Latest News
Saturday, March 23, 2019

Miniarti Impi, ST: Koruptor Tumbuh Subur Di Sistem Demokrasi

Miniarti Impi, ST
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama kembali didera skandal korupsi jual beli jabatan lewat Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy). Dalam catatan detikcom, skandal korupsi tidak hanya dilakukan elite pejabatnya, tapi hingga tingkat bawah. Salah satunya dilakukan oleh PNS yang juga kasir koperasi Kantor Kemenag Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Lilik Handayani. Tercatat sejak Mei 2008 hingga 2011, Lilik meraup uang hasil kejahatan mencapai 3,3 Miliar. 

Sebelumnya, Zulkarnaen (anggota DPR) dan anaknya Dendy juga tersandung kasus proyek pengadaan Al Quran. Ditingkat daerah, pegawai Kanwil Kemenag Mataram dibekuk karena korupsi dana rehab masjid yang terdampak gempa NTB. (Detiknews).

Skandal yang bertubi tubi terjadi di Kemenag menambah citra buruk bagi kementerian itu sendiri. Pada tahun 2014 Ketua Umum PPP Suryadharma Ali juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dana haji. Saat itu posisi Suryadharma Ali selain sebagai Ketum PPP juga masih menempati posisi Menteri Agama pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono.

Kini, Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy semakin menambah daftar politisi Indonesia dan Ketua Umum Partai yang dijerat KPK dalam kasus korupsi. Sebagaimana dilansir dalam Wartakotalive.com, Romy menjadi ketua umum partai kelima yang dijerat KPK dalam kasus korupsi. Empat ketua umum lainnya adalah Setya Novanto Ketua Umum Partai Golkar, Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat, Luthfi Hasan Ishaaq Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Suryadharma Ali yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Jika kita lihat, dari kelima orang ketua umum yang tesandung kasus korupsi, tiga diantaranya adalah pimpinan partai yang bernafaskan Islam. Dan secara individu, mereka adalah pribadi-pribadi yang taat pada aturan agama. Namun ternyata disistem demokrasi tidak ada jaminan orang baik akan selamat dari korupsi. 

Dalam sisitem kapitalis demokrasi, pribadi yang baik saja tidak cukup untuk menjadi benteng dari godaan untuk korupsi, karena dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, demi untuk meraih manfaat semua cara dapat dilakukan tanpa melihat halal dan haram.

Korupsi Yang Membudaya
Tidak bisa di pungkiri, tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan penyakit klasik yang tidak kunjung terobati. Meskipun upaya-upaya pemberantasannya sudah di lakukan dengan berbagai cara, namun pada faktanya korupsi di Indonesia malah semakin menggejala. Sampai saat ini berita terkait korupsi di kalangan pejabat pemerintahan masih sering menghiasi layar kaca.  Seolah tidak ada habisnya, korupsi yang dilakukan oleh pemilik wewenang di kalangan teras masih saja mengalir deras.  

Korupsi sudah mendarah daging dan menjadi budaya yang semakin tak terkontrol. Bagai jamur dimusim penghujan korupsi tumbuh subur, belum selesai kasus yang satu muncul kasus-kasus yang lain. Pejabat negara yang terjerat korupsi terus berulang terjadi. Entah sampai kapan akan berhenti atau bahkan banyak yang sanksi korupsi bisa terhenti.  

Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan skor Corruption Perception Index (CPI) 2018 mengalami kenaikan. Indonesia menduduki peringkat ke-89 di dunia dengan skor 38 berdasarkan indeks persepsi korupsi. skor Indonesia naik satu poin. Sebelumnya, berdasarkan hasil CPI 2017, skor Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 37. Skor Indonesia sendiri sama dengan Bosnia Herzegovina, Srilanka, dan Swaziland. (tirtoid).

Hal ini menjadi salah satu pertanyaan besar, mengapa korupsi pejabat masih saja terus terjadi.  Padahal upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan lewat lembaga yang paling diandalkan untuk memberantas korupsi dinegeri ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi yang dibentuk pada tahun 2003 dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Dalam perjalananya, KPK cukup mampu bekerja dengan baik, terbukti dengan terungkap dan di adilinya beberapa kasus korupsi. Namun apa mau dikata, pada kenyataanya korupsi di Indonesia bukannya semakin berkurang malah semakin bertambah. 

Jika ditelusuri maka ada beberapa penyebab korupsi itu semakin bebas dinegeri ini. Antara satu sebab dengan yang lain saling berkolaborasi. Sebab itu diantaranya :

Pertama, Sistem sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan telah menghilangkan nilai-nilai ketakwaan dari politik dan pemerintahan. Akibatnya tidak ada kontrol internal yang tercipta menyatu dalam diri politisi, pejabat dan pegawai dibawahnya. Akibatnya semua hanya bersandar pada kontrol eksternal dan pengawasan dari atasan. Masalahnya, mereka semua tidak jauh berbeda bahkan sama saja.

Kedua, sistem politik demokrasi yang mahal, dimana butuh biaya besar untuk menjadi politisi, kepala daerah apalagi presiden. Mahalnya “mahar politik” ini tentu mendorong orang-orang yang telah menduduki kursi yang didapatkan melalui pemilu ingin mengembalikan ‘modal’ uang yang telah digelontorkannya secara habis-habisan.

Ketiga, hukuman terhadap koruptor tidak menciptakan efek jera dan gentar. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 3 Mei 2018 lalu meluncurkan tren vonis perkara korupsi yang diputus pengadilan selama tahun 2017. Mayoritas terdakwa korupsi divonis ringan oleh hakim. Rata-rata hukuman untuk koruptor hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Berdasarkan hasil pemantuan ICW dari 1.381 terdakwa kasus korupsi yang dihukum hakim sebanyak 1.127 (81,61%) divonis ringan. Tentu saja vonis pidana ringan yang menjadi mayoritas dalam tren vonis 2017 tidak mengakibatkan efek jera bagi para koruptor. Secara keseluruhan hal ini sangat mengecewakan dalam penegakan pemberantasan korupsi karena efek jera tampak tidak tergambar dalam vonis yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi.
Bebas Dari Korupsi Hanya Dengan Islam.

Pemberantasan korupsi akan sangat sulit dilakukan jika sistem yang digunakan masih sistem yang ada sekarang, buktinya sampai saat ini masalah korupsi tidak pernah tuntas bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.  Hal ini terjadi karena system sekuler yang sedang diberlakukan saat ini justru menjadi sebab maraknya korupsi.  

Bebas dari korupsi tentunya hanya bisa dicapai jika pemberantasan korupsi dilakukan menggunakan sistem Islam. Sebabnya dasar akidah Islam melahirkan kesadaran senantiasa diawasi oleh Allah Swt dan melahirkan ketakwaan individu. Yang akhirnya akan menjadi  kontrol dan pengawasan internal. Dan negara diwajibkan untuk terus membina ketakwaan itu.

Selain itu, sistem politik Islam termasuk dalam hal memilih pejabat dan kepala daerah, tidak mahal. Sebab kepimpinan bersifat tunggal. Pengangkatan dan pencopotan pejabat negara menjadi wewenang Khalifah. Sehingga, tidak akan muncul ketamakan untuk melakukan korupsi dalam rangka balik modal kampanye ataupun mencari keuntungan lewat jabatanya. 

Sanksi bagi pelakupun mampu memberikan efek pencegahan dan menjerakan. Sanksi dalam Islam bagi pelaku korupsi merupakan bagian dari ta’zir, bentuk dan kadar sanksi atas tindakan korupsi diserahkan pada ijtihad khalifah atau qadhi (hakim).  Bisa disita seperti yang dilakukan khalifah Umar, atau tasyhir (diekspos), penjara, hingga hukuman mati dengan mempertimbangkan dampak, kerugian bagi negara dan dhararnya bagi masyarakat.

Rasulullah Saw bersabda: ”Perampas, koruptor (mukhtalis), dan pengkhianat tidak dikenakan hukuman potong tangan”. (HR. Ahmad, Ashaabus Sunan dan Ibnu Hibban).

Pilar lain dalam upaya pencegahan korupsi dalam Islam adalah dengan keteladanan pemimpin. Bisa di ambil contoh, khalifah Umar Bin abdul aziz pernah memberikan teladan yang sangat baik sekali bagi kita ketika beliau menutup hidungnya saat membagi-bagikan minyak wangi karena khawatir akan mencium sesuatu yang bukan haknya. Beliau juga pernah mematikan fasilitas lampu di ruang kerjanya pada saat menerima anaknya. Hal ini dilakukan karena pertemuan itu tidak ada sangkut pautnya dengan urusan Negara. 

Dengan system Islam, pemberantasan korupsi bisa benar-benar dilakukan hingga tuntas.  Aturan Islam ini lengkap dan efektif dalam menangani masalah tindak pidana korupsi.  Islam menyelesaikan masalah dari hal yang mendasar sampai cabangnya.  Sistem Islam juga memiliki cara dalam pencegahan, hingga penyelesaian. 

Firman Allah Swt : “Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al-Maidah: 50).

Akhirnya, dengan kembali syariah Islam lah semua problem bisa terselesaikan, termasuk masalah pemberantasan korupsi. Pasalnya, syariah Islam diturunkan Allah SWT pasti tahu apa yang terbaik bagi makhluknya. Jadi, syariah Islam adalah sistem yang paling tepat untuk menyelesaikan karut marut pemberantasan korupsi yang sudah kronis dinegeri ini. Oleh karena itu, betapa kita rindu dengan penerapan system Islam ini, yang bisa membawa umat kepada keberkahan dan kesejahteraan. []

Penulis adalah Member WCWH, Sultra
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Miniarti Impi, ST: Koruptor Tumbuh Subur Di Sistem Demokrasi Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com