Latest News
Monday, February 11, 2019

Desi Wulan Sari, S.E, MSi: TKA Cina Potret Buram Ketenagakerjaan Indonesia

Desi Wulan Sari, S.E, MSi
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Apa yang terpikir oleh Kita ketika nendengar kata "surga" pastinya sesuatu yang indah, yang dipikirkan oleh manusia. Surga adalah tempat dimana semua keindahan, kenikmatan dan kenyamanan ada. Surga adalah tempat abadi yang penuh dengan kebaikan. Tentunya semua yang berada di surga harus merasakan nikmat dan bahagia berada disana. 

Dapat dikatakan, Indonesia yang semestinya menjadi surga bagi masyarakatnya adalah kenyataan yang tak terbantahkan, dimana sumber daya alam yang melimpah ada di wilayah ini. Namun faktanya tidak semua masyarakat Indonesia memiliki perasaan yang sama akan kebahagiaan, kenikmatan dan kenyamanan di tanahnya sendiri. Mengapa demikian? 

Saat ini, justru kebahagiaan itu tengah dinikmati oleh TKA (Tenaga Kerja Asing) yang berada di Indonesia. Masyarakat pendatang dari berbagai negara di belahan dunia, warga Amerika, Warga Inggris, warga China, Warga India, Warga Pakistan, bahkan masih banyak yang lain. 

TKA ini merasakan surga yang mereka impikan, betapa tidak, dikala biaya hidup dinegara mereka semakin tinggi, mereka bekerja di Indonesia dengan gaji yang melebihi standar lokal yang ada. Maka dibandingkan dengan tenaga kerja lokal (Indonesia) sendiri, pastinya mereka pun meraakan kenyamanan yang lebih besar. karena biaya hidup di Indonesia lebih murah, tetapi bonusnya mereka mendapatkan fasilitas bintang lima di negara ini. 

Terlihatnya ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal sangat melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Misalnya dalam hal standar gaji, fasilitas, tunjangan yang diterima, bahkan diskrimasi terhadap kemampuan atau keahlian di bidang pekerjaan yang sama. Kecemburuan semakin menguat karena ternyata pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing tersebut bukanlah bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Tapi bidang pekerjaan yang hampir semua masyarakat Indonesia bisa melakukannya. 

Masifnya Serbuan TKA Asing 

Adanya serangan masuk TKA ini membuat Kecemburuan sosial muncul jika suatu proyek pekerjaan dikerjakan oleh tenaga kerja asing sementara warga negara Indonesia menjadi pengangguran akibat lapamgan kerja yang semakin terbatas. 

Baru-baru ini viral di media sosial, video ribuan pekerja PT Indonesia Morowali Industrial Park, berunjuk rasa. Beredar isu jika unjuk rasa itu, adalah bentuk penolakan kehadiran tenaga kerja asing asal Tiongkok. Dalam aksi viral tersebut, video yang berdurasi 2 menit 5 detik, terdengar suara yang menarasikan bahwa aksi tersebut didominasi oleh pekerja asing asal China. Namun ada juga video yang nenyebut demo itu untuk menolak dominasi pekerja asing. 

Namun menurut Menaker Hanif Dhakiri, para pekerja dalam video itu, berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum. Menteri Ketenaga kerjaan menyatakan, aksi mogok dan unjuk rasa ribuan pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah, bukan karena menolak tenaga kerja asing dari Tiongkok. Para pekerja berunjuk rasa, menuntut kenaikan upah (TribuneNews.com, 25/1/2019). 

Respon pemerintah soal latar belakang demo buruh di Morowali dan sikap yang meremehkan isu soal TKA menunjukkan sikap abai penguasa terhadap problem dasar yang melingkupi kehidupan para buruh secara khusus dan masyarakat secara umum. Yakni bahwa negara sudah berlaku dzalim dan tidak adil terhadap rakyatnya sendiri hingga kehidupan begitu sulit dan kesejahteraan makin jauh dari harapan. 

Banyaknya berita yang beredar akan pastinya kebenaran demo buruh yang terjadi tersebut, tetap tidak dapat dipungkiri fakta yang terjadi saat ini, adanya arus gelombang Tenaga Kerja Asing, khususnya China yang masuk ke Indonesia saat ini baik secara legal ataupun ilegal sedang masif terjadi. 

Kementerian Tenaga Kerja mencatat, jumlah tenaga kerja asing (TKA) hingga saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari China. 

Hanif juga menegaskan Perpres 20/2018 dibuat untuk menyederhanakan aspek prosedur, birokrasi, dan mekanisme perizinan tanpa menghilangkan syarat kualitatif TKA. TKA yang boleh bekerja di Indonesia di antaranya harus memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA tersebut (CNN Indonesia). 

Membludaknya TKA yang masuk ke Indonesia karena berbagai kemudahan proses prosedural dan perizinan yang ada saat ini. TKA dipastikan lebih mudah dan cepat dengan sistem Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Penempatan Tenaga Asing (IPTA) yang semula terpisah telah menjadi satu kesatuan dan berbasis dalam jaringan (online). Sehingga perizinan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tak memerlukan tatap muka antara petugas dan pengurus izin, yang meminimalisir terjadinya pungutan liar (pungli). Semua prosedur akan lebih singkat, lebih cepat, berbasis online, dan terintegrasi antar-lembaga terkait. 

KekecewaanTerhadap Fakta Lapangan 

Penggalian dan temuan fakta yang ada cukup mengejutkan terungkap, salah satunya temuan dari anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja, dan Kepegawaian, Laode Ida mengatakan tenaga kerja asal Cina yang bekerja di Tanah Air mendominasi TKA dari negara lain. Hal tersebut berdasarkan investigasi yang dilakukan Ombudsman. 

Dalam investigasi itu, Ombudsman menemukan banyak di antara para TKA yang bukan tenaga ahli, melainkan hanya pekerja kasar tanpa keahlian. 

Selain itu, Ombudsman menemukan bahwa banyak TKA yang bekerja tidak sesuai dengan bidang yang tercantum pada visa kerja dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). (Tempo.co, 28/4/2018). 

Adanya pro dan kontra dari fenomena maraknya TKA China yang masuk ke Indonesia ini, sudah barang tentu menorehkan luka yang dalam bagi masyrakat Indonesia. Mereka yang berharap dapat penghidupan yang layak dengan bekerja, membangun dan mengembangkan kemajuan negaranya sendiri, harus menelan pil pahit, dan nenerima kenyataan. Bahwa mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan sulit nenghidupi keluarga yang menjadi tanggungan hidupnya bahkan di negaranya sendiri. 

Kekhawatiran Ancaman Bagi Negara 

Indonesia saat ini terdapat tingkat pengangguran terbuka (data BPS Februari 2016) mencapai 7,02 juta orang atau 5,5%. Masuknya tenaga kerja asing tentu menjadi kontradiktif dengan program mengurangi angka pengangguran yang masih cukup tinggi. Ancaman terkait keberadaan orang asing yang semakin banyak terhadap eksistensi bangsa perlu diperhitungkan. Kekhawatiran pengaruh asing terhadap ideologi dan budaya bangsa tentu cukup beralasan untuk disikapi. 

Ancaman pertama adalah berkurangnya kesempatan warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri. 

Ancaman kedua terkait dengan kedaulatan negara. Hal ini bukan hanya sekedar dugaan saja. Kasus pengibaran bendera Republik Rakyat China (RRC) dengan bendera Merah Putih saat peletakan batu pertama pembangunan smelter PT Wanatiara Persada di Maluku Utara beberapa hari yang lalu merupakan gejala awal keberadaan tenaga kerja asing mengancam kedaulatan negara. 

Kedudukan Pekerja Asing Dalam Islam 

Dalam pembahasan tentang Status orang yang berada di wilayah negara syariat Islam membaginya menjadi dua: (1) Warga negara Negara Khilafah; (2) Warga negara asing (bukan khilafah). Warga Negara Khilafah bisa dipilah lagi menjadi dua: (1) Muslim; dan (2) Ahli dzimmah. Warga negara asing [bukan khilafah] bisa dibagi menjadi dua: (1) Kafir harbi fi'lan; (2) Kafir harbi hukman, baik yang terikat perjanjian dengan khilafah, disebut mu'ahad atau yang tidak (MediaUmat, edisi 188). 

Status masing-masing orang ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, antara satu dengan yang lain.Warga negara khilafah, baik Muslim maupun ahli dzimmah, sama-sama mempunyai hak sebagai warga negara, yang wajib dijamin sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan dan keamanannya. Karena itu, selain mereka mempunyai kewajiban bekerja, bagi laki dewasa, berakal dan mampu, juga dijamin oleh negara. Negara wajib menyediakan lapangan kerja untuk mereka, sehingga mereka bisa menunaikan kewajibannya. Ini berlaku sama, baik untuk Muslim maupun non-Muslim. 

Berbeda dengan warga negara asing. Bagi warga negara kafir harbi fi'lan, seperti Cina, Rusia, AS, dan Israel, misalnya, keberadaan mereka di wilayah khilafah hanya boleh untuk mempelajari Islam, bukan untuk berdagang atau bekerja. Karena itu, mereka tidak boleh melakukan aktivitas lain di wilayah khilafah, baik yang terkait dengan perdagangan maupun jasa. Ini karena visa [al-aman] yang diberikan oleh negara Islam hanya untuk belajar, bukan yang lain. 

Sedangkan warga negara asing kafir harbi hukman, baik yang terikat perjanjian dengan khilafah [mu'ahad], maupun bukan, seperti Jepang, Korea, dan negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam memerangi Islam dan kaum Muslim, maka mereka boleh keluar masuk wilayah khilafah tanpa visa khusus, sebagaimana kafir harbi fi'lan. Mengenai boleh dan tidaknya mereka berdagang atau bekerja, bergantung pada perjanjian antara negara mereka dengan negara khilafah. Jika perjanjiannya meliputi perdagangan dan jasa, maka mereka boleh berdagang dan bekerja di wilayah negara Islam. Jika tidak, maka tidak boleh. 

Hukum Bagi Pekerja Asing Dalam Islam 

Berlakunya hukum-hukum syariat bagi para pekerja asing yang melakukan pelanggaran di negara Islam wajib dipatuhi tanpa terkecuali. 

TKA yang berasal dari wilayah kafir harbi fi'lan jelas tidak diperbolehkan berdagang dan bekerja di wilayah Islam. Karena itu, ketika mereka berdagang atau bekerja di wilayah negara Islam, ini dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan merupakan tindak kriminal [jarimah]. Tindak kriminal seperti ini, bisa dideportasi, bisa dipenjara atau sanksi lain yang dianggap tepat oleh hakim, disesuaikan dengan tingkat kejahatannva. 

Adapun TKA yang berasal dari wilayah kafir harbi hukman, jika dalam klausul perjanjian antara negaranya dengan negara Islam meliputi kebolehan untuk berdagang dan bekerja, maka mereka tidak dilarang bekerja di wilayah negara Islam. Namun, jika klausulnya tidak mencakup kebolehan berdagang dan bekerja, maka mereka dilarang berdagang dan bekerja di wilayah Islam. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka pelanggaran ini akan ditindak tegas oleh negara. 

Membuka masuknya TKA, apalagi dari negara kafir harbi fi'lan, jelas mengancam kedaulatan negara, baik dalam aspek keamanan, daya beli dan daya saing ekonomi, maupun yang lain. TerIebih, ketika warga negaranya sendiri membutuhkan lapangan kerja, dan seharusnya lapangan kerja itu menjadi hak mereka, lalu diserobot oleh warga negara lain. Kebijakan seperti ini jelas tidak akan dilakukan oleh khalifah, sebagai pemangku khilafah, karena akan mengancam ketahanan negaranya sendiri. 

Terlebih, ketika TKA dari negara kafir harbi fi’lan itu jelas-jelas musuh kaum Muslim, yang di wilayahnya, kaum Muslim mengalami serangan dan diskriminasi. Mereka juga mempunyai kepentingan untuk menguasai sumber daya alam, energi dan kekayaan alam lainnya. Bahkan, terbukti mereka juga melakukan berbagai tindak kriminal yang merusak, seperti produksi dan perdagangan narkoba. Terhadap negara kafir harbi fi'lan negara Islam akan menutup rapat pintunya, dan ekstra hati-hati. Karena hukum asalnya, negara seperti itu, begitu juga rakyatnya, adalah musuh negara Islam. 

Hubungan negara Islam dengan negara kafir harbi fi'lan adalah hubungan perang. Karena itu, tidak mungkin negara Islam membuka ruang baik kepada negaranya maupun rakyatnya untuk keluar masuk wilayahnya, baik berdagang maupun bekerja. 

Penutup 

Saat ini umat harus lebih memahami bahwa sikap abai negara memang menjadi ciri khas sistem kepemimpinan dalam sistem kapitalis neoliberal, tidak adanya kemaslahatan umat yang diraih dari sistem ini, Seruan ganti pemimpin saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan upaya perubahan menyeluruh yaitu mengganti sistem yang rusak saat ini dengan tuntunan Ilahi yang paripurna. Wallahu a'lam bishawab.[]
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Desi Wulan Sari, S.E, MSi: TKA Cina Potret Buram Ketenagakerjaan Indonesia Rating: 5 Reviewed By: radarindonesia news