by

Massa GARANSI dan AMPAK Serahkan Tikus Putih ke KPK

Gerakan
Rakyat Anti Korupsi (GARANSI) dan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi
(AMPAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK jalan HR Rasuna
Said, Kuningan, Jakarta Selatan
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Ketidakjelasan kelanjutan penanganan kasus
dana Bansos Suamatera Utara, yang diduga melibatkan Jaksa Agung HM
Prasetyo dan Ketua Umum DPP Partai NasDem, terus menjadi perhatian para
aktivis. Apalagi hingga kini, tak ada garansi dari pimpinan KPK yang
baru dalam memberantas para koruptor dalam kasua tersebut.
 
Sebanyak ratusan massa yang tergabung dari dua elemen yakni Gerakan
Rakyat Anti Korupsi (GARANSI) dan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi
(AMPAK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK jalan HR Rasuna
Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/1/2016).


Sejumlah sepanduk yang bertuliskan bentuk kekecewaan mereka atas
ketidakjelasan kasus korupsi Dana Bansos Sumut itu mereka bentangkan
saat melakukan aksinya. Mereka melihat kasus korupsi demi kasus korupsi
di negeri ini kian hari kian banyak, namun pimpinan KPK yang baru belum
menunjukan komitmennya untuk memberantas para koruptor.


Dalam hal Ini misalkan kasus korupsi dana Bansos Sumut yang
berkepanjangan hingga berlanjut kasus papa minta SKPD dan papa minta USD
20.000, belum mampu juga di tuntaskan oleh Pimpinan KPK yang baru.


“Lantas apa jaminan dari pimpinan KPK yang baru ini? Kenapa belum
juga ada perkembangan dari kasus itu?” demikian disampaikan Yogi,
Koordinator Garansi dalam orasinya.


Apalagi, mereka mencium adanya upaya untuk memberhentikan kasus
korupsi dana Bansos Sumut di Kejaksaan Agung. Menurut Yogi, upaya itu
telah mencerminkan ketidak komitmennya Jaksa Agung Prasetyo dalam
memberantas para koruptor.


“Jaksa Agung justru mau melakukan upaya korupsi itu sendiri,” tudingnya.


Begitu pula yang disampaikan Guntur Setiawan, Ketua Presidium AMPAK.
Dia menegaskan, SP dan HMP ini orang lingkar dalam Istana yang memiliki
daya tawar kuat ke Presiden Jokowi.


“Jokowi akan di uji sejauh mana komitmen pemberantasan korupsinya dalam program Nawacitanya,” katanya.


Dukungan dan will politic Presiden Jokowi, menurut Guntur
harus sepenuhnya di berikan kepada pimpinan KPK yang baru agar berani
segera menetapkan status hukum SP dan HMP jadi tersangka.


“Jaksa agung yang sudah keluar dari rel Nawacita Jokowi harus segera
di copot dari kabunet kerja untuk membersihkan aparat penegak hukum dari
anasir anasir korupsi,” pungkasnya.


Untuk di ketahui sore ini Rabu (27/01), seratusan masa dari Gerakan
Rakyat Anti Korupsi (GARANSI) dan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi
(AMPAK) menggeruduk gedung KPK Kuningan Jakarta.


Mereka mendesak KPK segera menuntaskan kasus bansos Sumut yang
melibatkan orang dekat istana. Masa juga membawa tikus putih untuk
diserahkan KPK sebagai simbol korupsi dilingkar kekuasaan. (Makruf/BB)

Comment

Rekomendasi Berita