Latest News
Tuesday, May 28, 2019

Surya MP*: Menakar Tim Bambang Widjajanto Mengubah Paradigma MK

Surya MP
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan sesuatu yang baru. Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya untuk judicial review dalam rangka munguji konstitusionalitas materi suatu undang-undang tidak berdiri sendiri melainkan dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung.

Maruarar Siahaan (2011) dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menulis, salah satu kewenangan MK adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Dalam penyelenggaraan pemilu tak jarang menimbulkan perselisihan atau permasalahan yang disebabkan karena:
a. Tindak Pidana Pemilu
b. Pelanggaran Administrasi Pemilu
c. Sengketa yang timbul dalam penyenggaraan pemilu
d. Perselisihan hasil pemilu

Namun MK yang sejak awal dibentuknya memiliki tujuan untuk menangani perkara-perkara politik, terutama dalam perkara PHPU telah membuatnya menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya. 

Meski dalam tubuh MK terdapat prinsip 'judicial restraint' (pembatasan diri), namun keengganan atau ketidakmampuan pengadilan untuk menghormati prinsip tersebut dapat membuat rakyat menganggap pengadilan sebagai partisan lainnya dari pemerintah, yang akhirnya akan menghilangkan citra pengadilan sebagai cabang kekuasaan yang imparsial, dan juga mereduksi kepercayaan rakyat pada pengadilan itu sendiri.

Terkait dengan sengketa pemilu, MK memiliki kewenangan mengadili perkara perselisihan dan putusan MK bersifat final dan mengikat. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini menjadi perdebatan, bagaimanakah jika dalam perjalanan ditemukan bukti baru (novum) atau bagaimana kemungkinan atas upaya hukum dalam sengketa pemilu. 

Dalam faktanya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) (Penjelasan Pasal 10 ayat [1] UU MK). 

Selain itu, final bermakna putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan itu. Sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Menurut catatan Kementerian Hukum dan Ham (2018), dalam perkara Perselisihan Tentang Hasil Pemilu (PHPU) Mahkamah Konstitusi, sejak tahun 2004 sampai 2014 MK juga mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah hasil putusan adalah 4 perkara, dan jumlah perkara yang ditolak adalah 4 perkara.

Dari catatan sejarah putusan MK tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada satupun perkara PHPU di MK yang berhasil dikabulkan.  Lalu bagaimana dengan perkara PHPU sengketa Pilkada?

Dalam perkara PHPU Daerah, terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan 2017 perkara yang telah diregistrasi dan jumlah putusan sebanyak 910 Putusan.  Adapun perkara yang dikabulkan ada 74 perkara, sedangkan 468 perkara ditolak dan perkara yang tidak dapat diterima 339 perkara. 
Lagi-lagi dari segi kuantitas, jumlah perkara yang dikabulkan oleh MK jauh lebih sedikit daripada yang ditolak dan dan tidak diterima.

Lantas bagaimana dari segi substansi perkara? Pada pilkada serentak 2015, MK menerima 147 Permohonan perselisihan Pilkada Serentak 2015, MK hanya melanjutkan sidang mengenai pokok perkara pada 7 permohonan saja.  

Sedangkan, 140 permohonan dianggap tidak memenuhi legal standing/kedudukan hukum disebabkan tidak dapat memenuhi persentase selisih suara sebagaimana ditetapkan oleh UU Pilkada (UU 1/2015). Bagi permohonan yang tidak dianggap memenuhi syarat selisih suara maka persidangan berhenti pada sidang pemeriksaan pendahuluan dan MK tidak memeriksa pokok perkara lebih lanjut.

Sedangkan pada Pilkada Serentak 2017, MK menerima 53 permohonan PHPU Kepala Daerah (PHPU.D). Namun hanya 3 permohonan yang dikabulkan sebagian. Sedangkan 42 permohoan tidak dapat diterima, 4 permohonan ditolak, 2 perintah pemungutan suara ulang dan 1 rekapitulasi penghitungan suara lanjutan. 

MK tampaknya dalam hal pertimbangan substansi hukum, telah lebih tegas dalam menerapkan ambang batas dan berpegang pada keadilan prosedural. Pada putusannya, MK tidak lagi membahas dan mengadili pada persoalan pelanggaran pilkada lain yang mungkin mempengaruhi jalannya demokrasi. Sehingga MK lebih banyak tidak menerima permohonan disebabkan tidak tercapainya ambang batas selisih suara yang tidak tercapai untuk mengajukan permohonan ke MK.

Melihat yurisprudensi MK tersebut dalam sengketa Pilkada, maka dalam PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ini, sangat lah kecil peluang MK untuk menerima permohonan TSM, karena MK selalu berpegang teguh pada perkara ambang batas suara.

Dalam hal ini Tim Hukum paslon Prabowo Sandi tampaknya harus lebih jeli dan ekstra keras, mengingat Dalam ayat 2 Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Sementara dalam gugatannya yang paling krusial adalah “Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.”

Hal ini tentunya harus ditimbang kembali dengan masak-masak dan berharap para hakim MK berani keluar dari koridor yang selama ini yang tidak memutus perkara TSM.[]

*Penulis adalah Jurnalis Independen
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Surya MP*: Menakar Tim Bambang Widjajanto Mengubah Paradigma MK Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com