Latest News
Monday, June 17, 2019

Fitriani S.Pd: Antara Tambang, Banjir dan Tumbal

Fitriani S.Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Sejauh ini persoalan tambang di negeri ini selalu meninggalkan masalah dan belum ada catatan yang memiliki kontribusi positif kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi tambang. Adapun masalah yang seringkali muncul di permukaan ialah masalah banjir dan lubang menganga sisa-sisa tambang. Tentu, masih segar dalam ingatan kita tentang film sexy killer yang mengungkap sisi pertambangan batu bara di Kalimantan Timur yang telah sukses menghilangkan rumah dan nyawa warga disekitarnya.

Atau mari kita melihat pernyataan Direktur Eksekutif Jatam (Jaringan Advokasi Tambang) Sulteng, Syahrudin Ariestal Douw yang menilai9 penyebab keseluruhan bencana banjir di Kabupaten Morowali beberapa hari ini , karena ada aktifitas pertambangan di hulu sungai. (beritabersatu.com, 10/06/2019)
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Doni Monardo, ketika menganalisis penyebab banjir yang melanda Bengkulu . Mereka menyebut bahwa alih fungsi lahan jadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Bengkulu. Hutan diubah untuk aktivitas pertambangan dan perkebunan menyebabkan berkurangnya area resapan air (Liputan6.com,30/04^2019). Akibatnya, ketika dilansir dari regional.kompas, 01/05/2019, 30 orang meninggal dan 12.000 warga disana harus mengungsi serta rusaknya sejumlah fasilitas umum di sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu.

Begitu pula dengan banjir yang melanda Kalimantan Selatan, tepatnya puluhan desa di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Sekitar 1.591 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 5.000 jiwa terkena dampaknya. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, Wahyuddin mengatakan bahwa ada empat pemicu bencana banjir tahunan yang sering menerjang Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. “Resapan tanah enggak ada, karena pemakaian lahan tidak seimbang. Pertambangan, kebun sawit, dan pembukaan perumahaan yang amdalnya apakah sudah benar atau meragukan". ( Tempo.co, 10/06/2019).

Tidak hanya cukup sampai disitu saja. Kapusdatinmas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa banjir bandang yang melanda Sentani, Jayapura selain faktor alam yaitu curah hujan yang tinggi, kegiatan penambangan pohon liar dan penggalian merusak Pegunungan Cycloop. ( Suara.com, 19/03/2019) Bencana ini mengakibatkan 50 jiwa melayang dan 4.273 orang harus mengungsi. Soalnya, tempat tinggal mereka rusak atau hilang terbawa arus air. (M.detik.com, 17/03/2019).

Belum lagi banjir bandang yang menyapa Sulawesi Tenggara, tepatnya di Konawe Utara beberapa waktu terakhir ini. Sehingga menelan korban jiwa, banyak jembatan putus, puluhan desa terendam dan ribuan warga yang harus mengungsi karena rumah dan harta bendanya tenggelam. Na'asnya, banjir yang menyapa wilayah yang terkandung nikel ini disinyalir terjadi karena aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Dilansir dari mongabay.co.id, (02/06/2019).

Walhi meyakini, banjir Konawe Utara, karena krisis ekologi dan ulah pemerintah yang tak memikirkan dampak lingkungan kala memberikan izin kepada bisnis tambang maupun sawit.

Mengurai Masalah
Tentu, ini menjadi pertanyaan besar yang layak untuk dianalisis, sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib penduduk tanah air. Bagaimana bisa pertambangan seolah selalu meminta tumbal dan berteman akrab dengan banjir bandang. Walaupun memang kita juga tidak bisa menafikkan bahwa banjir juga adalah salah satu bencana alam yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan yang turun.

Namun, tentu saja faktor penyebabnya bukan hanya karena alam saja. Melainkan juga ada campur tangan manusia didalamnya. Sebab bukan tanpa sebab air dihulu bisa begitu deras mengepung pemukiman warga di hilir dan menyebabkan sungai meluap, jika saja hutan baik-baik saja dan masih belum tertutup resapannya.

Berdirinya perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit tentu tidak begitu berlebihan jika dijadikan sebagai salah satu penyebab hutan rusak atau laju deforsertasi. Padahal, hutan jadi salah satu tempat ideal untuk penyerapan air. Akar pohon bisa menyerap air sedangkan humus juga mampu menahan air.

Belum lagi pemberian izin yang melebihi daya dukung lingkungan. Hal ini kian menjadi ketika mendapati pemerintah sering kali tidak serius dalam penanganan tambang. Kemudian, indikator banjir yang hampir terjadi di semua kecamatan di berbagai wilayah di negeri ini, menandakan dahulu banjir biasanya hanya di satu tempat, tapi kini merata. Ini pertanda ada indikasi bahwa ada aktivitas pengrusakan hutan di hulu sungai. Pemerintah seharusnya tidak hanya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

Semua ini sejalan dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi yang melegalkan kelalaian negara, dan menjadikan devisa sebagai 'berhala' pembangunan di tanah air. Atas nama aneka pajak dan devisa, kepemilikan umum seperti hutan dan sumber daya alam dihajar. Izinnya begitu mudah dikeluarkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap warga sekitar. Padahal, ketika air dari gunung tidak mampu lagi diserap oleh tanah, maka akan turun mengalir ke pemukiman warga yang berada di dataran rendah.

Inilah salah satu dampak dari diterapkannya sistem sekularisme kapitalisme. Tidak ada semangat ri'ayah atau mengurusi umat. Malah yang ada hanyalah semangat mengeruk keuntungan dan kekayaan, sehingga kepada lebih memprioritaskan para kapitalis, pemilik modal, bukan rakyat. Sehingga tak jarang, kawasan industri, bisnis, pertambangan dan lain sebagainya dibangun dengan mengabaikan hajat hidup publik seperti ruang hijau, kawasan resapan air dan lain-lainnya.

Islam Mengelola Pertambangan
Islam hadir tentu tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam seperti pengolahan tambang nikel, batu bara, dan lain-lain. Allah SWT berfirman:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Kami telah menurunkan kepada kamu (Muhammad) al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (TQS an-Nahl [16]: 89).

Ketika mencapai masa keemasannya, peradaban Islam menguasai pertambangan aneka kekayaan alam. Dunia Islam dengan luas wilayah yang terbentang di tiga benua--Asia, Afrika, dan Eropa--memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tak heran jika pada masa kekhilafahan Islam, industri pertambangan menjadi salah satu penopang kejayaan Yang tentu saja pelaksanaannya wajib menghindari kerusakan (daf’u al-mafsadah), seperti menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, kerusakan hutan, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, dan mengancam kesehatan masyarakat.

 Inilah sedikit gambaran pengelolaan tambang dalam sistem Islam. Tambang yang dikelola dengan memperhatikan secara detail agar tidak merusak hutan dan lingkungan serta tidak mengancam nyawa. Pengelolanya juga bukan asing ataupun swasta, melainkan diambil alih langsung oleh negara dan hasilnya dikembalikan ke rakyat.

Selain itu, para khalifah juga membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya sehingga mencegah terjadinya banjir dikala musim penghujan tiba. Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi.

Di Provinsi Khuzestan, daerah Iran selatan misalnya, masih berdiri dengan kokoh bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir. Bendungan-bendungan tersebut di antaranya adalah bendungan Shadravan, Kanal Darian, Bendungan Jareh, Kanal Gargar, dan Bendungan Mizan. Di dekat Kota Madinah Munawarah, terdapat bendungan yang bernama Qusaybah. Bendungan ini memiliki kedalaman 30 meter dan panjang 205 meter. Bendungan ini dibangun untuk mengatasi banjir di Kota Madinah.

Begitulah kiranya jika kaum muslim mengambil Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam aspek ritual, hukum, ekonomi, pemerintahan termaksud dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pendirian tambang dan lain sebagainya. Tambang dikelola secara proporsional oleh negara, dengan tidak menafikkan hajat hidup orang banyak.

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. Dimana pertambangan dikelola dengan dorongan keserakahan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya.

Maka agar berakhir semua kemudaratan akibat pengelolahan tambang yang buruk, sudah seharusnya dikembalikan pengaturannya dengan sistem Islam. Sehingga tidak ada lagi pertambangan yang mengundang banjir dan meminta tumbal. Wallahu A'lam Bissawab.[]
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Fitriani S.Pd: Antara Tambang, Banjir dan Tumbal Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com