by

Jangan Sembarangan Libatkan Militer dalam Pemberantasan Teror

Hermawan Sulistyo (kedua dari kanan).[Suroto/radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah dan DPR diingatkan untuk
berhati-hati dalam merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Harapannya agar jangan
sampai revisi justru malah menjadi langkah mundur karena pelibatan
militer yang berlebihan.
Peneliti terorisme, Prof (ris) Hermawan Sulistyo kepada wartawan di
Jakarta, Selasa (28/6) mengatakan bahwa teror sesuai definisinya adalah
membangkitkan ketakutan, tapi teror bukanlah perang karena yang jadi
sasaran adalah masyarakat sipil sehingga keterlibatan militer pun harus
dibatasi.
“Karenan itu (teror) ranah sipil, maka harus ada proses hukum. Harus
ada akuntabilitasnya mengapa seseorang mati dan siapa yang membunuhnya,”
ujarnya.
Ia juga menegaskan, upaya pemberantasan teror juga bukanlah perang.
Karenanya pemberantasan teror jangan ditarik ke sektor pertahanan.
“Kalau perang tidak perlu akuntabilitas siapa yang menembak. Seribu
tentara mati kalau perang tak perlu ditanya matinya kenapa,” tegasnya.
Dirinya justru memuji Polri yang sebenarnya sudah maju dalam mengatasi teror. Salah satu contohnya adalah Bom Thamrin.
“Siapa bilang bom Thamrin itu kecolongan? Dua menit setelah insiden
pertama sudah ada tembak-tembakan. Dan ternyata ada dua bom yang lebih
besar tidak meledak,” ungkapnya. (Kds/bb)

Comment

Rekomendasi Berita