Latest News
Sunday, June 30, 2019

Yuni Damayanti*: Menilik Harga Tiket yang Meroket

Yuni Damayanti 
RADARINDONESIANEWS. COM, JAKARTA - Mahalnya tiket pesawat menjadi masalah yang berlarut-larut. Baru-baru ini presiden Joko Widodo mengatakan akan membuka pintu bagi maskapai asing yang ingin membuka rute penerbangan di Tanah Air. Hal itu guna memperkaya persaingan untuk menurunkan harga tiket pesawat maskapai domestik. Pengamat penerbangan sekaligus mantan KSAU, Chappy Hakim, menyebutkan, mengundang maskapai asing bukanlah merupakan sebuah solusi yang tepat. Bahkan, hal itu dapat mengganggu kepentingan nasional terutama di sektor perhubungan udara.

Chappy Hakim pun mengatakan bahwa maskapai asing yang beroperasi di Tanah Air sendiri terdiri dua jenis yaitu format investasi dan saham mayoritas atau cabotage, dua-duanya adalah masalah, di sana ada tantangan besar. Dia menjelaskan, cabotage dinilai kurang sejalan, banyak aturan main yang perlu diperbarui jika ingin mengundang maskapai asing melalui format tersebut.

Hakim juga menekankan bahwa jangan sampai nantinya maskapai asing mengeruk keuntungan dari dalam negeri. Terutama Indonesia merupakan ladang bisnis yang cukup  basah bagi dunia penerbangan, sebab, merupakan negara kepulauan yang otomatis akan sangat bergantung pada koneksi udara. Di tengah kondisi maskapai Tanah Air yang tengah berdarah-darah, kedatangan maskapi asing terutama yang memiliki kapital besar akan menjadi pukulan menyakitkan (Merdeka.com, 15/06/2019).

Wakil Ketua komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo pun menginginkan kajian lebih mendalam terkait wacana presiden Joko widodo untuk mengundang maskapai penerbangan asing bersaing di industri penerbangan domestik guna menurunkan tarif. Dia menilai selama formula tarif tiket pesawat tidak diubah, dia khawatir keberadaan maskapai asing hanya akan membuat kinerja maskapai domestik menjadi turun. Dia menyarankan agar pemerintah fokus memperkuat dan membuka peluang investasi bagi maskapai domestik serta memperbaiki suplai atau pasokan avtur.

Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan bagaimana caranya agar tarif tiket sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Sigit pun mengatakan bahwa banyak keluhan di masyarakat dan akibatnya wisatawan turun. Target wisatawan cuma terpenuhi 25 persen, berarti ada ekonomi daerah yang turun (Merdeka.com, 13/06/2019).

Mahalnya harga tiket juga  dirasakan pelaku industri seperti pariwisata dan perhotelan, mereka terkena imbasnya karena pengunjung  menyusut. Begitu pula pengelola jasa bandara udara yang kehilangan potensi pemasukan akibat minimnya jumlah penumpang. Baru-baru ini operator bandara PT Angkasa Pura (AP) 1 bahkan mengaku AP 1 telah menerima permohonan penundaan pembayaran atas jasa ke bandarudaraan dari Lion Air Group. Surat permohonan tersebut dikirim oleh grup yang berlogo singa itu pada awal februari.

Selain Lion Air, menurut Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti, saat ini maskapai yang beroperasi di Indonesia  banyak tertimpa kerugian. Dia mencontohkan, maskapai Air Asia yang mengalami kerugian total mencapai 1 triliun. Lebih lanjut dia mengatakan harus ada bantuan terhadap maskapai dalam meringankan beberapa beban operasional yang membuat terus merugi. Apalagi kata dia, Garuda Indonesia masih rugi (Okezone.com, 15/06/2019).

Padahal, masuknya maskapai penerbangan asing seperti Air Asia nyatanya terbukti tidak mampu menurunkan harga tiket  maskapai domestik lainya. Duopoli di industri penerbangan diduga menjadi penyebab mahalnya harga tiket pesawat. Praktek duopoli ini ditandai dominasi bisnis penerbangan oleh dua maskapai yaitu Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Duopoli adalah penguasaan pasar oleh dua perusahaan dan keduanya bisa mengatur harga (Detikfinance.com, 08/06/2019).

Pemerintah pun seolah lepas tangan dalam penyelesaian kisruh mahalnya harga tiket pesawat, bahkan terkesan membiarkan situasi ini untuk membuka celah masuknya korporasi asing dalam pengelolaan sektor publik. Ini tentu merupakan buah liberalisasi transportasi publik yang berlangsung di tangan rezim neolib. Karena negara menjadikan liberalisasi sebagai landasan dalam pengelolaan sektor publik tak terkecuali bidang transportasi.

Di samping itu, konsekuensi disetujuinya kesepakatan liberalisasi transportasi udara dan darat di antara negara-negara ASEAN pada November 2008 khusus liberalisasi penerbangan ditandatangani saat puncak pertemuan ke-23 Menteri Transportasi ASEAN pada Oktober 2017. Rezim hadir sebagai pelaksana sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme yang semuanya bertentangan dengan sistem Islam. Paradigma neolib kapitalistik menjadi biang kerok buruknya pengelolaan layanan publik dikarenakan menempatkan negara hanya sebagai regulator bahkan bertindak sebagai perusahaan yang menjadikan sektor ini sebagai industri atau bisnis.

Dampak liberalisasi transportasi pun sangat dirasakan saat libur lebaran tahun ini yang mana kenaikan harga tiket pesawat di luar daya beli masyarakat. Padahal angkutan udara selama beberapa tahun terakhir menjadi andalan para pemudik, selain lebih nyaman juga lebih cepat mengantarkan ke tempat tujuan.

Inilah fakta transportasi publik di rezim neoliberal yang tunduk pada hegemoni liberalisasi. Negara berperan hanya sebagai regulator membuat jutaan pemudik dalam undian nafsu serakah kaum kapitalis. Sungguh kerusakan yang harus diakhiri. Karena seharusnya negara mengambil peranannya sebagai pengatur dalam pengelolaan transportasi bukan hanya berperan sebagai legislator saja. Akibat dari layanan transportasi yang dikelola pihak swasta adalah mahalnnya harga tiket, sedangkan pelayanan yang diberikan terkadang belum memadai, karena mereka hanya memburu keuntungan semata.

Sementara itu, dalam sistem Islam transportasi adalah bagian dari sektor publik, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena sistem Islam menaruh perhatian besar terhadap pengelolaan sektor publik. Oleh karena itu, Islam memandang transportasi publik bukan jasa komersial akan tetapi kebutuhan dasar bagi keberlangsungan aktivitas kehidupan normal setiap manusia baik yang bersifat rutin maupun waktu tertentu saja, seperti saat libur lebaran.

Selain itu, negara pun berfungsi sebagai pihak yang berkewajiban menanggung langsung dan sepenuhnya menjamin akses setiap warga negaranya terhadap transportasi publik yang aman dan nyaman serta terjangkau atau bahkan gratis. Rasul saw. bersabda yang artinya, “Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya” (HR.Al- Bukhari). Karena itu, tidak boleh negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Dengan demikian akan sangat sulit untuk mewujudkan transportasi yang murah, jika semua urusan publik telah diserahkan kepada pihak asing/swasta yang hanya mengedepankan keuntungan saja. Wallahu a’lam bisshowab.[]

*Pemerhati Sosial Asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara)
  • Comments

1 komentar:

Anonymous said... Jul 3, 2019, 6:41:00 PM

Mungkin bisa dijabarkan usulan pengelolaan transportasi publik yang bisa dilakukan oleh negara agar tersedia transportasi yg murah atau bahkan gratis.

Item Reviewed: Yuni Damayanti*: Menilik Harga Tiket yang Meroket Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com