by

Jika tak Terlibat, Jokowi-JK Harus Dukung Pansus DPR

Peneliti LIPI
Siti Zuhro.[Suroto/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Keberpihakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada
kepentingan nasional akan terlihat pada sikap mereka dalam mendukung
Pansus angket Freeport dan Pelindo 2. Tapi, jika mereka tidak mendukung
pansus itu yang bertujuan untuk membongkar segala praktek-praktek
kecurangan, maka publik akan menuduh mereka berada dibalik dua kasus
yang saat ini sedang disorot oleh publik.
 
“Kalau Jokowi dan JK tidak berpihak dan mendukung pansus Freeport dan
Pelindo yang bertujuan untuk menginvestigasi segala bentuk permainan
elit-elit negeri, maka menurut saya opini publik akan terarah kepada
mereka bahwa merekalah sebenarnya  yang berada dibalik kedua kasus itu.
Ini juga nanti akan menimbulkan persepsi publik bahaw Setya Novanto
bukan pencatut nama presiden dan wapres tapi justu akan terlihat seperti
korban peperangan antar genk elit di kekuasaan,” ujar peneliti LIPI
Siti Zuhro di Jakarta, Sabtu (26/12/2015).


Publik melalui pansus perlu tahu apa latar belakang Sudirman Said dan
Dirut Freeport Indonesia membongkar rekaman pembicaraan mereka dengan
Setya Novanto. Dengan pansus publik menurutnya akan diketahui publik
mengapa kasus itu kemudian dibongkar. Publik harus tahu siapa mendukung
siapa, siapa berperan apa dan siapa dapat apa.


“Itu yang harus dikupas. Sumber daya alam itu harus dikelola untuk
kemaslahatan rakyat.Kalau itu tidak terjadi maka itu jelas harus
digugat,” tegasnya.


Kasus “Papa Minta Saham” dibandingkan masalah perpanjangan konstrak
Freeport maupun Pelindo jelasnya adalah masalah remeh temeh dibandingkan
dengan jantung masalah perpanjangan kontrak, dimana hal itu akan
menentukan masa depan Indonesia yang lebih sejahtera kedepannya.


“Ada target yang jauh lebih utama daripada sekedar menurunkan Setya
Novanto dari posisi ketua DPR.Terlalu besar energi bangsa ini telah
dikeluarkan kalau masalah freeport misalnya hanya dilokalisir pada
masalah ‘Papa Minta Saham’. Bangsa ini jangan mau dininabobokan dengan
masalah Setya Noanto saja,” jelasnya.


Media terutama diharapkan untuk tidak terbawa arus penggiringan opini
dan harus mendorong berjalannya pansus tersebut. “Biar semua terbuka.
Ini juga akan menjadi taruhan bagi Presiden Jokowi karena adanya surat
dari Menteri ESDM Sudirman Said yang menjamin perpanjangan kontrak dan
akan melakukan langkah-langkah termasuk merubah segala peraturan dan
perundangan yang menghambat perpanjangan kontrak tersebut,” paparnya.


Pansus Freeport diperlukan karena masalah Freeport salah satunya
bukanlah masalah pelanggaran etika Setya Novanto yang kongkow-kongkow
dengan dirut Freeport saja. Masyarakt perlu tahu juga bagaimana
sebenarnya Freeport menjalankan segala upayanya termasuk apa yang
dilakukan Dirut Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin demi kepentingan
mereka.


“Setya Novanto memang sudah melanggar etika dengan kongkow-kongkow
bersama pihak pengusaha seperti Maroef Syamsuddin. Tapi Maroef juga
jangan sok suci, jangan mau terbuai seolah yang buruk itu hanya Setya
Noanto dan Reza Khalid saja. Maroef bukan orang suci dan Freeport bukan
perusahaan yang bersih karena terus berupaya kesana kemari meloby
perpanjangan kontrak yang jelas diketahui publik sangat merugikan
Indonesia,” tegasnya. (Denny/BB)

Comment

Rekomendasi Berita