by

Jokowi-JK Harus Dukung Pansus Freeport

Fahri Hamzah.[Suroto/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah berharap
bahwa seluruh partai politik memiliki komitmen untuk mendukung
investigasi kasus freeport melalui pansus angket Freeport. Menurutnya
agar kasus ini menjadi terang benderang bagi rakyat indonesia secara
umum dan khususnya masyarakat Papua.
 
“Harapan ini tentunya sejalan dengan harapan masyarakat. Sekarang
terbuka di depan mata kita adanya satu kejadian yang sangat penting bagi
keberlangsungan kita sebagai bangsa, yaitu operasi tambang yang
memiliki efek sosiail, ekonomi dan politik secara signifikan. Makanya
DPR harus mau mendengar tuntutan masyarakat sipill untuk benar-benar
melakukan investigasi masalah Freeport melalui pansus,” ujar Fahri di
Jakarta, Kamis (24/12).


Menurutnya juga, agar masalah Freeport ini tidak lagi menjadi
masalah di masa depan, di mana sampai saat ini setelah Freeport 50
tahun beroperasi di Indonesia selalu menimbulkan masalah dan isu-isu.
Dengan dilakukannya pansus angket maka semua kronologi perpanjangan izin
kontrak betul-betul bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia
secara detail.


“Biar kronologi perpanjangan izin kontrak freeport itu betul-betul
kita baca secara detail sehingga sikap kita kedepan,akan mendatangkan
banyak manfaat.Kita harus sampai pada kesepakatan nasional,bahwa tahun
2016 sebagai tahun untuk menguasai tambang-tambang besar yang menguasai
hajat hidup orang banyak termasuk Freeport,” tegas Fahri.


Fahri pun berharap dukunga dari presiden dan wakil presiden terhadap
pansus angket ini. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tegasnya tidak
perlu takut, sebab justru ini akan mempermudah langkah-langkah yang
harus diambil oleh presiden dan wapres dalam mempersiapkan transisi
pengelolaan tambang Freeport dari pihak AS ke Indonesia.


“Presiden dan wapres justru harus mendukung. Jika presiden dan wapres
tidak mendkung investigasi yang dilakukan DPR melalui pansus angket,
maka justru akan bisa mendatangkan kecurigaan publik, karena nama
presiden dan wapres mulai banyak beredar seolah-olah terlibat dalam
proses perpanjangan izin Freeport. Untuk menghindari fitnah maka jalan
terbaik adalah mendukung diadakannya penyelidikan oleh panitia angke,
sehingga nama presiden dan wapres bisa dibersihkan,” tandasnya.


Perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021
menimbulkan banyak kegaduhan. Selain surat Sudirman Said yang
menjanjikan akan melakukan segala daya dan upaya termasuk untuk merubah
segala bentuk peraturan yang menghambat dilakukannya perpanjangan
kontrak sebelum waktunya, juga ada kasus dimana Ketua DPR Setya Novanto
dituduh mencatut nama Presiden dan Wapres untuk meminta jatah saham. 


Selain itu adanya pertemuan pengusaha nasional yang juga ipar dan
keponakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Pemilik PT Freeport McMoran,
James Moffet atau Jim Bob membuat masalah Freeport ini menjadi semakin
gaduh.


Wapres Jusuf Kalla yang bersuara kencang terhadap Setya Novanto yang
bertemu dengan Dirut Freeport Indonesia, Maroef Syamsuddin, justru
membela ipar dan keponakannya karena pertemuan mereka dengan Jim Bob
adalah hal biasa di antara para pengusaha yang menimbulkan banyak
kritik. Di antara kritik itu dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Centre
for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi bahwa tidak mungkin pengusaha
besar sekelas Jim Bob mau bertemu dan berurusan dengan pengusaha sekelas
Aksa Mahmud dan Erwin Aksa jika tidak ada embel-embel sebagai saudara
wapres. Kalla pun dianggap telah memanfaatkan posisinya sebagai wapres
yang bisa ikut menentukan perpanjangan kontrak Freeport melalui ipar dan
keponakannya tersebut. (Denny/bb)

Comment

Rekomendasi Berita