by

Masyarakat Dukung Kejati Jatim Dalam Pengusutan Korupsi Kadin Jatim

RADARINDONESIANEWS.COM, JAWA TIMUR – Ketua Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Barisan Serbaguna Ansor
(Banser) Jawa Timur, Umar Usman menyatakan siap mengawal langkah Kejaksaan Tinggi
(Kejati) dan Kapolda Jatim dalam penegakan supremasi hukum dan
pemberantasan korupsi.

Umar
Usman menyikapi aksi demontrasi anarkis dari massa Pemuda Pancasila Jatim hingga melempar batu
di Kantor Kejati Jatim, di Jln A Yani Surabaya. Aksi itu dilakukan
beberapa hari terakhir pasca penetapan La Nyalla M Mattaliti sebagai
tersangka oleh Kejati Jatim.

Umar meminta
Kejati Jatim agar dalam penegakan hukum tidak takut tekanan dari
pihak manapun. Ia menyayangkan sikap pihak-pihak tertentu yang ‘seolah”
hendak melawan proses hukum yang sedang dijalankan Kejati Jatim.

“Kami
mendukung kepolisian untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam
menyikapi aksi premanisme,” tegasnya. “Banser Jatim hadir untuk siap
turut aktif menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan di Jawa Timur,”
sambungnya.

Sebagaimana
diberitakan sebelumnya, massa Pemuda Pancasila Jatim melakukan protes
ke Kejati Jatim. Mereka protes kenapa kejaksaan mengusut kasus korupsi
La Nyalla Mattalitti yang selain merupakan ketua Kadin (Kamar Dagang
& Industri) Jatim, juga merupakan ketua Pemuda Pancasila Jatim.

Pemuda
Pancasila Jatim meminta agar Kejati Jatim menghentikan pengusutan kasus
korupsi yang melibatkan La Nyalla tersebut. Bahkan dalam upaya menekan
Kejati Jatim, ratusan massa Pemuda Pancasila Jatim sempat menyerbu &
merusak rumah dinas kepala Kejati Jatim di jalan Jimerto Surabaya.

Karena
aksi anarkis yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila Jatim itu, Menteri
Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan
mengaku telah memperingatkan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti, yang
menjadi tersangka kasus dana hibah Kadin Jatim, agar organisasi massa
Pemuda Pancasila Jatim yang dipimpinnya tidak berbuat macam-macam.

“Demo silakan saja, tetapi demo itu jangan anarkistis,” kata
Luhut.

Purnawirawan jenderal TNI tersebut menekankan bahwa pemerintah
menghargai hak berdemokrasi warga negara, asalkan masyarakat tersebut
harus disiplin.

“Misalnya, demo merusak kantor dan atau fasilitas milik negara itu enggak boleh, akan kami tindak
sesuai peraturan yang ada. Negara ini tidak diatur dengan cara-cara
premanisme,” ucap Luhut.

Namun, himbauan agar tidak melakukan aksi anarkis ini justru ditanggapi
secara negatif oleh pendukung La Nyalla yang berasal dari ormas Pemuda Pancasila Jatim.

Mereka
mengulangi berunjuk rasa di depan Kantor Kejati Jatim, mereka justru
menantang Luhut. “Pak Luhut, memangnya lu siapa, kok berani
memperingatkan kami?” kata salah seorang orator pada unjuk rasa
tersebut.

Di
sisi lain, IMJ (Ikatan Mahasiswa Jatim) memandang wajar sikap Pemuda
Pancasila Jatim yang arogan itu, karena tidak ada tindakan tegas dari
aparat hukum, dalam hal ini pihak kepolisian Surabaya. “Apakah pihak
salah satu Polsek di Surabaya takut pada Pemuda Pancasila Jatim?”, tanya
Ikhwan, ketua IMJ.

“Seperti
misalnya kasus penyerbuan pada fasilitas negara  yakni perusakan rumah
dinas kepala Kejati Jatim, seharusnya yang ditindak jangan hanya pelaku
rendahan yang hanya menjalankan perintah saja, koordinator aksi juga
harus ditindak” ujarnya.

“Karena
untuk melakukan aksi, mereka melayangkan surat pemberitahuan akan
melakukan aksi. Dan saat dalam perjalanan menuju kantor Kejati Jatim
untuk melakukan aksi protes, mereka menyempatkan diri untuk menyerbu
& merusak rumah dinas kepala Kejati Jatim. Harusnya koordinator dan
penanggungjawab aksi itu juga harus dikenakan tindakan hukum”, tutur
Ikhwan.

Hal
senada juga disampaikan oleh Bambang, koordinator AOM (Aliansi
Organisasi Madani). “Entah apa pertimbangan Polsek di Surabaya hanya
menindak pelaku yang hanya disuruh & melaksanakan perintah saja, sedangkan penanggungjawab &
koordinator dari aksi anarkis itu tidak tersentuh hukum. Apakah memang
ada yang kebal hukum dan ada yang dikorbankan?” ujarnya.

“Maka
wajar saja jika mereka terus berani melakukan tindakan anarkis, karena
merasa kebal hukum & merasa bahwa aparat negara takut pada mereka”
kata Bambang.

Sedangkan
dalam kasus korupsi Kadin Jatim dimana La Nyalla jadi tersangka pelaku
korupsi dana hibah dan uangnya diduga dipakai La Nyalla untuk membeli
saham perdana (IPO) Bank Jatim, Bambang pesimis bahwa hukum bisa
menangkap & menghukum pelaku korupsi.

“Semua

orang tahu bahwa La Nyalla Mattalitti adalah keponakan dari Prof. Hatta
Ali yang merupakan ketua Mahkamah Agung (MA). Kita akan melihat apakah
hukum akan dipakai untuk menegakkan keadilan & memberantas korupsi?
Ataukah hukum akan dipakai untuk melepaskan koruptor dari jerat hukum?
Ataukah negara akan dibuat tak berdaya menghadapi premanisme”,
ujarnya.


Sebagaimana
diberitakan sebelumnya, diketahui bahwa La Nyalla Mattalitti adalah
keponakan dari Prof. Hattal Ali, Ketua MA. Dimana hal ini menimbulkan pertanyaan
di masyarakat, dengan hubungan kekeluargaan yang sangat dekat itu, bagaimanakah kasus-kasus hukum yang melibatkan La Nyalla
Mattalitti.[Putra Wardana]

Comment

Rekomendasi Berita