Latest News
Tuesday, March 19, 2019

Nur Fitriyah Asri: Penyalahgunaan Dana BPJS Untuk Infrastruktur

Nur Fitriyah Asri
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Uangnya bikin ngiler, betapa tidak? Semua rakyat baik kaya maupun miskin dipaksa untuk membayar premi setiap bulannya. Sehingga pada tahun 2017 BPJS Tenaga Kerja (TK) mengelola uang sebesar Rp 318 Triliun yang berasal dari iuran 29 juta buruh pekerja. Adapun pada tahun 2018 ditargetkan menjadi Rp 368 Triliun berasal dari iuran 29 juta buruh pekerja. Begitu juga dana yang dikelola BPJS Kesehatan  saat berdiri tahun 2014 sudah mengantongi aset senilai  Rp 135 triliun dan pemerintah memberikan modal awal Rp 2 triliun. 
Benarkah uang tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat?

Direktur utama BPJS Ketenagakerjaan (TK) Agus Susanto memastikan bahwa dana BPJS-TK sejumlah 73 triliun atau 23% dari Rp 333 triliun milik pekerja/buruh dialokasikan untuk mendukung program infrastruktur secara tidak langsung, melainkan melalui surat hutang yang dikeluarkan oleh BUMN Karya. Agus menegaskan pihaknya akan tetap menyalurkan dana kelolaan untuk investasi yang menguntungkan dan mendukung kebijakan pemerintah. KOMPAS.COM.JAKARTA (3/8/2018).

Kalangan buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mengkritik investasi dana pekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)-TK dalam proyek infrastruktur.

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat menilai investasi dana pekerja sebesar Rp 73 triliun di proyek infrastruktur dilakukan secara tidak transparan. Investasi tersebut juga menunjukkan bahwa BPJS-TK lemah dalam menghadapi tekanan.

Dari pada berinvestasi di infrastuktur harusnya BPJS-TK menggunakan dana untuk kesejahteraan pekerja. Misalnya untuk pendidikan, perumahan murah, biaya rumah sakit murah. Banyak pekerja dan masyarakat miskin yang ditolak ketika berobat kerumah sakit dengan alasan tidak ada ruangan perawatan, harusnya itu menjadi focus. CNNIndonesia (6/8/2018).

Itu semua disebabkan karena Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalis liberal yang membuat negara lepas tangan dari tanggung jawabnya dalam memberikan jaminan sosial penuh kepada rakyatnya. 

Dibalik UU SJSN ( Sistem Jaminan Sosial Nasional) No. 40 Thn 2004 dan  UU BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) No.24 Thn 2011.Yang kelahirannya dibidani oleh Asian Development Bank (ADB) yang memberikan pinjaman kepada Indonesia senilai US$ 250 juta atau 2,3 triliun ( kurs 1US$=Rp 9.500). Bantuan yang tidak gratis namun bersyarat agar bisa memasukkan bantuan teknis dalam program Tata Kelola Keuangan dan Reformasi Jaminan Sosial. UU SJSN dan UU BPJS sarat dengan pesanan dan kepentingan  Asing. Keinginan asing untuk mengambil alih pangsa pasar Industri Asuransi Sosial. Jadi Jaminan Sosial sepenuhnya ditangani Asuransi yang dari sudut pandang Islam hukumnya haram.

Justru sebaliknya terjadi kebohongan publik, rakyat dihipnotis sehingga terilusi dengan harapan-harapan akan mendapat jaminan kecelakaan kerja (JKK),  jaminan Pensiun (JP), jaminan kematian (JKM), Jaminan hari tua (JHT), jamiman kesehatan.  Rakyat dijadikan sapi perah karena pada faktanya harus membayar premi untuk masing-masing jaminan, disetiap bulannya sesuai undang-undang yang dibuatnya. 

Aneh BPJS Kesehatan sejak  berdirinya tahun 2014 hingga sekarang selalu mengalami defisit.  Berdasarkan hasil audiet Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) defisit mencapai Rp 10 triliun. Mokal jika asuransi merugi karena berprinsip ekonomis bukan? Semua bisa saja terjadi karena diduga kuat adanya sebagian yang tidak membayar premi, adanya kongkalikong,  manipulasi data dan angka, serta menjamurnya korupsi di instansi-instasi maupun lembaga-lembaga yang terkait. BPJS sendiri dinilai boros, untuk dana operasionalnya  saja dengan jumlah pegawai 7000 orang menghabiskan dana 4.8% dari Rp 7 triliun= Rp 500 juta per orang. Sungguh jumlah yang fantastis. Presiden Joko Widodo intruksikan BPJS untuk memperbaiki sistem. Percuma, tidak akan bisa karena semua berlindung di balik UU SJSN dan UU BPJS  yang berbau neo liberalisme dan neo imperalisme,  tetap yang dirugikan adalah rakyat yang selalu dipalak dan diperas. Rakyat yang menanggung penderitaan karena tidak mendapatkan jaminan sosial dari negara.

Begitu juga dana BPJS untuk insfrastuktur diduga kuat adanya kongkalikong dan keberpihakan kepada asing. Merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa infrasruktur yang sudah untung bisa dijual dan hasil penjualannya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur lainnya. Kalau semua insfrastruktur banyak yang dijual dan dikelola oleh swasta murni apalagi asing, artinya sebuah negara tidak lagi berdaulat, dan akan mendapatkan tekanan dari asing, tinggal menunggu kehancurannya.

Masalah beli membeli infrastruktur misalnya jalan tol dalam kota Jakarta atau jalan tol Cikampek-Purwakarta secara kasat mata untung besar karena pasarnya captive dan sudah jelas. Dalam hal ini yang selalu dimenangkan dan diuntungkan adalah swasta murni dan asing karena mereka memberikan dana kepada pembuat keputusan. 

Sebaliknya BPJS-TK membeli Tol trans Sumatra dan yang lainnya yang belum jelas tingkat pengembangannya justru bersifat spekulatif dan beresiko tinggi yang bisa merugikan kaum buruh.  Disamping itu lebih memilih dana BPJS disalurkan kepada perusahaan-perusahaan asing yang bergerak di sektor investasi. Mestinya untuk kesejahteraan rakyatnya.
Lagi-lagi rakyat yang menjadi korban adanya sistem ekonomi kapitalis liberal.

Belum lagi bahayanya uang BPJS yang bisa disalahgunakan untuk kepentingan asing, kepentingan politik para pejabat yang dapat mengakses dana ini. Betapa tidak, yang jelas dalam UU ini keputusan direksi saja sudah bisa mengalirkan aset sampai Rp 100 milyar. Untuk presiden sampai Rp 500 milyar, diatas Rp 500 milyar baru ke DPR. Ini diduga rawan kongkalikong dan koruptor.

Jika BPJS mengalami kesalahan dan pelanggaran tidak bisa dituntut secara hukum dan jika bangkrut tidak bisa dikenakan UU Pailit. Dalam hal ini negaralah yang akan memberi dana talangan bailout. Ini benar-benar mendzalimi dan melukai hati rakyatnya. Alih-alih diberi jaminan sosial untuk kesejahteraan rakyatnya justru rakyatnya yang dijadikan tumbal dipalak dikorbankan demi kepentingan sekelompok orang dan kepentingan Asing.

Masihkah percaya dengan sistem Demokrasi kapitalis sekuler yang jelas-jelas menyengsarakan rakyatnya?

Khilafah Solusinya
Jelas sekali bahwa penyebab utama problematika umat adalah sekulerisme yang dianut oleh negara yaitu memisahkan agama dengan kehidupan. Oleh sebab itu buang sekulerisme ganti dengan sistem Islam yaitu Khilafah.

Allah berfirman "Wahai orang-orang beriman masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (TQS Al Baqarah 208). 

Islam kaffah (sempura) adalah Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (akidah,ibadah), yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya (makanan, minuman, pakaian, akhlak) dan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya ( pendidikan, ekonomi, sosial budaya, peradilan, pemerintahan, politik). 

Semua itu bisa diterapkan hanya dalam institusi Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah.

Khalifah inilah yang berkewajiban mengatur rakyatnya dengan aturan Allah yang bersumber pada Al Qur'an dan As Sunah.  Bertanggung jawab dan menjamin kebutuhan dasar rakyatnya yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, baik buruh maupun bukan, baik muslim maupun non muslim. Bukan dibebankan kepada rakyatnya yang harus menanggungnya sendiri dengan  membayar premi.
Dengan sistem ekonominya, Islam mengatur bagaimana cara kepemilikan harta, cara mengembangkan harta dan cara pendistribusian harta.Semua harus berdasarkan syara'.

Dalam pengembangan harta dilarang gharar (ketidak pastian, uncertainty), riba (bunga) dan maisir (judi, spekulasi). Seperti deposito, obligasi konvensional, asuransi, investasi,  di dalam negara Khilafah dilarang.

Adapun sumber pembiayaan salah satunya berasal dari harta milik umum (milkiyah ammah) yang wajib dikelola oleh khilafah seperti tambang minyak dan gas, tambang mineral dan batu bara (minerba), tambang emas dan perak. Belum lagi dari sektor kelautan dan sektor kehutanan. Jika semua itu dikelola berdasarkan syariah maka negara mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Hanya dengan sistem Islam yaitu Khilafah rahmatan lil alamin semua bisa terwujud. Wallahu 'alam bish shawab.[]

Penulis aktif  di Ormas Islam BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim Jember) sebagai Koordinator Bidang Dakwah, member Akademi Menulis Kreatif (AMK) dan juga penulis buku " Senja di Jalan Dakwah"
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Nur Fitriyah Asri: Penyalahgunaan Dana BPJS Untuk Infrastruktur Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com