by

Silaturahim Media, Fahri Hamzah Tegaskan Akan Tetap Lantang

Wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah.[Gofur/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM MALUKU – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyempatkan waktunya untuk
silaturahmi kepada para rekan media masa di sela-sela kunjungan kerja di
Maluku Utara kemarin (12/5/2016).
Di hadapan kru redaksi, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu
menjawab sejumlah pertanyaan baik seputar politik nasional, kebijakan
pembangunan kawasan timur Indonesia, sampai perseteruannya dengan elite
di partainya bernaung.

Fahri mengemukakan sikap politiknya tetap
sebagai oposisi. Legislator kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 10
November 1971 itu menekankan pentingnya membangun basis penyeimbang yang
kuat di parlemen.


“Jadi anggota DPR RI itu harus rewel. Digaji untuk bicara. Karena
eksekutif cenderung memiliki insting otoriter. Tidak mau mendengar,”
ujarnya.


Sebagai anggota DPR tiga periode, Fahri mengaku merasakan betul
upaya-upaya eksekutif ‘menghabisi’ kekuatan oposisi. Sampai-sampai
dirinya membandingkan bahwa pemerintahan di zaman SBY (Presiden Susilo
Bambang Yudoyono) lebih baik, ketimbang sekarang.


“Saya merasakan betul perbedaan era SBY dengan sekarang ini. Ternyata
di era SBY masih lebih baik. Ketika kami kritik dengan suara lantang,
SBY tanggapi positif. Tapi di era saat ini semuanya menjadi masalah.
Gaya juga jadi masalah,” ungkapnya lagi.


Sebagai kader partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP),
Fahri mengatakan dirinya tetap memilih oposisi sebagaimana platform
pembentukan KMP. Meski kini KMP mulai goyah dan tidak sesolid tahun
pertama, namun dia menyatakan ideologi penyeimbang harus tetap ada.


“Mau jadi apa negara ini, kalau blok politik sebagai penyeimbang
eksekutif tidak ada,” tandasnya seraya mengatakan kalau nasib KMP
sendiri tergantung hasil munas Partai Golkar.


“Tapi saya lihat dari semua calon ketua umum Golkar, semuanya bicara
mengarah kepada dukungan pemerintah. Tapi bagi saya, ideologi oposisi
harus terus bangun,” tuturnya.


Sekalipun PKS beralih untuk mendukung pemerintah, pria yang juga
pendiri organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu
lantas tetap kritis mengoreksi pemerintah.


“Apa yang saya lakukan selama ini tidak ada yang salah. Sebab kritis
adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban konstituensi karena eksekutif
tidak selamanya benar,” tegasnua.


Pada kesempatan itu, Fahri juga menjawab pertanyaan redaksi tentang
kebijakan pembangunan kawasan timur Indonesia, termasuk Malut. Menurut
dia poros maritim yang digaung-gaungkan Presiden Joko Widodo tidak
terimplementasi dengan baik.


“Presiden pidato di mana-mana tentang poros maritim. Tapi sekarang
membangun kereta cepat Jakarta – Bandung. Seharusnya pemerintah fokus
membangun kemaritiman karena 70 persen wilayah Indonesia adalah laut,
dan itu harus dimulai dari timur,” imbuhnya.


Dia mengatakan pembangunan Indonesia sekarang harus dimulai dari
timur sekaligus mengatasi disparitas pembangunan. “Ketertinggalan
pembangunan adalah fakta yang terjadi kawasan timur dan itu harus
menjadi perhatian pemerintah,” ujar Fahri.


Fahri menganggap banyak kebijakan pemerintah pusat yang yang tidak
tepat sasaran dan bahkan memberikan peluang bagi investor asing
seenaknya mengeksploitasi kekayaan negara.


“Kawasan timur Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa.
Karena itu, Indonesia timur harus menjadi pusat pertumbuhan Indonesia,”
katanya.


Dia bahkan mengaitkan dengan era perdagangan internasiaonal yang ada
di jalur Pasifik. Fahri mengatakan era perdagangan saat ini mulai
bergeser ke wilayah Samudra Pasifik atau yang disebut trans Pasific
Partnership.


“Ini yang harus segera ditangkap sebagai peluang untuk membangun pusat pertumbuhan baru di Indonesia,” ujarnya.


Dia mengatakan Ternate dan Tidore serta kepulauan Maluku pada umumnya
sudah dikenal dunia sejak abad 16, dengan bukti bangsa Eropa datang
untuk mengambil rempah-rempah disini. Namun bagaimana bisa setelah kita
merdeka malah Indonesia timurlah yang tertinggal.


“Karena itu, pemimpin kita harus berani dan mau membangun pusat pertumbuhan baru dikawasan timur Indonesi,” tambahnya lagi.


Dipertanggungjawabkan


Diskusi makin hangat ketika Fahri harus menjawab pertanyaan kru
redaksi terkait perseteruannya dengan petinggi DPP PKS, terutama
Presiden PKS Sohibul Iman menyusul pemecatan dirinya dari keanggotaan
partai.


Menurut Fahri pemecatan dirinya tidak melalui mekanisme internal
partai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia menganggap petinggi PKS
mengabaikan konsep trias politika yang menyatukan unsur eksekutif,
legislatif dan yudikatif.


“Yang ada hanya kesewenang-wenangan sepihak. Karena itu saya gugat
kepengadilan. Keputusan sepihak dari petinggi PKS tersebut, membuat
ramai dan citra PKS menurun saat ini,” imbuhnya.


Dia sendiri yakin akan memenangkan gugatan ke pengadilan, karena
merasa apa yang diperbuatnya selama ini tidak salah. Bahkan dia yakin
apa yang dialami sekarang ini akan indah pada akhirnya nanti.


Fahri juga menyinggung soal rangkap jabatan oleh Sohibul Iman selaku
pimpinan partai dan anggota DPR. Menurut dia PKS akan mengalami kemajuan
jika Sohibul Iman diganti.


“Masih banyak kader yang baik. Jangan rangkap jabatan. Harus mundur dari presiden partai atau anggota DPR,” tandasnya.


Fahri sendiri bersilaturahmi dengan media bersama beberapa kader PKS
di Malut. Dia mengaku tetap memiliki hubungan baik dengan pengurus PKS
dan tidak mau memutuskan silaturahmi.


“Hukumnya dosa bila melarang atau memutus silaturahmi,” pungkas Fahri didampingi kader PKS Malut Dr Syaiful Ahmad. (Denny/bb)

Comment

Rekomendasi Berita