Latest News
Tuesday, February 12, 2019

Ummu Dzakiyyah: "Jangan Lewat Jalan Tol" Logika Jalan Pintas yang Tak Waras

Ummu Dzakiyyah
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019.

Hal itu disampaikan Hadi saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang Town Square, Semarang, Sabtu (2/2/2019). (Kompas.Com) 

Sesungguhnya makna dari infrastruktur adalah merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, keberadaan infrastruktur akan sangat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Dalam Infrastructure Engineering and Management, Neil S Grigg mengkategorikan infrastruktur menjadi tujuh kategori berdasarkan fungsinya, yakni:

1. Infrastruktur transportsi semisal: bandara, jembatan, stasiun, terminal, dan jalan raya.
2. Infrastruktur air dan limbah seperti: saluran drainase dan pipa pembuangan air limbah.
3. Infrastruktur pengelolaan limbah padat seperti: landfill.
4. Infrastruktur produksi dan distribusi energi seperti: pembangkit listrik, jaringan kabel, jaringan transmisi, gardu induk.
5. Infrastruktur bangunan gedung seperti: perkantoran, rumah, apartemen, mall, gedung kantor.
6. Infrastruktur rekreasi seperti: taman rekreasi, taman kota.
7. Infrastruktur komunikasi seperti: jaringan kabel telekomunikasi, menara komunikasi.

Sedangkan dalam Islam infrastruktur dilihat dari sisi kepemilikan dibagi  menjadi 3 jenis yaitu:

Pertama: Infrastruktur  Milik Umum. Jenis ini terbagi menjadi dua yaitu: (A)  Jalan-jalan umum dan sejenisnya seperti laut, sungai, danau, kanal atau terusan besar seperti terusan suez,  lapangan umum dan masjid.  (B) Pabrik/industri   yang berhubungan dengan benda-benda milik umum seperti pabrik/industri eksplorasi pertambangan, pemurnian dan peleburannya; juga pabrik/industri minyak bumi dan penyulingannya. Jenis pabrik/industri ini boleh dijadikan milik umum, mengikuti (hukum) benda-benda yang dihasilkan pabrik tersebut dan yang berkaitan dengannya.

Kedua: Infrastruktur milik negara yang disebut dengan marâfiq.  Marâfiq adalah bentuk jamak dari kata mirfaq, yaitu seluruh sarana yang dapat dimanfaatkan; meliputi sarana yang ada di pedesaan, propinsi maupun yang dibuat oleh negara selama sarana tersebut bermanfaat dan dapat membantu. Marâfiq ‘âmmah ialah seluruh sarana umum yang disediakan negara agar dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat seperti:

Sarana pelayanan pos, surat menyurat, telepon, kiriman kilat, teleks, sarana televisi, perantara satelit, dan lain-lain.

Alat pembayaran berupa alat tukar, jasa titipan, pertukaran mata uang, uang emas dan perak cetakan, atau penukaran uang cetak. Negara melayani berbagai transaksi tadi. Selama pelayanannya tidak mengandung riba, dibolehkan.

Sarana transportasi umum, seperti kereta api yang berjalan bukan pada jalan umum. Jika kereta api berjalan di jalan umum berarti menjadi milik umum, mengikuti hukum jalan umum. Begitu pula pesawat terbang dan kapal laut. Sarana-sarana ini bisa dimiliki oleh individu. Seseorang boleh memilikinya. Pada saat yang sama, negara juga harus memiliki sarana-sarana tersebut, baik pesawat terbang, kereta api, kapal laut, jika dilihatnya terdapat maslahat bagi kaum Muslim, dan sangat mendesak untuk membantu mereka, serta memudahkan mereka untuk bepergian.

Pabrik atau industri. Pabrik atau industri yang menjadi milik negara adalah pabrik-pabrik yang berhubungan dengan industri berat dan industri militer. Jenis pabrik ini boleh dimiliki oleh individu, karena bagian dari pemilikan individu. Akan tetapi, pabrik-pabrik dan industri semacam ini memerlukan modal yang sangat besar. 

Sangat sulit dapat dilakukan oleh seorang individu. Lagi pula (industri) senjata berat saat ini tidak bisa dibandingkan dengan (industri) senjata perorangan (ringan) yang dapat dimiliki individu, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah saw dan para Khalifah sesudah beliau. Jadi harus dimiliki oleh negara. Negaralah yang membangunnya. Sudah menjadi kewajiban negara mengatur dan membangunnya. 

Ketiga: Infrastruktur yang bisa dimiliki individu seperti industri berat dan senjata, landasan pesawat terbang, sarana ransportasi seperti bus dan pesawat terbang  serta yang  lainnya.

Jadi merupakan jalan pintas yang tak waras jika jalan tol sebagai infrastruktur berbayar diklaim sebagai keberhasilan rezim apalagi dalam masa kampanye, padahal perlu kita ketahui bahwa ini adalah bentuk kezhaliman penguasa karena hakekat infrastruktur adalah layanan publik yang disediakan negara untuk kemudahan akses transportasi dalam mengangkut produksi maupun penumpang, yang seharusnya gratis tanpa bayar. 

Kepala negara adalah pelayan urusan umat, bukan semata- mata individu. Dia dipilih untuk menjalankan fungsi sebagai kepala negara yang memang seharusnya ia lakukan untuk mengatur semua itu. 

Belum lagi sistem "bangun-jual" juga bukan sesuatu yang baru bagi BUMN untuk mencari sumber pendanaan dan meminimalisir penggunaan APBN. Ini kesalahan yang fatal jika mengklaim sebagai milik individu, pembangunan ini sudah menutup perekonomian rakyat kecil, warung- warung pinggir jalan gulung tikar setelah ada jalan tol. 

Hutang negara untuk pembangunan jalan tol yang makin mencekik leher rakyat karena dibebankan pada rakyat. Kemudian setelah jadi dijual pada asing. Begitu rakyat mau lewat tidak diperbolehkan jika tidak memilih, dimana asas bebasnya? Dimana asas adilnya?  Mari kita kita ambil jalan tuntas dengan logika yang waras! []
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Ummu Dzakiyyah: "Jangan Lewat Jalan Tol" Logika Jalan Pintas yang Tak Waras Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com