Latest News
Sunday, February 24, 2019

Eva Rahmawati: Unicorn, Produk Pro Kapitalis Bukan Untuk Rakyat

Eva Rahmawati
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Potensi transaksi e-commerce di Indonesia dianggap cukup besar, berdasarkan laporan Google dan Temasek 2018, nilai barang dagangan kotor atau Gross Merchandise Value (GMV) e-commerce di Indonesia mencapai $23 miliar dan diperkirakan meningkat lebih dari empat kali lipat melebihi $100 miliar pada 2025. (wartaekonomi.co.id, 19/11/18)

Hal inilah yang menjadi pendorong berkembangnya perusahaan teknologi rintisan di Indonesia. Bahkan Indonesia mempunyai empat perusahaan teknologi rintisan atau perusahaan star-up yang masuk dalam kategori Unicorn. Unicorn adalah perusahaan star-up yang bernilai di atas 1 miliar dollar AS atau setara Rp 14 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Dalam debat Calon Presiden season II pada 16 Februari 2019 kedua pasangan Calon Presiden menyinggung soal Unicorn. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto khawatir perkembangan Unicorn justru mempercepat larinya dana asal Indonesia ke luar negeri. Pernyataan itu disampaikan setelah Capres nomor urut 01 Joko Widodo menanyakan strategi Prabowo membangun infrastruktur untuk mendorong Unicorn asal Indonesia. 

Apa yang dikhawatirkan oleh Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tersebut tentu beralasan pasalnya empat perusahaan start-up Indonesia seperti Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka yang telah menjelma menjadi Unicorn, perlahan kini mulai dikuasai asing. 

Dilansir oleh Tribunnews.com, pada Minggu, 17/2/19. Go-jek baru-baru ini menerima kucuran dana dari Google sebesar 1,2 miliar dollar AS. Hal ini menjadikan valuasi Go-Jek saat ini ditaksir mencapai 4 miliar dolar AS atau lebih dari Rp 53 triliun.

PT Tokopedia terakhir mendapat suntikan sebesar 1,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14,7 triliun dari Alibaba Group pada Agustus 2017 silam. Sebelumnya Tokopedia juga menerima pendanaan pada 2014 lalu dari Softbank Japan dan Sequoia Capital senilai 100 juta dollar AS atau Rp 1,3 triliun.

Sementara Traveloka, mendapatkan pendanaan dari perusahaan travel asal Amerika Serikat (AS) Expedia pada Juni 2017 senilai 350 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,6 triliun. Dengan total pendanaan tersebut, Traveloka kini telah mencapai nilai valuasi lebih dari 2 miliar dollar AS atau setara Rp 26,6 triliun.

Adapun CEO Bukalapak Achmad Zaky menyebut Bukalapak telah memiliki valuasi lebih dari Rp 13,5 triliun.

Melihat fakta penguasaan investor asing tersebut, pemerintah dinilai hanya fokus membuka investasi asing sebesar-besarnya, tanpa berupaya mempertahankan perusahaan start-up tersebut tetap menjadi milik Indonesia. Artinya negara gagal mewujudkan cita-cita bangsa untuk mandiri di bidang ekonomi.

Unicorn merupakan salah satu jenis usaha yang dilirik asing dalam investasi karena menjanjikan keuntungan. Apalagi Indonesia merupakan pangsa pasar yang besar, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Indonesia juga menduduki peringkat keenam terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, eMarketer memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang (kominfo.go.id). Dapat dibayangkan betapa besarnya pundi-pundi uang yang dihasilkan dari e-commerce ini. 

Lantas apa yang didapatkan negeri ini dari investasi asing tersebut? Untuk jangka pendek memang memberikan manfaat seperti menyerap tenaga kerja namun untuk jangka panjang dapat dipastikan merugikan Indonesia. Pasalnya keuntungan yang diperoleh para investor asing tersebut pastinya akan dibawa ke negara asalnya. Inilah bukti bahwa perkembangan Unicorn di Indonesia yang dikuasai asing justru mempercepat larinya dana asal Indonesia ke luar negeri. Tentu berbeda ketika Unicorn tersebut dikelola oleh negara tanpa andil dari investor asing. Keuntungan yang tidak sedikit dari Unicorn tersebut dapat dijadikan sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Serbuan investasi asing ke Indonesia telah berlangsung lama, dimulai dengan disahkannya UU no. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam dunia kapitalis semua sektor bisa dimasuki oleh investor asing. Syaratnya hanya memiliki modal besar, siapa pun bisa baik perorangan maupun kelompok. Bebas menggelontorkan modalnya dengan kompensasi mendapatkan keuntungan.

Hanya saja yang dijadikan dasar dari sistem kapitalisme adalah pemisahan agama dari kehidupan (sekularisme), alhasil nilai-nilai moral, kemanusiaan, apalagi agama tidak dijadikan perhitungan, bahkan tidak boleh dilirik. Moral, kemanusiaan, dan agama hanya dipakai jika dirasa menguntungkan. Jika tidak menguntungkan dibuang. Artinya syahwat lah yang mendominasi jalannya usaha tersebut.

Yang ada dalam benak para kapitalis hanyalah bagaimana dengan modal yang dikeluarkan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena bagi mereka tolok ukur kebahagiaannya jika dapat memuaskan pemenuhan yang bersifat jasadiah. Kesuksesan bagi mereka adalah ketika mempunyai kekayaan materi berlimpah. 

Agama dilarang ikut campur dalam urusan usaha ditambah dengan tolok ukur kebahagiaannya hanya fokus pada urusan duniawi,  maka dihasilkan para pelaku usaha yang menghalalkan segala cara, serakah dan rakus. Para pelaku usaha (investor) tersebut 'bermain' supaya keuntungan terus bertambah tanpa peduli jika harus mengorbankan masyarakat pemakai produknya, bahkan mengorbankan karyawannya sendiri. 

Sebagai fakta yang bisa kita lihat, pada Senin, 16 April 2018,  para pengemudi online yang tergabung dalam Koalisi Kesejahteraan Driver Online Indonesia (KKDO) ini menuntut perubahan regulasi bagi taxi daring. Mereka menilai selama ini hubungan kemitraan yang dijalin hanya menguntungkan pihak developer. (Metrotvnews.com, 16/4/18)

Kemudian disusul aksi demo belasan ribu driver ojek online pada Senin (23/4/2018). Aksi demo dilakukan di depan Gedung MPR/DPR untuk menuntut pemerintah membuat regulasi yang mengatur mereka, termasuk aplikatornya, memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online sebagai bagian dari tenaga kerja Indonesia yang mandiri termasuk di dalamnya soal kesejahteraan. (liputan6.com, 23/4/18)

Dari dua fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa mindset terhadap investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi merupakan produk kapitalisme yang semu dalam melahirkan kesejahteraan suatu bangsa. Nyatanya investasi asing hanya menguntungkan para kapitalis bukan untuk rakyat. Rakyat justru dijadikan mesin pencetak uang dengan keringat sebagai bahan bakarnya. Investasi asing terbukti gagal menyejahterakan rakyat. Bahkan ketergantungan terhadap investasi asing justru membuka jalan pengaruh asing terhadap politik, ekonomi, kestabilan dan sikap negara. 

Maka dari itu sudah semestinya negara ini mencampakkan sistem kapitalisme dengan sistem lain yang mampu menjamin dan membiayai semua sektor-sektor ekonomi yang vital demi kesejahteraan rakyat. Yaitu sistem Islam yang bersumber dari aturan Allah SWT, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. 

Untuk mewujudkan negara yang mandiri dalam bidang ekonomi, maka sistem ekonomi Islam lah yang mampu merealisasikannya. Karena dalam sistem ekonomi Islam diatur secara menyeluruh bagaimana distribusi kekayaan di tengah masyarakat, pemilikan dan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hak milik.

Dalam perspektif Islam, negara lah yang seharusnya mengelola usaha-usaha yang bernilai strategis. Bukan malah diserahkan ke asing. Dalam Islam tidak semua sektor bisa dimasuki oleh investor asing. Investasi tersebut diatur sesuai dengan syariat Islam. Standarnya halal-haram. Legal tidaknya suatu investasi, tergantung syariat Islam. Jika syariat Islam membolehkan, maka investasi hukumnya boleh/legal, jika syariat Islam mengharamkan, maka investasi hukumnya ilegal.

Ada beberapa aturan dalam syariat Islam mengenai investasi asing yang wajib dilakukan oleh negara, yaitu sebagai berikut;

1. Investasi asing tidak diperbolehkan melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital. Contohnya bidang informasi dan komunikasi, pencetakan uang, industri persenjataan, dsb.

2. Investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan. Contohnya investasi dalam budidaya ganja, produksi khamr, dsb.

3. Investasi diperbolehkan dalam bidang yang halal, segala bentuk usaha yang diharamkan oleh Islam, jelas hukumnya haram, misalnya prostitusi, usaha perjudian, produksi khamr, dll.

4. Investasi asing tidak boleh pada kepemilikan umum (harta rakyat). Contohnya investasi air, hutan dan api (sumber energi).

5. Investasi asing tidak boleh dalam hal yang membahayakan akhlak kaum muslimin. Misalnya pada acara-acara televisi, radio, media cetak, dsb. Jika tidak membahayakan akhlak kaum muslimin maka dibolehkan.

6. Investasi asing tidak diperbolehkan bergerak di sektor riil dan nonriil. Contohnya investasi dibidang pasar modal.

7. Investor yang akan berinvestasi, bukanlah investor yang terkategori muhariban fi'lan. Yang dimaksud dengan muhariban fi’lan adalah negara yang secara nyata memerangi Islam dan kaum muslimin. Hal ini jelas tidak diperbolehkan.

Negara wajib selektif dan tegas terhadap investasi yang melemahkan kedaulatannya baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan demi tetap terjaganya kekayaan kaum muslimin tidak dirampok asing dan yang lebih utama negara terbebas dari cengkraman asing. Sehingga menjadikan negara mandiri, berdaulat penuh tanpa didikte asing. Dengan demikian tidak akan ada satu celah pun asing menguasai kaum muslimin. Allah Subhanahu wata'ala berfirman,
“…… dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir (untuk mengalahkan) orang-orang yang beriman.” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 141). Wallahu a'lam bishshowab.[]
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Eva Rahmawati: Unicorn, Produk Pro Kapitalis Bukan Untuk Rakyat Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com