by

Justru Parpol Sendiri Penyebab Deparpolisasi, Bukannya Calon Independen

Siti Zuhro
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Siti Zuhro melihat bahwa ancaman deparpolisasi bukan
datang dari calon independen. Deparpolisasi justru hanya bisa terjadi
jika partai politik tidak juga membenahi dirinya yang akan membuat
publik terus merasa tidak puas akan partai politik.
 
“Munculnya fenomena calon independen itu karena kekecewaan publik
terhadap partai politik. Semakin publik tidak puas, maka semakin kuat
calon independen,” ujar Siti dalam diskusi di Nusantara III Gedung DPR
RI, Kamis (10/3/2016).


Dia menambahkan, partai politik mengalami delititimasi justru karena
ulah partai politik sendiri. Kalau pilkada serentak kemarin hanya 37
persen calon independen yang maju dan 14 persennya berhasil memenangkan
pilkada, maka pada pilkada langsung 2019, angka ini akan semakin tinggi,
jika partai politik terus saja tidak berubah.


Bahkan menurut Siti, partai politik juga telah gagal menjadikan
lembaga legislatif mulai dari DPR, DPRD I dan DPRD II sebagai show room
untuk menunjukkan kualitas parpol itu sendiri.


“Contoh saja bagaimana saat ini partai politik tidak sedikitpun
berani mengkritik pemerintahan melalui DPR. DPR justru mendukung semua
yang dilakukan oleh pemerintah meski itu tidak pro rakyat,” tegasnya.


Dengan demikian maka proses check and balance antara eksekutif dan
legislatif pun tidak terjadi. Demokrasi pun menurutnya terancam, padahal
dalam sistem presidensial yang kita pilih check and balance diperlukan.


“Kader-kader partai politik di lembaga legislatif gagal membawa diri dan menjalankan fungsi perwakilannya,” tegasnya.


Ketiadaan check and balance oleh partai politik di DPR
terhadap eksekutif pun menurut Siti berimbas di lembaga eksekutif
sendiri. Karena DPR tidak lagi menyuarakan isu-isu yang pro rakyat dan
malah mendukung pemerintah, membuat pemerintahan yang tidak ada kerjaan
mencounter isu-isu dari DPR menjadi ribut sendiri.


“Keributan internal pemerintahan itu karena DPR tidak lagi
menjalankan fungsinya.Pemerintah tidak lagi mendapatkan tantangan dan
kritik-kritik yang membangun dari DPR. Makanya karena tidak ada kerjaan
internal pemerintahan itu selalu ribut sendiri. DPR tidak lagi mengawasi
pemerintah, mereka jadi rebutan sendiri di internal pemerintahan,”
tegasnya.


Kondisi ini semakin parah karena Jokowi sendiri tidak cukup bisa
menghadirkan kepemimpinannya dan media-media main stream mendukung
apapun yang dilakukan oleh Jokowi.


“Media mainstream seharusnya memegang peranan penting kalau memang
harus diluruskan maka harus diluruskan. Jangan semua yang dilakukan
pemerintah didudukung begitu saja,” tegasnya.


Begitu juga dengan sikap para aktivisi, LSM yang dalam kampanye
selalu mengatakan diri relawan atau sahabat tetap ketika tidak
terakomodir menjadi tidak bersahabat ketika kepentingannya tidak
terakomodir. Tapi ketika terakomodir,maka rakyat yang mereka lupakan,”
tambah Siti lagi. (Denny/bb)

Comment

Rekomendasi Berita