Latest News
Sunday, June 30, 2019

Zonasi Solusi Setengah Hati, Bikin Patah Hati

Mangir Windi Antika
RADARINDONESIANEWS. COM,  JAKARTA - Mangir Windi Antika: Zonasi Solusi Setengah Hati, Bikin Patah Hati

Saat ini Indonesia sedang mengalami musim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan penerapan sistem zonasi. Sayangnya, sistem zonasi tingkat SMA menuai polemik diberbagai daerah di Indonesia.

Tak sedikit yang patah hati karena sistem zonasi. Bagaimana tidak, orang tua yang anaknya berprestasi tidak bisa masuk sekolah negeri favorit yang diimpikan, hanya karena rumahnya tidak termasuk dalam zonasi. Contohnya salah seorang ibu di Surabaya menangis dan protes karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri yang menjadi impiannya. Padahal sang anak memiliki prestasi yang sangat membanggakan. Ibu ini, salah satu dari ribuan orang tua siswa di Surabaya, Jawa Timur yang keluhkan sistem penerimaan siswa baru berbasis zonasi yang diterapkan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan. Orang tua siswa menuntut sistem zonasi dihapuskan. (Seputar I News).

Tidak hanya di Surabaya, pemberlakuan sistem zonasi dalam peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di wilayah Tangerang Selatan, membuat sejumlah orang tua calon peserta didik cemas dan uring-uringan. Seperti yang disampaikan Dyah Mawarni, salah satu orangtua siswa. Dyah berharap sekali putrinya bisa diterima di sekolah yang inginkannya. “Nilai sih bagus tapi kita tetap saja khawatir. Kalau semua soal zona kan percuma aja anak saya diikutin bimbel, yang dipilih yang jaraknya deket,” ungkap Dyah dengan wajah lesu, Selasa (18/6/2019). (wartakota.tribunnews.com).

Tidak hanya jarak jauh, jarak dekat pun patah hati contohnya satu diantara orang tua siswa di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Imran mengaku kecewa dengan sistem zonasi dalam Penerimaan Didik Baru (PPDB) 2019. Dia menceritakan, jika diukur dengan nilai, harusnya anaknya bisa masuk ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Kota Pontianak. Namun dia memahami, jika jarak kedua sekolah tersebut cukup jauh dari rumahnya, jadi dia memilih SMA Negeri 4 Kota Pontianak yang dapat ditempuh dengan jalan kaki. “Tapi ternyata yang tercantum di aplikasi malah jaraknya (ke SMA Negeri 4 Kota Pontianak) sampai 3 kilometer. Itu yang membuat saya heran,” ucapnya (Kompas.com).

Sebagian kalangan menilai kebijakan terburu-buru karena kualitas sekolah dan tenaga pendidik belum merata di Indonesia.

“Kami juga kurang sepakat dengan penerapan sistem zonasi. Karena tidak menggunakan nilai, sehingga banyak anak dengan nilai bagus malah sulit mendapat sekolahan, ” kata Musahili, Ketua Dewan Pendidikan Sidoarjo, Kamis (20/6/2019). Selain itu, beliau menyebutkan bahwa penerapan sistem baru ini tanpa dibarengi dengan persiapan yang matang. Termasuk sosialisasi juga dirasa sangat kurang, sehingga membingungkan banyak pihak. (Surya.co.id)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut merespon pro dan kontra tersebut. Anies berpandangan, hal terpenting dalam dunia pendidikan bukan tentang zonasi, melainkan perbaikan kualitas tiap-tiap sekolah dalam menghasilkan peserta didik. Senin (24/6/2019) (iNews.id).

Sistem zonasi sebuah solusi setengah hati. Karena pada praktinya masih ada siswa yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bersekolah dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu menjadi terbebani dengan biaya sekolah swasta.

Jauh panggang dari api. Tujuan awal diberlakukannya sistem zonasi adalah untuk mengatasi persoalan ketimpangan kualitas pendidikan. Terlihat sekilas memang cukup baik. Namun, pada kenyataanya justru menimbulkan persoalan baru. Sebab tidak menyelesaikan dari akar masalahnya. Jika penyebaran peserta didik tidak merata disejumlah sekolah, maka yang menjadi pertanyaan adalah mengapa banyak orang tua tidak mendaftarkan anaknya disekolah terdekat, malah memilih sekolah yang jauh dari rumah. Itu berarti orang tua meragukan kualitas sekolah tersebut. Sehingga yang menjadi target perbaikan adalah kualitas internal sekolah, bukan justru memaksakan melalui zonasi.

Solusi Mustanir
Yang menjadi akar masalah dari persoalan kastanisasi pendidikan adalah kualitas internal sekolah. Disebabkan karena paradigma dan sistem pendidikan yang diterapkan pada sistem kapitalis sekuler saat ini. Oleh karena itu, negaralah yang bertanggung jawab penuh untuk menerapkan sistem pendidikan yang berkualitas diantaranya dengan:

Pertama, menerapkan sistem pembelajaran yang berkualitas. Selama ini standar pembelajaran dan penilaian siswa hanya ditentukan dengan tinggi angka yang diperoleh siswa. Padahal yang lebih utama adalah akhlak dan kepribadian siswa. Inilah output pendidikan yang seringkali diabaikan. Pembelajaran di sekolah haruslah diarahkan pada tiga tujuan utama pendidikan, yaitu pembentukan syakhshiyyah (kepribadian), penguasaan tsaqofah, dan penguasaan ilmu kehidupan (iptek dan keahlian).

Kedua, negara menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan yang merata disemua sekolah. Maka proses pemerataan pendidikan di setiap wilayah bisa terkontrol. Misalnya dimasa kejayaan Islam, sejak abad 4 hijriah telah dibangun banyak sekolah.

Dalam perkembanganya, setiap khalifah berlomba-lomba membangun sekolah dan berusaha melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang diperlukan. Contohnya Madrasah Al Muntashiriyah di Baghdad didirikan oleh Khalifah Al Muntashir pada abad ke-6 Hijriah. Sekolah ini memiliki sebuah auditorium dan perpustakaan yang dipenuhi berbagai buku yang cukup untuk keperluan proses belajar mengajar. Selain itu, madrasah ini juga dilengkapi rumah sakit yang dokternya siap di tempat.

Madrasah lain yang juga cukup terkenal adalah Madrasah An-Nuriah di Damaskus yang didirikan pada abad 6 H oleh Khalifah Sultan Nuruddin Muhammad Zanky. Disekolah ini terdapat fasilitas lain seperti asrama siswa, perumahan, staf pengajar, tempat peristirahatan, para pelayan serta ruang besar untuk ceramah dan diskusi.

Semua sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka untuk mencerdaskan generasi menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya secara gratis. Bukan yayasan atau bahkan dibebankan kepada orang tua siswa. Seperti kebanyakan sekolah saat ini, jika sekolah menyediakan fasilitas yang lengkap maka biayanya pun mahal. Inilah sistem pendidikan di alam kapitalis.

Ketiga, tenaga pengajar yang profesional. Yang dimaksudkan disini adalah guru. Guru adalah pendidik, pengajar, pembimbing dan pelatih bagi muridnya. Setiap apa yang dilakukan dan disampaikan guru dijadikan contoh. Guru itu digugu dan ditiru. Tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu tapi lebih dari itu. Menjadi teladan yang baik, menumbuhkan karakter dan sumber inspirasi bagi para anak didiknya.
Bercermin dari ulama besar imam Syafi’i, masih belia tapi sudah menjadi ulama. Itu semua tentu tidak lepas dari peran seorang guru. Muhammad Al Fatih, tidak bisa memiliki keyakinan dan keteguhan untuk bisa menaklukkan Konstantinopel jika tidak didorong oleh guru dengan kekuatan iman dan diajarkannya strategi perang. Dibalik kesuksesan yang diraih oleh murid, selalu ada peran guru dibalik kesuksesan itu.

Sehingga seorang guru harus bisa bertindak profesional, tidak hanya memegang gelar sarjana tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Dari sinilah urgensi melahirkan guru-guru yang mampu membangkitkan semangat besar dalam diri peserta didik untuk menjadi aktor perubahan peradaban dunia. Karena tujuan pendidikan bukan hanya  sekedar cerdas secara intelektual tapi jauh diatas daripada itu, yaitu mempunyai kepribadian yang agung.

Melihat semua itu, sungguh berat tugas guru dalam mencetak generasi cemerlang. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan para guru. Sejarah telah mencatat bahwa guru pada masa Khalifah Umar bin Khattab mendapatkan penghargaan dan pemberian gaji yang melampaui kebutuhannya yaitu 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas) 15 dinar = 63,75 gram emas; bila saat ini 1 gram emas Rp. 500.000, berarti gaji guru pada saat itu setiap sebulannya sebesar Rp. 31.875.000. Sangat jauh berbeda dengan keadaan guru saat ini.

Di sinilah Islam mampu menyelesaikan persoalan pendidikan. Model pendidikan ideal sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam dan dilaksanakan sedemikian rupa pada masa kejayaan Islam jelas hanya bisa dilaksanakan oleh negara, karena negaralah yang memiliki seluruh otoritas yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan yang ideal, bermutu, termasuk penyediaan dana guna mencukupi semua kebutuhan pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan secara cuma-cuma untuk seluruh rakyat, sarana prasarana yang memadai dan SDM yang mumpuni. Maka kini menjadi tugas negara menyambung kembali hati hati yang patah dan mencegah agar jangan sampai ada hati yang patah dengan menerapkan kembali sistem Islam.[]

Penulis adalah Mahasiswi Universitas Khairun, Ternate, Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan semester 8


  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Zonasi Solusi Setengah Hati, Bikin Patah Hati Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com