Latest News
Sunday, February 10, 2019

Sania Nabila Afifah: Kedzoliman Terhadap Oposisi, Di Mana Fungsi Hukum dan HAM?

 Sania Nabila Afifah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Demokrasi yang mengklaim memberikan kebebasan atas nama HAM, nyatanya merupakan standar ganda dan hipokrit semata. Tak semua orang diberikan ruang kebebasan yang sama sebagaimana janji-janji manis demokrasi. Terbukti dengan adanya kasus-kasus yang menimpa kalangan masyarakat secara umum dan kalangan khusus seperti yang terjadi pada Ustadz, ormas, politikus.

Sebagaimana yang terjadi pada Ahmad Dani, seorang musisi pendiri Republik Cinta juga seorang politikus. Ahmad Dani menilai hak kebebasan berpendapat di Indonesia sudah hilang apabila ia diputuskan bersalah dalam kasus ujaran kebencian di PN Jakarta Selatan.

"Kalau saya sampai dihukum berarti tak ada lagi kebebasan berpendapat tidak ada perlindungan untuk berpendapat benar Presiden kita, banyak politisi sontoloyo" kata Dani di PN Jakarta Selatan pada Senin (19112018)

Dani didakwa dengan kasus ujaran kebencian Jaksa sebelumnya mendakwai Dani dengan pasal berlapis, yakni pelanggaran 45 ayat 2 UU no 19/2010, tentang Transaksi Informasi dan Elektronik (ITE), pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal 55 ayat 1 KUHP dengan total ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Dani menambahkan, tuntutan untuk dia seharusnya juga tidak lebih berat dengan yang disampaikan Jaksa disidang Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) terkait perkara penista agama.

Ketika Ahok menjadi terdakwa kasus penista Agama, jaksa tercatat hanya menuntut eks Gebenur DKI Jakarta hanya itu 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Tapi, Hakim akhirnya menjatuhkan fonis 2 tahun penjara untuk Ahok. "Masa tuntutan (untuk) Ahmad Dani lebih berat dari Ahok. Jika iya, makajelas negara ini enggak punya hukum yang jelas negara ini rusak. Hukumnya sontoloyo," kata Dani dilansir dari tirto.id.

Fenomena yang terjadi saat ini bukan sebuah kebetulan. Tokoh Islam dikriminalkan, tokoh pendukung rezim diselamatkan. Umat Islam masih menyimpan daftar mereka yang menghina dan menistakan Islam dan Tokoh Islam. Para penista ini masih berkeliaran dan malah memproduksi bahan kampanye untuk pertahana. Seperti kasus Habib Bahar bin Smith menjadi catatan. Ia berceramah dua tahun lalu. Videonya sudah viral. Ceramahnya lugas dengan kritik pedas kepada rezim penguasa. Lansugsung dikriminalisasikan dan langsung jadi tersangka. Belum lagi kasus yang terjadi pada ustadz yang lain.

Tudingan pemerintah sebagai rezim represif bukan tanpa bukti. Nyaris banyak oposisi yang dipenjarakan hanya karena mereka menyampaikan kritik. Sementara banyak kawan sekubu yang lolos dari jerat melanggar hukum. Sikap anti kritik dan represif menunjukkan bahwa politik dalam demokrasi memang semata ditujukan untuk meraih kekuasaan, bukan untuk kepentingan rakyat. Jadi jangan harap bahwa pemerintahan demokrasi akan mampu melayani rakyat dan mengurusi rakyat.

Saat ini kita bisa merasakan keadilan berjalan secara tak seimbang. Tokoh-tokoh oposisi begitu mudah mendapatkan vonis hukuman, sementara orang-orang pro rezim begitu kebal kepada hukum. Dilaporkan? Sudah, tapi tak ada kejelasan hukum bagi mereka. Bagaimna menurut anda?

Lagi-lagi muslim bertanya, ke mana kasus Viktor Laiskodad, Ade Armando, Deny Siregar, Abu Janda dan Cornelis? Apakah mereka kebal hukum? Kepolisian tak pernah menjelaskan ini kepada rakyat. Bukankah mereka semua itu dibayar oleh rakyat?. Bila aparat penegak hukum bersikap seperti itu maka ummat akan kehilangan kepercayaan kepada mereka. Kalau hukum sudah tidak dipercaya, maka dikhawatirkan bahwa masyarakat akan bertindak semaunya sendiri, ini sangat berbahaya.

Maka butuh paradigma baru dalam proses hukum ini agar keadilan benar-benar bukan hanya sekedar mimpi. Setiap warga negara harus diposisikan sama kedudukannya dalam hukum. Ini hanya bisa terwujud di tangan orang-orang yang amanah, tapi itu saja tidak cukup. Butuh sebuah sistem yang adil yang bebas dari kepentingan manusia. Sistem hukum ini harus datang dari luar diri manusia, sebab manusia itu bersifat terbatas, serba kurang, akalnya-pun terbatas. Maka sistem hukum yang datang dari zat yang Maha-adil-lah yang tepat bagi manusia. Inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW .

Menarik pesan Rasulullah; "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-oraang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) diantara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum), namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah jika Fathimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya."(HR Bukhari dan Muslim)

Tentu kita rindu keadilan sejati seperti itu, keadilan yang didasrkan dari keimanan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang amanah, kapan keadilan seperti ini bisa terwujud?

Hanya sistem politik  dan kepemimpinaan Islam yang benar-benar tegak untuk mengurusi kepentingan ummat, yakni menegakkan hukum- hukum Islam secara kaffah dan membuka ruang kepada ummat untuk mengawal pelaksanaannya melalui mekanisme muhasabah atau mengkritisi penguasa sesuai dengan hukum-hukum syara'.

Rasulullah saw bersabda; "siapa saja yang menyaksikan suatu kemungkaran, hendaknya mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaknya mengubah dengan lisannya, jika tidak mampu lagi maka dengan kalbu. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman." (HR Muslim dari Abu Said)

Sabda Nabi Muhammad saw; "Demi zat yang jiwaku ada ditangan-Nya, hendaklah kalian memerintahkan kemakrufan dan mencegah kepada kemunkaran, atau Allah benar-benar akan menjatuhkan azab dari sisi-Nya kepada kalian kemudian kalian berdoa kepada-Nya sementara doa kalian tidak dikabulkan."(HR ahmad dari Hudzaifah)

Firman Allah SWT; "Hendaklah ada segolongan di antara kalian sekelompok orang yang menyerukan Al-khair (Islam) serta melakukan amar makruf nahi mungkar." (TQS. Ali Imran 104)

Dari ayat dan hadits di atas tersebut memerintahkan kaum muslim agar memerintahkankemakrufan dan mencegah kemungkaran, aktifitas muhasabah terhadap para penguasa dan para pejabat pemerintahan merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar. Bahkan terdapat hadits yang nenunjukkan tentang muhasabah terhadap para penguasa secara spesifik. 

Karena itu adalah muhasabah terhadap para penguasa. Amar makruf nahi mungkar aktifitas yang penting Ummu Athiyah, dari Abu Saaid,mengatakan, bahwa Rasulullah sawm pernah bersabda: " jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa dzolim.". 

Hadis ini menyatakan ihwal muhasabah terhadap penguasa atau para pejabat pemerintahan dan kewajiban menyampaikan kebenaran dihadapan mereka. Dalam Islam seharusnya sebagai penguasa atau pejabat negara mau menerima kritik jika itu memang untuk kemaslahatan ummat dalam urusan pengaturan negara. Penguasa harus menerima, dengan lapang dada, bukan malah mendolimi, atau melakukan persekusi.

Sebagai contoh; Rasulullah saw., ketika para sahabat memprotes Beliau dengan begitu keras pada Perjanjian Hudaibiyah, Beliau tidak mencela protes mereka. Beliau hanya menolak pendapat mereka dan tetap melaksanakan kesepakatan damai. Sebab apa yang Beliau lakukan adalah wahyu yang berasal dari Allah SWT. Pendapat manusia tidak ada nilainya dalam hal ini. 

Celaan Beliau terhadap mereka karena mereka tidak menaati perintah Beliau pada saat Beliau tmeminta untuk menyembelih hewan kurban , mencukur rambut dan mengenakan pakaian ihram. Rasulullah juga tidak melarang Hubaib bin Mundzir ketika ia memprotes Beliau atas pemilihan tempat pasukan (pada perang badar). Beliau malah mengikuti pendapat Hubaib bin al Mundzir.

Itulah sepintas kisah perjalanan Nabi yang menunjukkah bahwa ummat boleh mengkritisi penguasa atau para pejabat, atau orang-orang non Muslim juga punya hak untuk menyampaikan pendapat terkait kedzaliman penguasa tanpa ada pencekalan ataupun keberatan, tentu selama hal itu dalam cakupan hukum syariah tentang penyampaian pendapat. Dan itu dapat disampaikan pada sebuah majlis yaitu Majlis Umat.Wa-Allahu a'lam bish-showab.
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Sania Nabila Afifah: Kedzoliman Terhadap Oposisi, Di Mana Fungsi Hukum dan HAM? Rating: 5 Reviewed By: radarindonesia news