by

Ahok, Kebohonganmu Akan Terbongkar!

Ahok.[gofur/radarindonesianews.com]

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Puluhan aktivis yang tergabung dari
Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ) mendatangi Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Jakarta. Kedatangan mereka untuk memberi dukungan dan
semangat kepada BPK dalam hal audit dugaan korupsi pembelian lahan Rumah
Sakit Sumber Waras yang telah merugikan keuangan negar sebesar Rp191
miliar.

“Kita hadir disini untuk memberikan dukungan kepada BPK untuk selalu
istigomah dan berbuat yang terbaik untukl negeri ini,” kata Koordinator
Duta Indonesia Ferry Noor di Gedung BPK, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Menurut Ferry, dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta,
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan terbongkar dengan sendirinya. Kasus
terbaru adalah soal aliran uang sebesar Rp30 miliar ke Teman Ahok,
komunitas yang mendukungnya menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Belum
lagi kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

“Banyak yang akan terungkap dengan sendiri. Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Sementara itu Amir Hamzah mengatakan, KPK tidak punya wewenang untuk
menyatakan audit soal pembelian lahan RS Sumber Waras itu benar atau
tidak. Dengan adanya pernyataan bahwa tidak ada korupsi di pembelian
lahan RS Sumber Waras maka KPK telah melanggar konstitusi.

“Ini ada masalah konstisusi. Kita dukung kepada BPK supaya kasus RS
Sumber Waras ini menjadi pintu masuk untuk membenahi konstitusi,” jelas
lelaki yang pertama kali melaporkan dugaan korupsi pembelian lahan RS
Sumber Waras ke KPK.

Amir menilai, saat ini KPK telah terjebak konspirasi untuk
menyelamatkan Ahok. Karena begitu gampangnya KPK di depan anggota DPR
menyatakan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras tidak ada
apa-apanya. Padahal banyak sumber masalah di pembelian RS Sumber Waras,
diantaranya tanah RS Sumber Waras masih berstatus sengketa.

Departemen Dalam Negeri, ujar Amir, juga telah mengeluarkan rekomendasi
sebelum pembelian lahan RS Sumber Waras tapi ternyata tidak dijalankan
oleh Ahok. Amir mengungkapkan dari awal sudah menduga ada kekuatan besar
yang melindungi Ahok sehingga mantan Bupati Belitung Timur, Belitug itu
seperti tidak tersentuh.

“Adanya kekuatan itu sudah dperkirtakan dari awal. Adanya kekeliruan dari pemerintah itu yang harus diperbaiki,” jelasnya.

Namun Amir menegaskan, lambat laun keborokan Ahok akan terbuka dan
diketahui oleh publik. Karena prinsip orang berbohong akan membuat
kebohongan baru. Ketika kebohongannya sudah lebih besar dari dirinya
maka akan terbongkar dengan sendirinya.

“Kalau ini tidak diselesaikan maka negara akan gaduh terus,” tegasnya.

Sementara itu Ketua BPK Harry Azhar menyatakan, hasil audit BPK terkait
RS Sumber Waras berlaku sampai kiamat. Jika saat ini tidak
ditindaklanjuti Pemprov DKI maka harus ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI
selanjutnya karena akan tetap indikasinya.

Menurut Harry, pihaknya telah melakukan dua pemeriksaan tentang laporan
keuangan tahun 2014 yang sudah dilaporkan ke DPRD DKI pada Juni 2015.
Pada Agustus 2015 atas permintaan KPK, BPK diminta untuk melakukan audit
investigasi terhadap kasus RS Sumber Waras dan telah diserahkan pada
pimpinan KPK pada 7 Desember 2015.

“Di dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di
dalamnya ada keterangan bahwa ada indikasi kerugian negara Rp 191 miliar
dan meminta merekomendasikan kepada pemerintah DKI membatalkannya atau
mengembalikan kerugian negara itu,” tutur Harry.(Safari/hanter)

Comment

Rekomendasi Berita