Latest News
Wednesday, July 3, 2019

Rahmadanty Musrifa Chumairo Dewy, S.E*: Menyoal Sistem Zonasi Labil

Rahmadanty Musrifa Chumairo Dewy, S.E



RADARINDONESIANEWS. COM,  JAKARTA - Kebijakan sistem zonasi merupakan Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Berdasarkan Permendikbud tersebut diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah. (Tirto.id/19-06-2019)

Intinya, setiap sekolah milik pemerintah (negeri) wajib menetapkan radius jarak rumah siswa yang bisa sekolah di sekolah tersebut. Adapun kuota penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi ini adalah sebesar 90% sedangkan sisanya lewat jalur prestasi dan perpindahan orangtua.

Mendikbud, Muhadjir Effendy, menyatakan bahwa tujuan diterapkannya sistem zonasi adalah untuk menghilangkan dikotomi antara sekolah favorit dan nonfavorit. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Berupaya menjadikan semua sekolah sama baiknya dari Sabang sampai Merauke. Khususnya sekolah negeri.(jpnn.com/17-06-2019)

Sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2019/2020 masih menuai kontroversi meski sudah 3 tahun belakangan ini diterapkan. Pasalnya, tahun ini prosentase sistem zonasi mencapai 90 %. Alih – alih ingin menghilangkan dikotomi sekolah favorit dan tidak, namun tidak diimbangi dengan pemerataan sekolah di setiap wilayah dengan kualitas sama. Alhasil, banyak protes dari orang tua murid yang rumahnya jauh dari sekolah negeri mana pun (zonk area).

Memang, ada banyak pihak yang diuntungkan dengan sistem zonasi ini, misalnya para murid yang mempunyai nilai UN pas – pasan namun rumahnya dekat dengan sekolah negeri. Namun, banyak pula yang dirugikan.

Tak hanya itu, perbedaan keakuratan jarak juga menimbulkan polemik. Bahkan di beberapa wilayah seperti wilayah kami tinggal, perbedaan pemahaman atas jarak zonasi berasal dari sekolah penyelenggara PPDB. Awalnya jarak meteran lah yang menjadi acuan, namun saat pendaftaran tiba – tiba intruksi acuan berubah menjadi wilayah Kecamatan. Korban kembali berjatuhan, beberapa anak didik kami mencabut berkas di sekolah tujuan lantaran gonjang ganjing wilayah kecamatan dan akhirnya mendaftar diri ke sekolah yang lain.

Apa cukup sampai situ ? Ternyata tidak.
Saat pengumuman kelulusan PPDB tiba, kuota penerimaan yang awalnya 432 siswa, berubah menjadi 504 siswa dan ternyata bukan wilayah kecamatan yang menjadi penentu kelulusan siswa. Darimana penambahan kuota itu ? Mengapa tidak konsisten ?

Protes orang tua kembali terjadi, terlebih pada guru kami yang sudah berupaya membantu mendaftarkan siswa ke sekolah negeri yang diinginkan. Sebut saja pak Omat, guru Matematika di sekolah kami. Beliau sudah mondar – mandir mengurus dari awal kebijakan zonasi 90 %, namun tak mendapat hasil yang memuaskan saat akhir pengumuman lantaran ketidakkonsistenan sistem zonasi yang diterapkan. Beberapa siswa kami yang telah menarik berkas dari sekolah negeri tujuan bertanya – tanya dan merasa di dzolimi dengan kebijakan ini. Mereka tidak berhasil masuk sekolah negeri yang diinginkan, ditambah melihat adanya indikasi kecurangan karna tiba – tiba terdapat penambahan kuota.

Apa motif penambahan ini ? apakah agar lebih banyak mendapat dana bantuan operasional sekolah yang berbanding lurus dengan jumlah siswa, ataukah ingin mengerdilkan sekolah – sekolah swasta yang kian hari semakin berkurang jumlah siswanya bahkan ada yang sampai tutup.

Sungguh mengkhawatirkan permasalahan pendidikan di negeri ini yang seolah tak pernah selesai. Sistem zonasi jika kita melihat dengan kasat mata memang baik, namun kenyataannya justru menimbulkan persoalan baru karena tidak menyelesaikan dari akar masalahnya. Jika kualitas sekolah sama, para orang tua tidak akan menyekolahkan anak yang jauh dari rumahnya. Berarti seharusnya, perbaikan kualitas sekolahlah yang menjadi target bukan memaksakan sistem zonasi.

Negara seharusnya berupaya menjadikan kualitas di sekolah sama. Standar pembelajaran dan penilaian siswa bukanlah dari angka namun pada akhlak dan kepribadiannya. Pembelajaran di sekolah diarahkan pada pembentukan syakhsiyah (kepribadian), tsaqofah, dan ilmu kehidupan (iptek dan skill). Selanjutnya, sarana dan prasarana pendidikan juga harus disediakan oleh Negara, diantaranya buku, laboratorium, komputer, perpustakaan, dan lain sebagainya gratis bukan ditopang yayasan apalagi orang tua. Tak ketinggalan pula yang terpenting adalah kualitas pendidik, bukan hanya dari gelarnya yang sarjana bahkan master namun juga guru yang profesional dan berkepribadian. Maka tidak heran pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji guru mencapai 15 dinar yang setara dengan 63,75 gram emas. Bisa dibandingkan dengan keadaan dan kesejahteraan guru saat ini.

Itu semua bisa dilakukan jika diterapkan sistem pendidikan Islam, karena dalam Islam, pendidikan adalah hak dasar yang wajib diberikan Negara oleh seluruh rakyatnya.  Maka wajar jika selama 14 Abad, Islam telah melahirkan ilmuan – ilmuan cerdas dan berakhlak mulia.[]

*Adm SMP Islam Terpadu Ibadurrahman Ciruas
Mahasiswi UIN SMH Banten


  • Comments

0 komentar:

Item Reviewed: Rahmadanty Musrifa Chumairo Dewy, S.E*: Menyoal Sistem Zonasi Labil Rating: 5 Reviewed By: radarindonesianews.com