Latest News
Wednesday, March 27, 2019

Mr Kan Hiung Beberkan 16 Fakta Negara Sangat Memprihatinkan

Mr Kan Hiung
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Pengamat hukum dan politik, Mr Kan Hiung meminta seluruh rakyat Indonesia mengetahui dan memahami kondisi negara yang sangat memprihatinkan. Hal ini dikatakannya, Selasa (26/3/2019).

Kan mengatakan, mata uang Indonesia adalah terendah ketiga dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara keempat terbesar dunia, hanya memiliki Cadangan Devisa (Cadev) negara berjumlah 123 miliar dollar AS atau hanya setara dengan Rp 1.752 triliun.

“Singapore saja yang ukurannya tidak sebesar pulau Bangka (Provinsi Babel) memiliki cadangan Devisa negara berjumlah 287 miliar dollar AS. Coba bayangkan berapa besar perbandingan Ketahanan Nasional,” kata Mr. Kan.

Setiap bulan perekonomian atau keuangan negara mengalami Current Account Deficit (CAD) bernilai puluhan triliun rupiah dan setiap tahun mengalami defisit bernilai ratusan triliun rupiah, fakta kondisi perekonomian negara yang sangat lemah dan sangat memprihatinkan.

Hal itu ia katakan, “Indonesia sudah dapat disebut ‘negara serba impor’, sampai-sampai harus impor garam, impor gula terbesar sedunia, impor singkong, kedelai, jagung, beras, gas LNG, cangkul, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Semua bahan pangan tersebut saja harus diimpor, dimana jika kita sadari, yang seharusnya barang-barang pangan tersebut dapat kita ekspor atau minimal swasembada pangan. Kondisi seperti ini, apalagi barang-barang lain yang diproduksi dari mesin-mesin berteknologi, lebih-lebih harus diimpor semuanya,” cetusnya.

Terlebih Tenaga Kerja Asing (TKA) mulai semakin banyak diimpor. Korupsi semakin merajalela, hampir semua bidang di dalam pemerintahan adanya kejadian perbuatan tindak pidana korupsi.


Permasalahan hukum juga tak luput ia kritisi, Mr. Kan berpendapat sampai saat ini masih banyak praktik hukum pilih kasih, contoh ada oknum-oknum ketahuan korupsi, uang hasil korupsi dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lalu fakta nyata tidak diproses hukum dan sebagainya.

“Belum lagi kasus-kasus dugaan korupsi yang terang benderang mandek di dalam perjalanan proses hukum. Hal-hal peristiwa hukum seperti ini sangat jelas bertentangan dengan ilmu Hukum Pidana,” tegasnya.

Banyak kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dikuasai oleh pihak asing dan pihak swasta, di mana kepenguasaan tersebut sangat jelas bertentangan dengan amanat konsititusi atau naskah Negara pada pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti contoh Freeport di Papua, pengelolaan Emas, pengelolaan Timah dan sebagainya.

Perihal kepemilikan tambang emas Freeport di Papua, sambung Mr. Kan, terlihat jelas secara De Facto milik Indonesia, akan tetapi secara De Jure tampaknya milik AS. Karena PT. Freeport yang jadi Bos atau Direksi adalah AS, seharusnya dimana-mana pemilik SDA di posisi jadi Direksi atau Bos, bukan jadi pekerja dan hanya pemilik saham yang tidak ada kejelasan secara terbuka. Kita bisa lihat yang mengatur Freeport siapa?, Indonesia atau AS?.


“Sampai dengan saat ini jumlah utang NKRI sudah mencapai genap Rp 10.000 triliun (jumlah utang tersebut belum termasuk jumlah utang swasta), jumlah utang tersebut dapat dipastikan Pemerintah Indonesia sudah tidak mampu melunasinya, apabila perjalanan sistem negara masih seperti sekarang,” jelasnya.

Yang jelas jumlah utang sebanyak itu adalah beban yang sangat berat untuk seluruh rakyat Indonesia, sedangkan uang sebanyak itu ditambah lagi uang dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) antara Rp 1.450 triliun hingga Rp 1.942,3 triliun per tahun tidak ada yang dapat diketahui secara jelas kemana saja uang sebanyak itu dipakai.

Dan juga tidak ada yang dapat diketahui siapa saja yang bertanggung jawab atas jumlah utang negara tersebut, apabila suatu hari negara gagal bayar utang. Sementara setiap tahun kewajiban membayar bunga ditambah pokok diperkirakan ratusan triliun hingga Rp 1.000 triliun per tahun.

Kita juga ketahui belum lama ini, Negara membutuhkan Rp 15 triliun saja untuk dana bantuan bencana alam di Palu dan Lombok harus melakukan pinjaman dari Bank Dunia (IMF). “Sudah banyak perusahaan negara BUMN terbuka (Tbk) yang dijual ke pihak swasta dan banyak BUMN yang diserahkan ke pihak asing dan swasta untuk dikelola, padahal perusahaan tersebut bersifat monolopi dan otomatis berpotensi bernilai positif yang tinggi,” imbuhnya.


Perusahaan negara yakni BUMN yang bersifat monopoli sering kali menyampaikan laporan keuangan ‘merugi’, bahwa perusahaan plat merah tersebut mengalami kerugian besar hingga puluhan triliun rupiah per semester, seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda dan sebagainya. Sedangkan laporan keuangan yang menyampaikan keuntungan dalam jumlah besar sangat jarang kita dapat beritanya, hampir dapat disebut tidak pernah dapatkan berita bahagia seperti itu.

Ia mencontohkan, seperti perusahaan milik negara yang jelas-jelas bersifat monopoli, yakni, jalan TOL milik negara, kita sebagai rakyat Indonesia tidak pernah ketahui berapa besar detail rincian pendapatan deviden negara yang bersumber dari jalan TOL, serta kita juga tidak pernah ketahui perincian pembukuan perusahaan jalan TOL milik negara secara garis besar.

Misalnya jumlah-jumlah kendaraan yang masuk jalan TOL, jumlah-jumlah pendapatan jalan TOL per hari berapa-berapa, wilayah mana saja. Berapa besar biaya operasional, pihak mana saja yang mengelola keuangan jalan TOL. Itu semua kita tidak mendapatkan kejelasan secara terbuka dari Pemerintahan Indonesia.

Padahal sangat jelas amanat konstitusi pada Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 berbunyi ‘Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’.

Selain itu, peralatan perlengkapan militer yang sudah sangat ketinggalan jauh dibandingkan negara tetangga dan negara-negara maju. “Belum lama ini saya sempat membaca berita di media massa, bahwa negara maju mengakui kekuatan militer Singapore lebih kuat dibandingkan kekuatan militer Indonesia. Menurut pengamatan saya, hal ini sangat lah memprihatinkan, karena persoalan kekuatan militer adalah persoalan kekuatan Pertahanan Kedaulatan Negara atau Ketahanan Nasional,” bebernya.

Biaya pendidikan yang semakin tinggi dan sudah tidak terjangkau oleh rakyat bawah. Padahal amanat konstitusi pada pasal 31 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan untuk biaya pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari APBN dan APBD;

Biaya jaminan kesehatan yang semakin tinggi, sedangkan BPJS berpotensi bangkrut karena terlilit banyak utang dan terus mengalami defisit (terancam bangkrut).


“Banyak berita-berita bohong atau hoaks yang beredar, sebagian besar tampaknya dapat diduga adanya pembiaran. Banyaknya janji-janji palsu di dalam menyampaikan kampanye dan tanpa adanya sanksi atas janji-janji palsu tersebut,” ungkap Mr. Kan.

Sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan negara dan rakyat yang masih jauh dari sistem keterbukaan atau transparan dan lain sebagainya.

Itulah banyaknya fakta kondisi negara yang sangat krusial, yang sesungguhnya harus dipahami, diketahui dan disadari oleh seluruh rakyat Indonesia.
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Mr Kan Hiung Beberkan 16 Fakta Negara Sangat Memprihatinkan Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com