by

Media Australia: Presiden Indonesia Joko Widodo Serukan Boikot Israel

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Media Australia The Sydney Morning Herald edisi Selasa
(8/3)  memuat berita, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyerukan
boikot produk Israel yang diproduksi di Wilayah Pendudukan.

Media itu menambahkan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menyerukan
kepada masyarakat internasional untuk mendukung “boikot produk yang
dihasilkan di atau oleh pemukiman ilegal Israel” pada pertemuan puncak
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI di Jakarta pekan ini.
Di bawah hukum internasional, wilayah yang meliputi Dataran
Tinggi Golan, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang dianggap
wilayah yang bukan bagian dari negara Israel yang diduduki, berarti
termasuk kategori boikot, yang akan menjadi komitemen  dari 23 tindakan
OKI dalam Deklarasi Jakarta. Demikian The Sydney Morning Herald melaporkan, yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan, Deklarasi Jakarta
diprakarsai oleh Indonesia dan berisi rencana konkret untuk membawa
solusi masalah Palestina.
Dia mengatakan ada urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan
terhadap Palestina termasuk dengan memperkuat dukungan politik untuk
menghidupkan kembali proses perdamaian, meningkatkan tekanan pada Dewan
Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina
dan memberikan tenggat waktu untuk penghentian pendudukan Israel serta
penolakan hukum atas pembatasan akses ke Masjid Al-Aqsha di Yerusalem
Timur (Al-Quds), situs paling suci ketiga dalam Islam.
Tahun lalu Uni Eropa mengatakan ekspor dari daerah yang diduduki oleh Israel harus diberi label “Made in Israel”.
Boikot Global
Sementara gerakan boikot global terhadap Israel, yang menyerukan
diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina, telah berkembang
semakin populer, setelah perundingan perdamaian gagal pada tahun 2014.
Tahun ini Presiden AS Barack Obama menandatangani Rancangan
Undang-Undang menentang boikot dengan menargetkan negara Israel. Namun
ia mengatakan, tidak akan memperpanjang perlindungan untuk bisnis di
wilayah yang dikuasai Israel.
Namun Inggris bergerak untuk melarang lembaga yang didanai
publik, seperti dewan, dari memboikot bisnis termasuk yang beroperasi di
pemukiman ilegal Israel karena itu “tidak etis”. Undang-Undang
Anti-Diskriminasi Prancis juga menyebutkan, bahwa aktivis boikot dapat
dihukum karena menghasut kebencian.
KTT Luar Bisaa OKI Kelima tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif
diminta oleh presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyusul kekerasan di
wilayah pendudukan dan setelah akses dibatasi untuk ke Masjid Al-Aqsha.
Presiden Indonesia Joko Widodo yang menyatakan dukungan untuk
Palestina sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri selama
kampanye pemilu, menyambut permintaan Abbas tersebut.
Indonesia telah sepakat untuk menjadi tuan rumah acara tersebut untuk mengekspresikan dukungan penuh untuk Palestina.
KTT dihadiri oleh delegasi dari 49 negara, anggota Kuartet untuk Timur Tengah dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Efektivitas Boikot
Fahmi Salsabila, Sekretaris Jenderal Masyarakat Indonesia untuk Studi
Timur Tengah ISMES (Indonesian Society for Middle East Studies)
mengatakan, boikot produk Israel dari daerah pendudukan akan efektif
jika diterapkan.
“Bahkan jika minimal negara-negara OKI melakukannya, itu akan
memiliki dampak serius pada perekonomian Israel, karena negara-negara
OKI memiliki setidaknya satu miliar orang,” katanya.
“Dan ekspor Israel adalah salah satu sumber pendapatan. Jadi saya
pikir itu adalah upaya yang luar biasa jika dilakukan oleh OKI. Tapi itu
hanya akan efektif jika dilaksanakan,” imbuhnya.
Namun Zuhairi Misrawi, dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama,
mengatakan akan sulit diterapkan karena beberapa negara OKI memiliki
hubungan diplomatik dengan Israel.
“Juga, Israel biasanya menjual produknya melalui negara ketiga
yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia misalnya, pembelian
produk-produk Israel melalui Singapura dan Thailand. Jadi pendapat saya
adalah bahwa negara-negara OKI akan lebih baik menggunakan saluran
diplomatik untuk memecahkan masalah Israel-Palestina”. (Mina)

Comment

Rekomendasi Berita