by

Djoko Edhi: Rekomendasi RUU Tax Amnesty Kemungkinan “Pesanan”

Djoko Edhi Abdurrahman, mantan Anggota DPRRI Komisi III.[Nicholas/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota Komisi III DPR-RI
sontak menyampaikan pada pewarta berdasarkan keterangan tertulis rasa
keterkejutannya imbas setelah membaca artikel DR. Syahganda Nainggolan
yang mengurai kalau rekomendasi RUU Tax Amnesty dari Lembaga Bathsul
Masail (LBM) PBNU kemungkinan merupakan pesanan Wakil Presiden Jusuf
Kalla (JK).
Adapun dalam tulisannya tersebut
menulis, “pesanan JK sudah dua bulan lalu, dan pada akhirnya, perlukah
NU dilibatkan dalam dosa sejarah itu?”
Yang
hingga pada Kamis, 23 Juni 2016, saya memang ikut dalam diskusi Lembaga
Bathsul Masail (LBM) PBNU dilanjutkan dengan Sidang LBM, “agar terang
dan perlu saya jelaskan konten sidang itu, dimana yang awalnya diskusi
menghadirkan Ketua Panja RUU Tax Amesty Ir. Soepriyanto (F- Gerindra),”
tuturnya lagi menyampaikan.
Lebih lanjut lagi
mantan Anggota Komisi III DPR-RI itupun menceritakan kalau seusai itu
memasuki persidangan diantar Prof Masdar Farid Mas’udi, Rais Syuriah
PBNU. Kemudian selanjutnya sidang dipimpin DR. Abdul Moqsith Ghozali dan
Sarmidi Husna dan turut hadir juga Ketua Hukum PBNU Robikin, Wasekjen
Hukum Andi Najmi, dan Bendahara Umum PBNU, Bina S.
“Begitu persidangan dimulai, jajaran LBM sudah beranggapan bahwa hasil Tax Amnesty adalah haram,” bebernya mengungkapkan.
“Bahkan
mereka membahas dari sudut manfaat dan mudhoratnya. Perlu dikemukakan,
LBM adalah lembaga prestisius di PBNU,”jelasnya lagi.
Perlu
diketahui, Djoko Edhi Abdurrahman yang turut hadir di situ sehubungan
dengan desakan Wasekjen PBNU Suhadi, imbas dari tulisan yang selang
beberapa hari sebelumnya, tepatnya menuliskan pandangannya mengenai
pengampunan pajak itu di sejumlah media bertajukan “Menakar Ilusi Tax
Amnesty”. 
“Saya menahan diri tidak masuk ke
halal haram karena hal tersebut merupakan domain LBM. Saya sendiri di
Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum (LPBHNU) PBNU yang domainnya adalah
hukum positif, sedang LBM adalah hukum Islam,” ungkapnya lagi.
Menurut
pandangannya secara pribadi ‘Tax Amnesty’ itu bodong dari sisi teknik
perpajakan, hukum internasional, hukum positif, dan teknik keuangan.
“Sekalipun saya paham bahwa wajib pajak (WP) yang menjadi target adalah
mereka yang membawa lari dana BLBI, dan dana mereka adalah hasil Back
Office (judi, human trafficking, narkoba, dan korupsi), ternyata jajaran
LBM sudah tahu,” cetusnya lagi membeberkan uraiannya.
“Memang
pada sesi akhir, tetap tak berubah pandangan LBM. Namun ketika membahas
rekomendasi kebijakannya, tidak menolak secara tegas, namun membuat
catatan catatan yang secara halus menolak. Ini memang ciri khas NU yang
tidak frontal,” jelasnya.
Dan lagi ketika
rekomendasi itu diserahkan kepada Syuriah dan Tanfidziah. Dalam Term Of
Reference (TOR), rekomendasi memang diperuntukkan untuk pemerintah dan
DPR.
Secara teknis-nya, menurut 
Djoko
Edhi Abdurrahman bahwa pendapatan dari Tax Amnesty itu sudah dimasukkan
ke dalam cash-in RAPBN-P 2016. “Jika pendapatan Tax Amnesty tak
dimasukkan, defisit kumulatif APBN 2016 melampaui 3% dari PDB, ”
paparnya lagi.
“Bahkan ada kemungkinan
indikasinya mengancam kedudukan Presiden Jokowi di mana UU Nomor 17
tahun 2003 tentang keuangan negara, jika lebih dari 3% Presiden
melanggar undang-undang dan bisa dilengserkan,” imbuhnya mengingatkan.
Jadi,
indikasinya menurut mantan anggota DPR RI komisi 3 itu para WP di
Singapore yang notabene adalah penjahat negara, akan dibuat menjadi
pahlawan. 
“Yang menjadi point utama dan akar
masalahnya adalah mereka juga akan membeli asset negara yang membuat
Indonesia tersandera. Yang umumnya pula WP tadi adalah hoaqiau,
sementara kini 80% ekonomi nasional dikuasai hoaqiau, dan 74% tanah
produktif di Jakarta menjadi hak milik hoaqiau. Jadi, selain haram, Tax
Amnesti merupakan ancaman nasional,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita