Latest News
Wednesday, July 3, 2019

Nelliya Ummu Zahra*: Apakah Sistem Zonasi Sebuah Solusi?

Nelliya Ummu Zahra
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA - Masalah pendidikan di Negeri ini tak kunjung usai. Meskipun berbagai kebijakan telah digulirkan sebagai solusi atas persoalan pendidikan saat ini. Salah satunya kebijakan yang mendapat sorotan yaitu diterapkannya sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru ( PPDB) 2019

Kebijakan penerapan sistem zonasi ini digadang-gadangkan bisa memberi solusi dalam dunia pendidikan sebagai upaya pemerataan sektor pendidikan dan menghilangkan istilah sekolah favorit dan bukan favorit.

Nyatanya sistem zonasi ini menuai pro dan kontra dibeberapa daerah, membuat orang tua dan anak menjadi dilema. Karena jika tempat tinggal mereka tidak ada sekolah negeri dan hanya sekolah swasta yang ada maka untuk masuk ke sekolah swasta tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Serta kekhawatiran jika anak tidak bisa diterima disekolah negeri.

Belum lagi jika anak terpaksa tidak bersekolah karena tempat domisilinya tidak ada sekolah  Kalaupun ada sekolah swasta, tadi biayanya mahal


Seperti yang diungkapkan gebernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga merasakan gundah sebagai orang tua yang ingin memasukkan sekolah anak keduanya.

Dilansir dari Kompas.com Emil mengaku gundah menyikapi masalah sistem zonasi sekolah saat mencarikan sekolah untuk anak keduanya tahun lalu.

"Saya punya pergulatan batin, antara WhatsApp kepala dinas, tapi akhirnya membohongi diri sendiri, maka saya putuskan masuk ke swasta," ujarnya. 
Terlepas dari hal itu, menurut Emil, masalah keresahan orangtua siswa menyikapi sistem zonasi merupakan dinamika di semua daerah. 

Selain itu terjadi pula fenomena penitipan kartu keluarga (KK) seperti yang terjadi di kota salah satu kota yaitu kota kediri.

Di lansir dari Kompas.com - Dewan Pendidikan Kota Kediri mencurigai banyaknya kartu keluarga (KK) titipan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK di Kota Kediri.

Akibatnya, anak warga asli Kota Kediri gagal masuk zona sekolah dekat rumah mereka.

"Kuat dugaan warga yang punya anak masih SMP, setahun atau dua tahun sebelum masuk SMA/SMK titip KK pada keluarga kerabat yang domisilinya dekat dengan sekolah," ungkap Heri Nurdianto, Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, Jumat (21/6/2019).

Persoalan diatas tak luput dari diterapkannya sistem pendidikan kapitalisme-sekulerisme.

Dimana dalam sistem kapitalisme semua  kebijakan berdasarkan pada itung-itungan untung dan rugi, jika sesuatu itu menguntungkan maka akan direalisasikan. Begitu pun sebaliknya, jika sesuatu itu merugikan maka akan sulit terealisasi. Jika dunia pendidikan saat ini masih dicengkeram oleh sistem kapitalisme yang memberikan ruang pada pendidikan sekuler, maka kebijakan yang diterapkan bagai tambal sulam dan tujuan untuk melakukan pemerataan pendidikan dan menghasilkan generasi emas tidak akan terwujud.

Jika pemerintah benar-benar tulus untuk mewujudkan dunia pendidikan yang berkualitas, maka segera campakkan sistem pendidikan sekuler dan menggantinya dengan sistem Islam.

Dalam islam, pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh negara. Negara wajib membangun sekolah-sekolah sehingga anak-anak bisa belajar dan menuntut ilmu. Baik kaya atau miskin, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dijamin oleh negara. Dimana mereka mendapatkan biaya sekolah dengan gratis. Dengan biaya yang diambil dari Baitul Maal (kas negara).

Rasulullah Saw bersabda: "Seorang Imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." ( HR.Bukhari dan Muslim).

Kurikulum yang dipakai pun sesuai standar Islam, dan memberikan kesempatan kepada warga negara untuk meraih pendidikan ketingkat yang lebih tinggi dengan sarana dan prasarana gratis.

Salah satu contoh praktisnya adalah Madrasah Al Muntashiriah yang didirikan khalifah Al Muntahsir di kota Baghdad. Pada Sekolah ini setiap siswa menerima beasiswa berupa emas seharga satu dinar. Kehidupan keseharian mereka dijamin sepenuhnya oleh negara. Fasilitas sekolah disediakan, seperti perpustakaan beserta isinya, rumah sakit, dan pemandian.

Seorang imam atau khalifah begitu serius akan dunia pendidikan. Karena mereka tidak mengedepankan untung rugi, tetapi amanah yang ada pada pundak merekalah yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah Swt.

Saatnya beralih pada sistem Islam, dan mencampakkan sistem buatan manusia. Wallahua'lam bishshwab.[]

*Member Akademi Menulis Kreatif (AMK)
  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Nelliya Ummu Zahra*: Apakah Sistem Zonasi Sebuah Solusi? Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com