untuk membiayai kebutuhan yang ditetapkan oleh syara’.

Negara  juga tidak  menetapkan pajak tidak langsung, termasuk pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual-beli, dan pajak yang lain.

Negara tidak  menetapkan biaya apapun dalam pelayanan publik, seperti biaya kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semuanya diberikan dengan gratis, dan terbaik. Begitu juga negara tidak memungut administrasi, denda layanan publik, seperti listrik, air, telepon, atau biaya pembuatan SIM, KTP, KK, surat-menyurat dan sebagainya.

MasyaAllah, Demikianlah gambaran ketika ekonomi Islam terealisasikan. Kesejahteraan bukan hanya milik segolongan saja. Tetapi menjadi suatu keharusan ( hak) warga negara untuk menikmatinya. Hal ini menjadi wajib bagi penguasa negara untuk mewujudkannya. Wallahu'alam bi showab.[]

Penulis adalah anggota  Forum Silaturahmi Tokoh Dan Mubalighah, Bogor
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Silvi Rochmayanti, SEI: Layaknya Vampir, Pajak Adalah Darah Bagi Ekonomi Kapitalis Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com