by

Ahok dan Kalijodo, Selesaikan Masalah dengan Masalah

Tete Martadilaga, Pemerhati hiburan malam
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau
Ahok terkesan selesaikan masalah dengan masalah. Penertiban kawasan
Kalijodo yang identik dengan rumah bordil, perjudian serta narkoba,
langkahnya terkesan arogan. Hal itu nampak sekali karena dia tak mau
berdialog dengan warga korban gusuran Kalijodo.


Seharusnya Ahok mengajak dialog warga Kalijodo, baik itu di lokasi
Kalijodo atau pun di Balai Kota. Ini sebaliknya, seolah persoalan
penertiban ini ditimpakan ke Pememerintah Kota Jakarta Utara, Pemerintah
Kota Jakarta Barat, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.


Padahal jika dilakukan dengan cara pendekatan dari hati ke hati,
warga Kalijodo dipastikan akan mau menerima rencana penggusuran.


Ahok harus belajar dari gubernur pendahulunya, di mana saat Jokowi
menjadi gubernur, beliauw lebih mengutamakan musyawarah dan berdialog.


Langkah Ahok yang terkesan arogan (memang perangainya begitu) banyak
mengundang berbagai opini di masyarakat. Kalijodo lebih banyak bermuatan
politis karena berbagai kepentingan menjelang Pilgub 2017 nanti.


Namun tak urung, masalah Kalijodo juga mengusik bisnis hiburan di Ibukota yang di tengarai melakukan praktik prostitusi.


Masalah prostitusi Kalijodo yang di era tahun 70 an dikenal banyak
PSK Amoy nya, merembet ke tempat hiburan lain seperti Alexis, 1001,
Kingcros, Malioboro dan lainnya yang nota bene bukan saja menyediakan
PSK lokal, tetapi PSK dari berbagai negara.


Lokasi seperti di atas itu boleh dibilang lokalisasi yang sudah
tertib, karena sudah ditertibkan dan tidak ditindak pelanggarannya.
Sudah berizin dan bayar pajak. Sedang Kalijodo itu komplek PSK liar atau
rumah bordil yang dijadikan ATM oknum-oknum tertentu.


Seperti contoh, Komplek PSK Kramat Tunggak sudah pas dikatagorikan
lokalisasi karena dibina Pemerintah Daerah dalam hal ini Suku Dinas
Sosial. Maka untuk menggusur dan merubah peruntukannya jauh lebih mudah.
Lain halnya dengan Kalijodo yang konon merupakan RTH ( Ruang Terbuka
Hijau) yang dihuni berbagai kaum urban.


Kembali ke tempat hiburan Alexis, 1001, Maliboro dan Kingcros, tak
tertutup kemungkinan ada mafianya, apalagi Kalijodo. Nah, lingkaran
mafia, tentu ada preman, oknum aparat dan yang lainnya.


Di tempat itu duit banyak yang berada di tempat yang salah. Maka
barang siapa yang berani memelihara kesalahan, disitulah upeti akan
datang. Namun apabila sudah melakukan kesalahan dan tidak ada
pengertian, tentu akan menjadi sasaran penertiban.


Kemudian beban Dinas Pariwisata DKI Jakarta cukup berat. Beberapa
tahun lalu instansi ini ditargetkan harus mampu menggalang pajak hiburan
sekitar Rp 2 trilyun per tahunnya. Maka apabila tempat hiburan ada yang
merecoki tentu akan berdampak pada pencapaian pajak tersebut.


Nah, sekarang Ahok ditantang kembalikan fungsi resapan Kelapa gading & Hutan Mangrove Kapuk.


Saya mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta, untuk menata dan
mengembaalikan fungsi RTH kawasan Kalijodo agar kota Jakarta tertib dan
asri. Sebab, jangankan warga Kalijodo yang tinggal di atas tanah negara,
sedang warga DKI yang tinggal di atas tanah yang syah juga harus siap
menerima segala konsekuensinya apabila mau tinggal di Ibukota.


Namun demikian, apabila Pemprov DKI Jakarta berdalih penataan, tentu
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau yang akrab disapa Ahok,
harus berlaku adil. Mau dan mampukah Ahok mengembalikan fungsi resapan
di kawasan Kelapa Gading yang kini sudah berubah menjadi hutan beton.


Resapan itu berupa waduk di atas lahan 50 Ha sesuai masterplan.
Begitu halnya kawasan hutan Mangrove Kapuk Jakarta Utara, yang diduga
ada penyimpangan dalam tukar guling lahan. 


Kawasan hutan lindung Mangrove Kapuk bukan saja merusak ekosistem dan
biota laut, tetapi habitat monyet ekor panjang juga terusik.


Bahkan, kawanan permata ini tak jarang masuk ke pekarangan dan
bermain serta mencari makan di atas genteng rumag-rumah elit tersebut.


Monyet saja digusur marah apalagi warga Kalijodo. Jadi cukup
manusiawilah. Jakarta ini penduduknya heterogen, tingkat stresnya cukup
tinggi. Tetapi kalau diajak berdialog atau musyawarah face to face, akan
menurut. Disentuh hatinya dan jangan disulut emosinya, seperti halnya
kasus Kalijoodo.


Dan yang perlu digaris bawahi, membuat sebuah kota yang tak pernah
tidur itu sulit. Sedang kehadiran tempat hiburan tak lepas dari berbagai
pengais rejeki atau menyangkut hajad hidup orang banyak. Semisal,
karyawan, tukang parkir, sopir taksi, mikrolet, ojek, bajaj, pedagang
dan wanita freeleance serta para pedagang. ****[BB]



Comment

Rekomendasi Berita