by

DPR Pertanyakan Sisa Anggaran Satlak Prima

Yayuk Basuki.[riautrust]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Yayuk Basuki, Anggota Komisi X DPR RI,
mempertanyakan sisa anggaran  Satlak Prima tahun 2015 sebesar 380
miliar. Pasalnya, hingga saat ini, penggunaaan dana yang diperuntukan
untuk peningkatan prestasi atlet itu tidak jelas pertanggungjawabannya.

“Kita
akan meminta laporan pertanggungjawaban pada rapat kerja (Raker) pada
Rabu (3/2). Kami juga akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk
mengaudit penggunaan dana tersebut,” ujar Yayuk Basuki kepada wartawan
di Jakarta, Senin (1/2).   

Mantan petenis nasional ini juga
menyoroti anggaran sosialisasi Asian Games 2018 sebesar Rp 102 miliar.
Yayuk menilai pengunaan anggaraan tersebut juga diduga ada
pennyimpangan.

“Kami  sudah mencium aroma penyalahgunaan anggaran
sejak dicairkan dana sosialisasi pada Desember 2015 lalu. Kejanggalan
semakin jelas saat diadakan acara sosialiasi  di enam kota di antaranya
Jakarta, Bali, dan Palembang,” ungkapnya.

Yayuk menilai
sosialiasi Asian Games  di enam kota tersebut  tidak terasa gaungnya. 
Padahal,   per event menghabiskan dana  2,5 miliar hingga  4 miliar.

“Tapi,
acaranya kok gak layak, mendingan preskon, lebih nyata ke tv, media
cetak, atau online, sehingga gaungnya lebih terasa di masyarakat. Aneh
lagi, acara yang mereka buat hanya dirancang selama empat hari. Padahal,
dana setiap event yang mereka buat berkisar antara Rp 2,5 miliar sampai
Rp 4 miliar. Selain itu, tidak ada pejabat yang hadir. Ini sepertinya
dijadikan momentum menghabiskan anggaran diakhir tahun,” jelasnya.

Untuk
menindaklanjuti temuan ini, Komisi X akan membentuk panitia kerja 
Asian Games. Tugas Panja ini adalah untuk mengawasi  penggunaan anggaran
selama persiapan Asian Games.

“Jangan sampai kasus Hambalang
terulang. Karena akan banyak anggaran keluar seperti renovasi GBK dan
membangun wisma atlet. Kita harus bisa memanfaatkan secara tepat. Kita
akhirnya membentuk Panja untuk Asian games karena salah satu fungsi kita
adalah pengawasan,” papar Yayuk seraya menyatakan sebaiknya dana sisa
dikembalikan saja kepada negara. (Daf/bb)

Comment

Rekomendasi Berita