by

Membangun Legitimasi Etis Dalam Praktek Demokrasi.[III]

Ir. Prasetyo Sunaryo, MT,
Paradigma Riset Institute
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan yang terbentuk melalui sebuah pemilu yang berintegritas, yang memang benar menjadi pilihan rakyat akan memiliki keabsahan. Pemerintahan yang absah akan merumuskan program dan kebijakan yang akan ditaati oleh rakyat. Rakyat akan tunduk dan taat sebagai konsekuensi atas pilihan dan partisipasi politik yang telah dilakukannya. Asumsi sistem demokrasi adalah, kehendak rakyat merupakan dasar bagi keabsahan pemerintahan. Disini pertanyaan mulai muncul, bagaimana mengukur bahwa suatu pemilu, telah berlangsung secara terbuka, jujur dan adil serta berintegritas.

Adanya ungkapan Nomer Piro Wani Piro yang dianggap sebagai sebuah kenormalan, sesungguhnya tersirat merupakan cacat yang cukup fatal pada sebuah praktek demokrasi. Jelas bahwa praktek Nomer Piro Wani Piro melanggar kaidah dasar penyelenggaraan pemilu. Ini baru tinauan pada sikap para pemilih. Bagaimana mengukur kinerja partai dan kemudian pada penyelenggara pemilunya ? Proses Penyelenggaraan pemilu harus mampu menautkan antara etika teoritis dan etika terapan sebagai perwujudan dari etika terapan (Jimly Assshidiqie, 2013). Selanjutnya, masih menurut Jimly, 2013, integritas proses dan hasil Pemilihan Umum merupakan persoalan mendasar yang acapkali menjadi perdebatan politik berbagai kalangan aktivis, Pemantau Pemilu, kaum intelektual dan kelompok prodemokrasi dari Perguruan Tinggi. Pemilu yang jurdil dan menciptakan proses yang berintegritas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan bermnartabat. Disini ada tuntutan etika moral dan integritas bagi tiga actor dalam pemilu, yaitu (1) candidat/partai, (2) pemilih dan (3) penyelenggara Pemilu. Kemudian ada tiga proses pemilu yaitu (1) proses memilih/pemungutan suara, (2) proses menghitung dan (3) proses menentukan calon terpilih.

Selama ini kualitas pemilu hanya diukur dari sudut kelancaran dan selesainya proses pemilu dalam arti telah sesuai jadwal & prosedur dan berakhir dengan munculnya hasil pemilu.

Tetapi apakah cukup itu saja ukurannya ?

Diperlukan ukuran โ€“ ukuran lain untuk menyatakan bahwa suatu pemilu dapat dianggap telah melaksanakan prinsip jujur adil dan berintegritas. Bagaimana mengukur bahwa pemilih, candidat/calon/parpol dan penyelenggara pemilu telah melaksanakan fungsinya masing โ€“ masing dengan jujur, adil dan berintegritas ? Misalnya, ketika pemilih menjatuhkan pilihannya, apakah karena suatu paksaan, misalnya, karena paksaan uang atau karena tekanan fisik; demikian pula ketika suatu parpol tidak mempunyai kriteria yang jelas dan terbuka dalam menentukan calon yang harus dipilih, atau, ketika penyelenggara pemilu melakukan perhitungan suara dengan tidak terbuka, secara kumulatif, apakah sistim pemilu seperti ini akan mampu menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan bermartabat ? Tentu hal ini menjadi perdebatan yang panjang, tergantung kepentingan dan cara pandang masing โ€“ masing.

Adakah alternatif jalan keluar untuk memulai melengkapi dari sekedar legitimasi prosedural dan kuantitatif (jumlah perolehan suara), menjadi sekaligus terlengkapi dengan adanya legitimasi etis sebagai sebuah keniscayaan kehidupan politik demokratis. Upaya dapat dimulai dari menentukan, apa syarat dasar agar sebuah pemilu dapat mewujudkan proses yang jujur adil dan berintegritas. Syarat dasarnya atau fondasinya adalah keterbukaan seluruh proses, sejak hulu sampai hilir. Mulai dari penentuan DPT, penentuan calon oleh partai, proses pemungutan suara dan penghitungan suara serta penentuan calon terpilih. Kalau pada pemilu 2009 jumlah perkara sengketa pileg seluruhnya 628 perkara yang diajukan oleh 38 partai politik, kemudian pada pemilu 2014 dengan peserta 15 partai politik justru meningkat menjadi sebanyak 702 perkara, jelas mengindikasikan ada persoalan dalam rangkaian proses pemilu.

Agar pemilu sebagai keniscayaan demokrasi semakin memiliki legitimasi etis, seharusnya pada pemilih perlu pendidikan politik demokrasi, hal ini tidak pernah dilakukan. Pada proses penentuan calon oleh Partai, belum pernah jelas benar kriteria rekruitmen oleh partai. Pada perhitungan suara sejak KPPS sampai perhitungan final, kriteria keterbukaan, jujur dan adil tidak pernah jelas, bagaimana norma tersebut diwujudkan. Maka untuk mencapai keterpilihan yang legitimatif secara kuantitatif dan etis, agar menghasilkan kepemimpinan yang bermartabat dan berintegritas, tidak bisa tidak apa yang dimaksudkan Jimly dengan perwujudan etika terapan harus jelas sejak proses awal sampai akhir.[bersambung].

Penulis: Ir. Prasetyo Sunaryo, MT,
Paradigma Riset Institute

Comment

Rekomendasi Berita