Latest News
Friday, February 8, 2019

Suhaeni, M.Si: Obral SDA Ulah Pejabat Makelar

Suhaeni, M.Si
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Sumberdaya alam melimpah tapi rakyat sengsara. Itulah kondisi yang tengah dialami rakyat Indonesia. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Pasalnya banyak oknum pejabat yang telah menyalahgunakan posisinya. Seharusnya menjadi pelayan rakyat, ini malah sebaliknya. Oknum pejabat sibuk obral sumber daya alam (SDA). Maka pantas disematkan sebagai pejabat makelar SDA. 

Fenomena obral SDA oleh segelintir pejabat negara memang bukanlah hal yang baru. Ini bukan rahasia lagi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Laode M. Syarif melihat sumber daya alam Indonesia kerap disalahgunakan oleh segelintir orang.

“Banyak sekali sumber daya di Indoensia dijual murah oleh para pejabat,” kata Laode dalam acara diskusi ‘Melawan Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam’ di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat, 25 Januari 2019. KPK mencatat, lebih dari 12 kasus korupsi di sektor sumber daya alam sepanjang 2004-2007. 

Sementara itu, ada lebih dari 24 orang pejabat yang diproses KPK karena terbukti melakukan korupsi di sektor kehutanan. Bahkan, di sepanjang 2004-2017, sudah tercatat 144 orang anggota dewan yang terlibat. Disusul 25 orang menteri atau kepala lembaga, 175 orang pejabat pemerintah, dan 184 orang pejabat swasta. Seperti dilansir Tempo.co (02/02/2019).

Dalam sistem kapitalisme-sekulerisme, banyak orang berburu kekuasaan. Menjadi pejabat negara memang gaji tidak besar, tapi “pemasukan” lain melimpah. Seperti hasil temuan KPK, KPK menemukan kasus korupsi SDA yang merugikan negara hingga mencapai 1,2 triliun. Belum kasus-kasus lain yang belum diproses. 

Standar manfaat dalam sistem kapitalisme-sekulerisme lah yang membuat mental pejabat negara doyan obral SDA. Mereka tak peduli rakyat sengsara, yang penting mereka bahagia dengan mengantongi sejumlah uang hasil jual murah SDA kepada pihak perusahaan asing maupun lokal. 

Selain asas manfaat, asas kebebasasan dalam kepemilikian yang ada dalam sistem ekonomi kapitalisme ini juga yang ikut menjadi biang keladi permasalahan ini. Dalam sistem ekonomi kapitalis tidak dikenal adanya jenis-jenis kepemilikian seperti halnya dalam sistem ekonomi Islam. Sehingga sumber daya alam berpeluang dijual oleh para pejabat negara.

Dalam sistem Islam, standar perbuatan kaum muslim adalah halal-haram. Sehingga pejabat negara yang kerap mendzolimi rakyat, dengan menjual asset umat bisa diminimalisir. Ditambah lagi dengan hukuman atau sanksi yang berat bagi para pelakunya. 

Selain itu, dalam sistem Islam juga dikenal dengan jenis-jenis kepemilikan. Pertama, kepemilikan individu (private property), merupakan hak  individu yang dilindungi, dikontrol dan diakui syariah. Dimana seseorang dapat memiliki kekayaan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan aturan syariah. 

Kedua, kepemililkan negara (state property), yaitu harta yang merupakan hak kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara (Khalifah), dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan apa yang menjadi pandangan dan ijtihad Khalifah. Contoh harta kepemilikan negara adalah harta fai (harta dari musuh tanpa peperangan), kharaj (pajak tanah dari non muslim), jizyah (pajak dari non muslim yang tunduk kepada islam), dan sebagainya. Tujuan pengelolaannya tidak lain adalah demi kemaslahatan umat. 

Ketiga, kepemilikan umum (public property), merupakan harta kekayaan yang menjadi hak bersama kaum muslim, tidak diperkenankan dimiliki oleh individu (swasta). Adapun kekayaan yang termasuk dalam kepemilikan umum dibedakan menjadi 3, yaitu: pertama, fasilitas umum, dimana kalau tidak ada di dalam suatu negeri, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. kedua, bahan tambang yang tidak terbatas. Ketiga, sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Hal tersebut merujuk pada sabda Rasulullah SAW “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api (HR. Ibnu Majah).”

Dengan aturan pembagian kepemilikan tersebut, maka tidak akan adanya pejabat negara yang seenaknya menjual sumber daya alam kepada asing, aseng maupun lokal. Negara wajib mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. 

Oleh karena itu, sudah saatnya kita mencampakkan sistem kapitalisme-sekulerisme yang menjadi biang kerok atas segala problematika di negeri yang kita cintai ini. Ganti dengan sistem Islam. Sehingga Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam bisa terwujud. Wallahu a’lam bishawab.[]

Penulis adalah seorang dosen
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Suhaeni, M.Si: Obral SDA Ulah Pejabat Makelar Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com