Latest News
Monday, February 11, 2019

Sitti Nurlyanti Sanwar, S.ST: RUU PKS, Jangan Sampai Terjadi Serigala Berbulu Domba

Sitti Nurlyanti Sanwar, S.ST
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Linimasa media sosial ramai tentang RUU PKS. Sebenarnya RUU PKS sudah 3 tahun lalu dicangkan yakni tahun 2016 namun belum disahkan sampai hari ini. Terkuaknya prostitusi online yang twrjadi di kalangan selebritis menjadi salah satu alasan  mendorong komisi VIII DPR RI untuk mengesahkan RUU PKS tersebut tahun ini.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi DPRI ' kami akan berupaya agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik dan terealisasi di akhir periode ini, namun kami tetap membutuhkan masukkan dan dukungan dari pemerintah agar lahirnya UU ini dapat benar-benar menjadi solusi dari masalah kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak Indonesia". (tribunnews.com)

Pembuatan RUU PKS ini didasarkan pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Namun di masyarakat terjadi berdebatan mengenai pengesahan RUU PKS di mana pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan "Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Kemudiam pada pasal 11 ayat 1 RUU PKS menyebutkana. pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual. Pada pasal-pasal di atas ada sebuah klausul yang menjadi tanda tanya dalam hal ini bila suatu aktivitas atau tindakan yang sifatnya tidak memaksa berarti diperbolehkan, seperti perilaku penyimpangan LGBT, pelaku zina, aborsi, membuka aurat, seks bebas karena banyak sekali di masyarakat kita temui hal-hal tersebut. 

Contoh ada yang melakukan pelacuran tanpa adanya paksaaan dia melakukan hal tersebut karena tuntutan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada yang melakukan aborsi karena hamil di luar nikah. Jadi selama tidak ada pakasaan its not problem, ini menjadi tumpah tindih antara peraturan yang ada dengan fakta yang terjadi di masyarakat .

RUU PKS ini bak serigala berbulu domba, dilihat seperti solusi atas permasalahan kekerasan seksual namun di sisi lain malah menimbulkan masalah. Kekerasan perempuan dan anak tiap tahunnya selalu bertambah; pada tahun 2017 berjumlah 348.446 kasus. Jumlah kekerasan naik dratis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus (bbctrendsosial.com)

Meningkatnya kasus seksual pada perempuan seperti fonomena gunung es. Data di atas merupakan data yang dilaporkan dan  akan lebih tinggi bila korban yang mengalami kekerasan melapor semuanya.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat padahal sebelumnya sudah dibuatkan peraturan seperti UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusana Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak namun kasus tersebut terus berulang ulang terjadi.

Manusia mengandalkan akal berdasarkan hawa nafsunya untuk membuat peraturan berkehendak sendiri sesuka hati tanpa melihat apakah benar atau salah. Pemisahan antara kehidupan dari agama yang mengakibatkan manusia mengatur diri mereka sendiri ibarat kata" ini hidup gue, aurat aurat gue, ini hak gue'. 

Adapun peraturan dibuat untuk dilanggar, pemisahan kehidupan dari kehidupan mengakibatkan liberalisasi semakin menjadi, para feminis semakin menancapkan kuku taringnya untuk menyebarkan visi misi busuk mereka. Dukungan sistem yang rusak saat ini akan bergulir secara terus menurus seperti bola api yang menyerang perempuan dan anak.

Islam memandang perempuan itu mulia sebagai hamba Allah yang harus dilindungi kehormatannya bukan menjadikan objek kekerasan seksual. Penerapan peraturan yang salah akan menimbulkan masalah lagi. 

Penaganan kasus inI harus pas pada pemecahan masalahnya. Dimana mengembalikan semua aturan sesuai hukum hukum Allah yang diterapkan secara kaffah. Sehingga ada perbaikan dari individu, kontrol masyarakat dan penegakkan hukum oleh negara bila terjadi kekerasan perempuan dan anak. Jadi ketika ada orang yang ingin melakukan kejahatan akan merasa takut karna ada sanksi tegas dari negara.[]

Penulis adalah mahasiswi Pasca Sarjana Hukum Kesehatan
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Sitti Nurlyanti Sanwar, S.ST: RUU PKS, Jangan Sampai Terjadi Serigala Berbulu Domba Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com