Latest News
Saturday, February 23, 2019

Nur Fitriyah Asri: Kisruh Debat Soal Tanah Bikin Gerah

Nur Fitriyah Asri
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Suhu politik semakin memanas. Hal ini bisa dirasakan saat berlangsung debat capres yang kedua,  tanggal 17 Februari 2019,  di Hotel Sultan Senayan Jakarta dan "konflik" terus berlanjut setelahnya di medsos. Kedua kubu saling menyerang mencari titik lemah lawannya dan saling mencari pembenaran untuk memperoleh kemenangan. Sungguh sebuah suguhan yang tidak elok dipandang.

Kebohongan-kebohongan dipertontonkan, pelanggaran dilakukan demi untuk mempertahankan kekuasaan. Merasa prihatin melihat calon pemimpin tertinggi negeri ini, bukannya  menyuguhkan program-programnya bagaimana cara untuk mensejahterakan rakyatnya,tapi justru malah menyulut api permusuhan sehingga terjadi kisruh.

Disebutkan oleh Jokowi, luas tanah yang dimiliki Prabowo mencapai 340 ribu hektar. "Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar," ujar Jokowi.

"Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektar," tambah Jokowi. Namun, dalam sesi selanjutnya, Prabowo memberikan penjelasan bahwa lahan yang disebut Jokowi berstatus HGU. "Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektar) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," kata Prabowo.

Karena berstatus HGU, tanah milik Prabowo tersebut bisa diambil kembali oleh negara sewaktu-waktu. Ia pun mengaku rela jika suatu saat tanah tersebut dikembalikan pada negara.

"Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua," ucap Prabowo.

Meski begitu, Prabowo Subianto menyatakan ia tak akan mengembalikan tanah tersebut jika nantinya jatuh ke pihak asing.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," pungkasnya.

Pasalnya, pembahasan terkait lahan itu adalah karena Prabowo menolak program bagi-bagi sertifikat lahan.

"Pak Jokowi itu ingin meng'elite'kan yang miskin tanpa harus memiskinkan yang elite. Nggak relevan tantangan anda, pak."

Konteksnya Prabowo menolak program bagi-bagi sertifikat lahan.

Di saat debat presiden berlangsung terjadi insiden yang seharusnya tidak terjadi, di mana Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang ikut campur saat kubu capres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan komisioner KPU terlibat cekcok mulut.

Mencuatnya kisruh itu lantaran KPU selaku penyelenggara acara debat telah membiarkan Jokowi menyinggung harta pribadi Prabowo.

"Harusnya pihak KPU segera memberikan penjelasan tapi KPU terkesan membiarkan sehingga kemudian terjadi kondisi yang dalam tanda kutip cukup ramai semacam itu,"

Kisruh terus berlanjut dimana Partai Demokrat  melakukan protes dengan keras ke KPU dan Bawaslu karena Jokowi menyerang pribadi.

Menurut data pemberitaan detikFinance, Prabowo melalui perusahaannya PT Kaltim Nusantara Coal (KNC) memenangkan perebutan konsesi lahan tambang batubara seluas 10.000 hektare di Kutai Timur. Dia berebut dengan pihak asing Churchill Mining Plc asal Inggris.

Kuasa Hukum KNC Hotman Paris mengungkapkan pihaknya memenangkan gugatan hingga ke tingkat peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

"Sejak gugatan di tingkat pertama PTUN Samarinda, PTTUN di Jakarta, Kasasi di MA hingga PK semua dimenangkan oleh Kaltim Nusantara Coal," ujar Hotman ketika ditemui di Kantornya Gedung Summitmas Tower I Sudirman, Selasa (25/6/2013).

Hal tersebut dikuatkan oleh Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Syahrial, menyebut PT Tusam Hutani Lestari  diambil alih Prabowo Subianto saat Indonesia dalam kondisi krisis moneter dan dia menyatakan Prabowo sebagai pahlawan.

Berbeda dengan Ace Hasan Syadzly, Politikus Partai Golkar menyoroti apa yang disebut inkonsistensi di mana Prabowo teriak-teriak penguasaan lahan yang tidak merata dan dikuasai oleh orang- orang kaya, hal ini selalu dilontarkan kubu Prabowo, dalam debat terungkaplah bahwa ada HGU yang luar biasa dikuasai oleh Prabowo. Dan selanjutnya polemik itu terus berlangsung saling tuduh mencari pembenaran bukan kebenaran.

Tersebut di atas disebabkan rancunya sudut pandang  pemikiran dalam menilai sesuatu masalah termasuk tanah. Dalam hal ini sudut pandang Kapitalis membolehkan individu-individu memiliki luas tanah dan harta kekayaan tanpa terbatas dengan menghalalkan segala cara. Adapun Ideologi Sosialis komunis, negara mengatur agar tanah dan harta kekayaan individu dibatasi karena berlaku prinsip sama rata dan sama rasa. Berbeda dengan Ideologi Islam individu-individu diberikan hak milik tanpa terbatas menurut kesanggupannya dan wajib terikat dengan hukum Syara'.

Akar masalahnya Indonesia menganut dan menerapkan Sistem Kapitalis Sekuler, yang memisahkan agama dengan kehidupan,  dampaknya  banyak tanah-tanah yang ada dikuasai konglomerat asing dan aseng, sedangkan rakyatnya miskin sebagai petani gurem dan buruh tani, yang kehidupannya jauh dari kata sejahtera dan terpinggirkan. Ironis bukan?

Bagaimana Islam mengatur masalah tanah (lahan pertanian).

Islam adalah agama dan ideologi. Sebagai petunjuk hidup  untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aturannya sangat sempurna, mengatur semua lini kehidupan, termasuk pengaturan masalah tanah.
Hukum pertanahan dalam Syariah Islam terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi "termasuk tanah" hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

_Artinya:
Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk).(TQS. An-Nuur : 42)_

Dalam hal ini manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai Allah SWT. Intinya Allah sebagai pemilik hakiki adapun manusia diberi kuasa untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.

Syariah Islam menetapkan bahwa mekanisme hukum untuk memiliki lahan ada 6  (enam) yaitu: Pertama, melalui jual beli. Kedua, melalui waris. Ketiga, melalui hibah. Keempat, menghidupkan tanah mati (ihya'ul mawat). Kelima, dengan membuat batas pada suatu lahan (tahjir). Keenam, Pemberian negara kepada rakyat (iqtha').

Tata cara jual beli, waris dan hibah sudah jelas. Adapun menghidupkan tanah mati adalah tanah yang tidak dimanfaatkan dan tidak ada pemiliknya. Menghidupkan tanah mati (yang ditelantarkan selama 3 tahun) berarti upaya untuk menjadikan tanah menghasilkan manfaat, dengan ditanami, didirikan bangunan di atasnya. Cara tersebut menjadikan sebab kepemilikan lahan itu sendiri.

Adapun tahjir adalah memasang batas kepada sebidang tanah mati yaitu tanah yang ditelantarkan selama 3 tahun. Dan menjadikan hak milik bagi yang melakukan tahjir.

Pada suatu saat Khalifah Umar bin Khaththab berbicara di atas mimbar :

من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين

"Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan orang yang melakukan tahjir tidak mempunyai hak lagi atas tanahnya setelah tiga tahun (tanah itu telantar)."

Pidato Umar bin Khaththab itu didengar oleh para shahabat dan tak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Maka terdapat Ijma’ Sahabat bahwa hak milik orang yang melakukan tahjir (memasang batas pada sebidang tanah) gugur jika dia menelantarkan tanahnya tiga tahun.

Tanah yang ditelantarkan tiga tahun itu selanjutnya akan diambil alih secara paksa oleh negara untuk diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya. Dalam kitab Al-Amwal, Imam Abu Ubaid meriwayatkan dari Bilal bin Al-Haris Al-Muzni dari kakeknya, dia berkata, "Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan kepadanya (Bilal) tanah di wilayah Al-Aqiq semuanya. Dia berkata, Maka pada masa Umar, berkatalah Umar kepada Bilal, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak memberikan tanah itu agar kamu membatasinya dari orang-orang, namun Rasulullah SAW memberikan tanah itu agar kamu mengelolanya. Maka ambillah daripadanya yang mampu kamu kelola dan kembalikan sisanya."

Namun gugurnya hak milik ini tidak terbatas pada tanah yang dimiliki lewat tahjir, tapi dapat diqiyaskan juga pada tanah-tanah yang dimiliki melalui cara-cara lain, seperti jual beli atau waris.

Hukum Islam Mengharamkan Menyewakan Lahan Pertanian

Akad menyewakan lahan pertanian (ta`jir al-ardh) dalam fiqih disebut dengan istilah Muzara’ah atau Mukhabarah. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya akad tersebut.

Namun dalam hadits shahih riwayat Imam Muslim disebutkan :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يؤخذ للأرض أجر أو حظ

"Rasulullah SAW telah melarang untuk mengambil upah atau bagi hasil dari lahan pertanian." (HR Muslim).

Hadits tersebut dengan jelas mengharamkan akad menyewakan lahan pertanian secara mutlak, baik tanah Usyriyah maupun tanah Kharajiyah, baik tanah itu disewakan dengan imbalan uang, imbalan barang, atau dengan cara bagi hasil (Jawa: maro, ngedhok). 

Tapi yang diharamkan adalah menyewakan lahan pertanian untuk keperluan bercocok tanam saja (li az-zira’ah), misalnya untuk ditanami padi atau jagung. Adapun jika menyewakan lahan pertanian bukan untuk bercocok tanam, hukumnya boleh, misalnya untuk dijadikan kandang ternak, gudang, tempat peristirahatan, dan sebagainya. (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam)

Sesungguhnya konflik masalah tanah yang sering terjadi di Indonesia, yang membuat geram dan gerah karena menimbulkan kecemburuan pada kawula cilik yang didzalimi selama ini bisa dihentikan. Hanya Islam kaffah yang bisa menyelelesaikan dengan tuntas tanpa menimbulkan masalah baru, yang hanya bisa diterapkan dalam institusi Khilafah 'ala minhajin nubuwwah. 
Allah berfirman:

. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (TQS. Al Maidah 50). Wallahu 'alam bish shawab.[]

Penulis aktif  di Ormas Islam BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim Jember) sebagai Koordinator Bidang Dakwah, member Akademi Menulis Kreatif (AMK) dan juga penulis buku " Senja di Jalan Dakwah"


  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Nur Fitriyah Asri: Kisruh Debat Soal Tanah Bikin Gerah Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com