by

Akom: Tolong Media Jangan ‘Gebukin’ DPR Terus

Ade Komarudin, Ketua DPR RI.[Suroto Hadis/radarindonesianews.com]
RADARINDOESIANEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Ade Komarudin berharap publik dan media tidak
terus-menerus ‘menggebuk’ lembaga dewan yang tengah dipimpinnya. Apalagi
ditengah upaya dirinya bersama pimpinan DPR lainnya yang sedang gencar
memperbaiki diri dan berupaya meningkatkan kualitas kerjanya.
 
“Kalau bisa, saya minta janganlah DPR terus jadi bulan-bulanan. Sejak
dipercaya menjabat ketua, saya ini terus berpikir bagaimana caranya
agar DPR tidak terus digebukin,” ungkap Ade saat memberi sambutan dalam
acara Press Gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI di Batam, Jumat
(27/5) malam.


Di bulan ini saja, lanjut politisi Partai Golkar ini, tercatat ada
empat masalah yang membuat DPR kian babak-belur. Keempat masalah itu
adalah isu adanya kunjungan kerja fiktif yang diduga berpotensi
merugikan negara hingga Rp 945 miliar, keinginan Komisi II melegalkan
praktik pemberian uang saku bagi peserta kampanye dalam revisi UU
Pilkada.


“Belum lagi soal kosongnya ruang sidang saat paripurna, dan leletnya
DPR memasukkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada program legislasi
nasional prioritas tahun ini,” paparnya.


Kendati demikian, Akom sapaan akrab Ade Komarudin mengaku tidak
masalah dengan kritik yang disampaikan media dan publik ke lembaganya.
Karena dia yakin kritik-kritik itu bertujuan untuk membangun kambali
citra DPR yang terpuruk, agar lebih dipercaya publik.


“Namun harap saya, cobalah pemberitaan mengenai DPR tidak terlalu
tendensius dan selalu bernuansa negatif. Marilah bersama-sama kita
bersinergi untuk meningkatkan kinerja DPR,” pintanya.


Apalagi sejak dilantik menjadi ketua DPR pada Desember lalu, Akom
mengaku terus berusaha memperbaiki citra DPR yang salah satu caranya
antara lain dengan mengurangi kunjungan kerja kerja ke luar negeri dan
meningkatkan produktivitas dalam pembuatan undang-undang.


“Untuk peningkatan produktivitas itu saya pastikan sudah berjalan.
Memang pembuatan undang-undang tidak bisa diburu-buru, karena harus ada
kajian yang mendalam. Logikanya saja, mana mungkin dalam satu masa
sidang bisa menyelesaikan undang-undang,” terangnya.


Akom juga mengaku sedang merancang agar anggota DPR tidak masuk dalam
pembahasan anggaran secara detail sampai satuan tiga. Sebab dia
khawatir hal tersebut mendorong sebagian Dewan terjebak permainan
anggaran dan masuk kasus korupsi.


“Kami dari pimpinan siap untuk membantu, supaya anggota Dewan tidak
terjebak dalam pengurusan anggaran. Jangan sampai ada anggota yang OTT
(terkena operasi tangkap tangan oleh KPK) atau ada masalah di kemudian
hari,” pungkasnya. (Denny/bb)

Comment

Rekomendasi Berita