by

Dodo Sambodo: Pembangunan Reklamasi Menabrak Aturan Yang Berlaku

RADARINDONESIANEWS,COM, JAKARTA – Anggapan miring yang disinyalir bahwasanya daya dukung,
hingga rencana namun tidak ada KLHS, tidak ada AMDAL, bahkan izin
pembangunan untuk proses pengejewantahan proyek reklamasi ‘Giant Sea
Wall’ (GNS) mencakup teluk Jakarta, kata salah seorang aktivis
lingkungan mantan Direktur Kemitraan Lingkungan Ditjen Perhutanan Sosial
KLHK, Dodo Sambodo bahwa itu jelas nampak ‘nabrak’.”Pemerintah
indikasinya nabrak peraturannya sendiri. Bangun yah… bangun tapi
jangan melanggar aturan,” celetuknya mengkritisi saat pemaparan selepas
FGD (focus group discussion) bersama perwakilan Koalisi Selamatkan
Jakarta (KSJ), Anggota Jaringan, warga masyarakat (publik), serta awak
media di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, jalan Tegal Parang
Utara. Jakarta, Rabu (22/6) 2016.
Soalnya, di
dalam UUD’45 itu turunannya ada Undang-undang 32 tahun 2009 tentang
lingkungan. Selebihnya, hasil kajian dokumen Amdal nampak seperti
terburu-buru dan secara teknis masih belum memenuhi syarat. Data primer
tidak tersedia hingga dampak keputusan ilmiah yang akan diambil pakar
ditakutkan nantinya akan salah. Dokumen Amdalnya juga termasuk paling
cepat yang pernah disusun dan kemungkinan tidak masuk kaidah keilmuan
karena idealnya (Amdal) diuji dalam dua musim
Dodo
Sambodo sapaan Dodo yang merupakan mantan Direktur Kemitraan Lingkungan
Ditjen Perhutanan Sosial KLHK Dodo Sambodo menyampaikan hampir
keseluruhan tim pakar tersebut menganggap masih belum ada kesiapan dari
dokumen Amdal GSW ‘Giant Sea Wall’ yang dipresentasikan selepas selesai
dari KLH selang 2 bulan.”Nyatanya polemik Reklamasi itupun sempat kontra
juga di PTUN yang tahun 2000 KLH menolak keberlanjutan Reklamasi,”ujar
Dodo yang dulu menjabat di Direktorat Amdal KLH saat itu.
Ditengarai
proyek ini hanya akal-akalan swasta yang berkeinginan mengembangkan
reklamasi saja. Setelah bendungan rampung dikerjakan pemerintah, maka
pihak swasta bakal lebih mudah membangun proyek reklamasi.Aktivis
lingkungan hidup, Dodo Sambodo ‎beranggapan proyek GSW hanya untuk
memenuhi hasrat kapitalis.”titik tolak tanda tanya cukup membingungkan
baginya dan segelintir warga memang mempertanyakan tujuan Pemerintah DKI
membangun DKI itu untuk apa sih ?,” tutur salah seorang aktivis penolak
proyek Jakarta Coastal Development/Defence Strategy (JCDS) pada 2002
yang ingin mereklamasi kawasan pesisir Jakarta dahulu itu.
Bahkan,
menurutnya kepentingan ekonomi mestinya jangan lebih diutamakan
daripada kepentingan lingkungan, selain itu perizinan terkait lingkungan
hidup tak hanya sebatas perizinan tingkat lokal DKI, Banten, atau Jawa
Barat saja.”Harus perizinan tingkat regional karena nilai proyek ini
amat besar,” ucapnya menyarankan.
Bila yang
jadi rujukan Kepres dikeluarkan saat era Orde Baru tepatnya tahun 1995,
ujar Dodo sebenarnya masih sama dengan ini.”Dulu judulnya saja
Revitalisasi, dimana mencakup wilayah pinggiran ini,” ujarnya seraya
menunjuk beberapa wilayah reklamasi pada peta saat diskusi FGD di
sekretariat Walhi Pusat, Jakarta. Kamis (23/6).
“Ini masih Kepres zaman Pak Harto dan ditolak sejumlah 10 guru besar ketika itu,” bebernya lagi.
Alasannya,
bila merujuk beberapa pandangannya yakni adalah di Pantai Indah Kapuk
(PIK), dimana ketika dibangun, maka air laut akan kepentok yang waktu
itu kira-kira 3 minggu air tidak jalan (atau ‘mampet’). “‎Kalau JCDS
dahulu terjadi kontroversi, kemudian berganti nama baru yang
kelihatannya lebih manis yakni NCICD (National Capital Integrated
Coastal Development alias Giant Sea Wall), maka muncul pertanyaan,
proyek ini untuk siapa?” tanya Dodo.  ‎
“‎Kita
ingin meminta informasi tentang dokumen pembangunan GSW, Amdal-nya,
KLHS-nya, izin IMB-nya, dan kajian masalah tata ruang. Kalau itu nggak
ada, maka kita akan pidanakan Ahok,” ancam Karya. Pasal 111 UU
Lingkungan Hidup Nomor 32‎ Tahun 2009 mengharuskan pejabat menerbitkan
izin lingkungan hidup sebelum proyek dikerjakan. Jika tidak, konsekuensi
pidana menanti.  
Selain itu juga Dodo
mengatakan kalau AMDAL-nya dipangkas, dimana DKI punya sendiri, swasta
sendiri, bekasi, banten juga.”Ini kan jadi ga sinergi, mestinya ini
kepentingan atau kewenangan pusat,”paparnya lagi menyarankan.
“Malahan
info terakhir pusat berikan ke daerah, jadi mesti ditanyakan soalnya
melebihi dari 2 provinsi, dulu ada amdal region dan keilmuannya
berlaku,”cetusnya mengkritisi.
GSW ‘Giant Sea
Wall’ ini banyak yang bertanya-tanya mana pulau  A,B, C, dst…”mungkin
yang tahu hanya yang ikut sidang. Apa yg di Interlan, atau di yang
berbentuk menyerupai ‘Garuda’ ini. Padahal itu saja masih di awang-awang
alias masi akan dibahas kedepan nanti,” ungkapnya mengkritisi sembari
menunjuk ke peta teluk jakarta.
Bahkan bisa
kemungkinan Pemda DKI saja indikasinya belum memikirkan.”Berarti ada
kemungkinan perusahaan2 gede melakukan ‘land banking’ atau stok tanah,”
ucapnya penuh nada curiga.
Namun kondisinya
Pemerintah saat ini tidak mempunyai uang, hingga menurut Dodo maka hanya
untuk memberikan reklamasi ini ke 17 pulau ke pihak swasta. “Padahal
bila dibutuhkan tanah baru yang punya kewajiban membangun pemukiman bagi
warga negara mestinya adalah negara. Ketika dijadikan ini yang katanya
milik DKI dimana 45% warga pemukiman, 65% ruang hijau,” ungkap Asisten
Deputi Bidang Pengaduan dan Pelaksanaan Sanksi Administrasi Kementerian
Lingkungan Hidup yang juga aktivis lingkungan hidup itu.
Dodo
terkait reklamasi mengajukan kedepannya pertanggungjawaban secara
Ilmiah dokumen AMDAL nantinya. Dimana secara teknis nanti pada
kedalamannya per 20 meter, dari lantai laut sampai ke air hingga ke
permukaan 17-20 meter akan ditembok. “Dimana letak keadilannya ? mau
bangun ini atau bangun ini …reklamasi atau masyarakatnya?,” jelasnya.
“Untuk
kedepan guna membangun dan membangkitkan peran serta masyarakat, tidak
mungkin hanya meminta pandangan masyarakat saja. Kalau perlu mengajukan
referendum. Soalnya ini ‘Ibukota Negara’, maka memerlukan peran serta
warga negara. Referendum pernah ketika jaman Habibie, kalau perlu
diminta lagi ini untuk kaitan Reklamasi,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita