Latest News
Saturday, June 15, 2019

Nanik Farida Priatmaja, S.Pd: Bobroknya Hukum, Rakyat Butuh Revolusi Global

 Nanik Farida Priatmaja, S.Pd
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Carut marut perpolitikan melanda negeri katulistiwa. Pasca pengumuman pilpres Mei 2019, ketidakpuasan publik terhadap hasil pesta demokrasi menyulut ketidakpercayaan rakyat terhadap para elit di negeri ini.

Bukti-bukti kecurangan pada saat pemilu hingga penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) tercium rakyat dan menjadikannya geram sehingga terjadi peristiwa kerusuhan pada 22 Mei kemarin.

Pendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi menyatakan ketidakpuasan hasil pilpres yang diumumkan KPU itu dinilai curang dan terdapat kejanggalan sehingga pihaknya menggugat sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Gejolak sengketa Pilpres sebenarnya tak hanya terjadi di tahun 2019 ini. Pilpres beberapa tahun silam (2014) pun juga mengalami sengketa. Hanya saja tahun inilah sengketa Pilpres begitu memanas dan diwarnai demonstrasi yang berakhir ricuh dan mengakibatkan beberapa korban tewas oleh peluru.

Massa mengatasnamakan Alumni Universitas Indonesia mulai berdatangan ke area dekat Mahkamah Konstitusi (MK) tepatnya di kawasan Patung Kuda. Massa datang untuk mengawal sidang perdana gugatan sengketa pilpres 2019. (detikNews.com, 14/06/19)

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum negara diharapkan mampu menjadi tempat mencari keadilan bagi penggugat ataupun pihak yang merasa terdzholimi. Sudah selayaknya MK mampu bersikap netral tanpa memihak siapapun dan anti intimidasi dari pihak manapun.

Ketidakpuasan terhadap keadilan hukum memang sering terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum terlihat bisa dibeli oleh pihak yang bermodal baik yang berkuasa ataupun memiliki kekuatan  modal. Hal ini terjadi akibat beberapa hal.

1. Undang-Undang yang diberlakukan merupakan buatan manusia yang notabene warisan peninggalan Belanda. Padahal manusia merupakan makhluk yang lemah, sering dipengaruhi naluri dan lingkungan sekitar. Sehingga akan menghasilkan produk pemikiran sesuai kehendak nalurinya yang pastinya tak sesuai bagi manusia lainnya.

2.  Undang-undang dibuat berdasarkan suara terbanyak. Tak semua suara terbanyak mampu menjadi standar kebaikan ataupun keadilan. Jika orang-orang dzalim memiliki suara terbanyak, maka merekalah yang layak memberlakukan undang-undang sesuai kepentingannya. Hal inilah yang menjadikan terjadinya kerusakan dalam suatu negeri. Memberlakukan undang-undang yang dibuat oleh orang-orang dzalim yang mendzalimi rakyat banyak

3. Adanya penegak hukum yang tidak amanah. Peradilan dipimpin oleh orang-orang yang tak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Sehingga ia berani berbuat tidak jujur, bisa disuap dan dibeli oleh pihak-pihak yang ingin berbuat curang. Sudah menjadi rahasia umum, ketika ingin mencari keadilan di pengadilan maka butuh dana yang besar agar mampu memenangkan hasil persidangan. 

4. Lemahnya kontrol masyarakat. Masyarakat cenderung cuek dan akhirnya terbiasa terhadap pemberlakuan ketidakadilan hukum. Hal ini lumrah terjadi akibat rasa pesimis yang melanda masyarakat terhadap penegakan hukum yang minim keadilan yang telah lama terjadi di negaranya.
5. Tak ada ketegasan dan kemampuan penguasa dalam menerapkan keadilan. Pasalnya penguasanya pun tak memiliki peraturan yang jelas dan mampu menjadikan keadilan diterapkan dalam kehidupan.

Telah berpuluh tahun begitu banyak dan mudah menyaksikan ketidakadilan hukum di negara demokrasi. Karena demokrasi memang bobrok dan tak mampu ditemukan keadilan didalamnya. Sengketa pilpres diberbagai negara telah menjadi hal biasa. Hal ini seharusnya menjadikan rakyat tersadar bahwa butuh revolusi global. Tak sekedar pembenahan undang-undang dan birokrasi semata. Ataupun sekedar ganti penguasa (presiden dan menteri-menterinya).

Revolusi global pastinya akan menjadikan suatu negeri mampu menjalankan keadilan hukum baik oleh penguasa ataupun rakyatnya. Revolusi sistemik di segala bidang (politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya) akan menjadikan negeri ini mampu dirasakan keadilannya oleh seluruh rakyat. Hal ini hanya bisa diwujudkan oleh sebuah institusi global yaitu Khilafah. 

Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang memberlakukan hukum Islam secara sempurna dalam sebuah negara. Hukum yang diterapkan dalam sistem khilafah tidak pandang bulu, semua pihak baik pejabat yang berada di yudikatif, eksekutif dan legislatif bahkan rakyat sekalipun tetap diperlakukan sama dalam hukum. 

Khilafah melahirkan penguasa yang bertakwa kepada Allah SWT. Menerapkan hukum Islam yang sesuai dengan fitrah manusia dan pastinya keadilannya akan mampu dirasakan oleh setiap manusia secara umum bukan hanya muslim semata. Wallahu a'lam.[]
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Nanik Farida Priatmaja, S.Pd: Bobroknya Hukum, Rakyat Butuh Revolusi Global Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com