Latest News
Monday, June 3, 2019

Desi Wulan Sari, S.E, M.Si: Pembangunan Infrastruktur Untuk Siapa?

Desi Wulan Sari, S.E, M.Si
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Berbahagia sebagai rakyat Indonesia atas pencapaian program-program Pembangunan saat ini. Seharusnya itulah yang dirasakan masyarakat indonesia ketika  kebijakan yang dibuat untuk memudahkan dan membantu hidup masyarakat berjalan sesuai harapan rakyat. Seperti  "kesuksesan" yang diklaim pemerintah  akan infrastruktur, khususnya transportasi laut, udara, darat yang dibangun di berbagai belahan bumi nusantara. Program ini sedang digembor-gemborkan oleh pemimpin di Indonesia beberapa tahun belakangan ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sukses berarti berhasil; beruntung. Sementara menurut ensiklopedia bebas Wikipedia, sukses didefinisikan sebagai suatu kehormatan atau prestise yang dikaitkan dengan pencapaian suatu kedudukan seseorang dalam status sosialnya.

Seseorang dikatakan telah sukses jika orang tersebut telah memberikan manfaat kepada dirinya sekaligus kepada orang lain atau lingkungannya.  selama orang tersebut telah memberikan manfaat bagi lingkungan dan dirinya, maka tidak ada kata lain kecuali dikatakan bahwa orang tersebut telah sukses.

Dari definisi sukses ini saja seharusnya kita berbangga hati. Pencapaian yang diklaim pemimpin saat ini bahwa kesuksesan pembangunan infrastruktur sudah sangat nyata dan menjadi agenda program kebanggaan. Namun kenyataannya jauh panggang dari api.

Menurut Presiden Joko Widodo, infrastruktur adalah pondasi utama sebuah negara untuk bisa bersaing dengan negara lain. Apalagi untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Mengenai infrastruktur, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi negara. Kita ini negara besar 17 ribu lebih pulau, bukan hanya Jawa tapi ada 17 ribu pulau lain yang perlu diperhatikan juga," kata bapak Jokowi di hadapan ribuan alumni SMA se-Jakarta yang mendeklarasikan dukungan untuk dirinya dan MA di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/2).(CNN Indonesia, 10/2/2019).

Kebijakan pemerintah yang notabene ingin memakmurkan rakyat, justru membuat masyarakat semakin merasa sulit bahkan kecewa saat ini. Tiap jeritan rakyat seharusnya didengar oleh penguasa dan segera diperbaiki. Pada mudik hari raya tahun ini masyarakat cukup dikejutkan dengan kenaikan harga-harga tiket dan tarif tol.

Biaya Transportasi Kian Menggila

Kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur oleh Negara saat ini terlihat jelas, khususnya pembangunan jalan yang memakan biaya fantastis. Seakan menjadi proyek pembangunan yang dipaksakan. Untuk bisa segera terealisasi dan berjalan cepat, proyek-proyek  tersebut memaksa negara berhutang, tanpa melihat jerat hutang yang menanti di masa depan.

Pembangunan infrastruktur di era Joko Widodo  kerap dikritik. Salah satunya oleh Mantan sekretaris kementerian BUMN Said Didu. Beliau  menilai, selama empat tahun memerintah, Joko Widodo lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial daripada membangun infrastruktur dasar untuk rakyat. Said sendiri sebelumnya menjabat sebagai salah satu komisaris di PT Bukit Asam (Persero) namun kemudian diberhentikan pada akhir 2018. Dia juga sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN.

"Selama ini Jokowi sibuk bangun tol, bangun LRT, MRT, itu untuk kepentingan komersial. Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, enggak tersentuh. Ada bangun jalan umum, tapi di perbatasan, tidak ada yang lewat. Sementara jalan lintas Sumatera tidak dibangun, padahal sangat dibutuhkan," kata Said. 

Said juga mengatakan, pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi selama ini terkesan ugal-ugalan dan demi pencitraan politik. Karenanya infrastruktur dibanguan tanpa perencanaan yang baik. (CNN Indonesia, 10/02/2019).

Kekhawatiran beliau terbukti. Jelang Hari Raya Idul Fitri 2019,  alih-alih lancar dan murah biaya transportasi justru semakin menggila, mencekik masyarakat yang notabene sangat butuh transportasi di kala mudik. 

Contohnya pemerintah menaikkan tarif tol yang sangat fantastis.  Bayangkan  kenaikan tertinggi  yaitu dari Rp 1.500 menjadi Rp 12.000 dengan kenaikan sebesar 8 kali lipat atau 800%.  Kenaikan tersebut pun dilakukan secara tertutup dengan dalih pemindahan gerbang tol (GT)  dari Cikarang Utama ke GT Cikampek  dan GT Kalihurip Utama  untuk mencegah kemacetan. Namun kebijakan tersebut justru memunculkan kemacetan parah di GT sampai berjam-jam.

Jalur udara pun setali tiga uang, biaya Transportasi maskapai penerbangan domestik berani menawarkan harga 21jt untuk sebuah tiket pesawat hanya rute Bandung-Medan dalam satu kali perjalanan (Detik finance, 30/5/2019).

Apakah kesewenang-wenangan pemerintah dengan dalih pembangunan infrastruktur ini bisa ditolerir? Sedangkan penguasa seharusnya menjadi pelayan rakyat dan menetapkan kebijakan yang tidak boleh menzalimi rakyat. Namun inilah gambaran ketika Negara mengadopsi sistem demokrasi kapitalis sebagai pedoman dalam mengatur  negara. Negara hanya berfungsi sebagai regulator saja dan bahkan kebijakan yang dikeluarkan senantiasa berpihak pada operator dan menghisap rakyat semata. 

Jelas, Penguasa tidak bertanggung jawab dalam meri’ayah rakyatnya.  Jalan yang dibangun menggunakan uang rakyat tersebut ternyata bertarif tinggi. Untuk melewatinya rakyat harus merogoh kocek yang tidak sedikit.  Setelah menaikkan tarif tol dengan sesuka hati dan tidak melihat kebutuhan rakyatnya, pemerintah  berdalih bila merujuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan, badan usaha jalan tol (BUJT) bisa menaikkan tarif setiap dua tahun sekali berdasarkan evaluasi terhadap standar pelayanan minimum (SPM). 

Jaminan Infrastruktur dalam Islam

Rasulullah, khulafaur rasyidin, dan para generasi salaf, ternyata sangat memerhatikan pengelolaan infrastuktur. Bagaimana sebenarnya mengelola infrastrutur berbasiskan pemahaman islam yang syamil wa mutakamil (menyeluruh dan sempurna)? 

Rasulullah mencontohkan, suatu kali seorang muslim meminta Rasulullah intervensi harga karena telah terjadi kenaikan  harga barang. Rasulullah mengatakan tak mungkin intervensi terhadap harga, karena hal tersebut adalah zalim. Yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah adalah mengatur distribusi barang, memperbaiki infrastruktur supaya arus barang normal. dengan pasokan yang normal maka segala sesuatu di pasar akan kembali pada titik keseimbangan. 

Ini menjadi bukti bahwa infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dari Rasulullah Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, bangunan infrastruktur seperti sumur, jalan raya, pasar, pos dan lainnya dibangun dan diperbaiki. Pun yang pertama dilakukan oleh Rasulullah ketika tiba di Madinah, setelah mempersaudarakan para muhajirin dan anshar, adalah membangun infrastruktur bangunan berupa masjid Nabawi. Di masjid itu pula syiar islam benar-benar bergaung, dan akhirnya menjadi pusar peradaban di kota Madinah kala itu.

Kebijakan itu diteruskan oleh Khalifah Umar RA yang membangun dua kota dagang yakni Basrah sebagai pintu masuk ke Romawi dan Kufah sebagai pintu masuk ke Persia. Umar juga membangun kanal laut sehingga orang yang hendak membawa gandum ke Kairo bisa menyeberang laut dan tak perlu naik unta. Biaya bisa ditekan. Hampir sepertiga anggaran untuk belanja infastruktur. dengan infrastruktur kemungkinan inflasi dapat dikurangi. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya terkait pembangunan infrastruktur. Karena itu, selain integritas moral diperlukan juga penerapan teknologi pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Gambaran pemimpin saat itu merupakan gambaran terbaik dan jelas bagaimana selayaknya infrastruktur harus berada dalam koridor kebijakan seorang pemimpin yang visioner serta  bertanggung jawab penuh dalam meria'yah masyarakat nya tanpa maksud terselubung apapun, selain kebaikan untuk masyarakatnya. 

Empat poin penting dalam pembangunan infrastruktur publik dalam Islam, yaitu:

* Kesatu,  dalam sistem ekonomi dan politik Islam, pembangunan infrastruktur dalam Islam adalah tanggungjawab negara, bukan sebagai ajang mencari keuntungan atau ajang untuk melancarkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Prinsip ini sangat berbeda dengan pola pembangunan infrastruktur dalam sistem kapitalistik yang menjadikan proyek infrastruktru sebagai ajang mencari keuntungan (lihat proyek jalan tol yang senantiasa berbayar) atau arena untuk kepentingan politik semata seperti proyek kereta cepat ini.

* Kedua, sistem ekonomi Islam dalam naungan khilafah membahas secara rinci dan tuntas masalah kepemilikan [milkiyyah], pengeloaan kepemilikan [tasharruf], termasuk distribusi barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat [tauzi’] juga memastikan berjalannya politik ekonomi [siyasah iqtishadiyyah] dengan benar. Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, khilafah akan mempunyai sumber kekayaan yang cukup untuk membiayai penyelanggaraan negara. Termasuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyatnya, baik kebutuhan pribadi maupun kelompok, seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pada saat yang sama, ekonomi negara tumbuh dengan sehat, karena produktivitas individu yang terjaga. Dengan begitu, ketika negara mengalami situasi di mana harus membangun infrastukturnya, maka negara mempunyai banyak pilihan sumber dana karena, masalah penyelenggaraan negara dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya juga sudah selesai.

* Ketiga, Rancangan Tata Kelola Ruang dan Wilayah dalam negara khilafah didesain sedemikian rupa sehingga mengurangi kebutuhan transportasi.  Sebagai contoh, ketika Baghdad dibangun sebagai ibu kota, dibangunlah masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan,  pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah.  Dengan demikian, warga tak perlu menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik untuk menuntut ilmu atau bekerja karena semua dalam jangkauan perjalanan kaki yang wajar, dan semua memiliki kualitas yang standar.

* Keempat, pendanaan pembangunan infrastruktur khilafah berasal dari dana Baitul Mal, tanpa memungut sepeser pun dana masyarakat. Hal itu sangat memungkinkan karena  kekayaan milik umum dan kekayaan milik negara memang secara riil dikuasai dan dikelola oleh negara.

Maka jelas hanya Sistem Ekonomi dan Politik Islam lah yang menjamin pembangunan infrastruktur negara bagi rakyatnya, dan sistem ekonomi dan politik Islam ini hanya dapat terlaksana secara paripurna dalam bingkai Daulah Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin hingga khilafah utsmaniyyah. Saatnya umat cerdas dan menyadari bukanlah sistem pemerintahan kapitalis, sosialis, yang dapat memakmurkan rakyatnya. Tetapi peradaban Islam telah membuktikan  bahwa Islam lah pembawa kemakmuran, kebahagiaan, keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bishshawab.[]
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Desi Wulan Sari, S.E, M.Si: Pembangunan Infrastruktur Untuk Siapa? Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com