by

Membangun Opini Sesat Kasus RS Sumber Waras, KPK Layak Dibubarkan

Ilustrasi. Mantan relawan Jokowi, Ferdinand Hutahean.(Foto: Istimewa)

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – KEHADIRAN KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) hari Kamis (15/6) di gedung
DPR menghadap Komisi III justru berakhir anti klimaks bagi para
pendukung anti korupsi dan bagi semua kelompok yang menjadi korban
keberingasan Ahok. Akhirnya banyak publik yang membenarkan tulisan dalam
undangan Kementerian Dalam Negeri yang menuliskan KPK sebagai Komisi
Perlindungan Korupsi.


Sebuah tulisan yang entah disengaja atau tidak namun nuansa itu saat ini
sangat kental benar ketika KPK menyatakan dihadapan Komisi III DPR RI
bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum atas kasus jual beli sebagian
lahan RS Sumber Waras. Inilah kejutan yang disampaikan oleh KPK kepada
publik.


Atas pernyataan tersebut, kami jadi mempertanyakan dasarnya kenapa
pimpinan KPK periode lalu meminta BPK melakukan audit investigasi atas
transaksi RS Sumber Waras ini setelah sebelumnya banyak temuan BPK yang
menyatakan sempurna pelanggaran atas proses pembelian lahan Sumber Waras
yang dilakukan Ahok.


Namun ironi besarnya, temuan audit BPK sebagai sebuah lembaga negara
yang lahir dan bersumber dari Konstitusi harus menanggung malu dan harus
dicap sebagai auditor bodoh karena ternyata temuannya adalah omong
kosong yang menyatakan adanya kerugian negara atas kasus tersebut.


Kami mendesak BPK agar melakukan langkah konkret perlawanan kepada
lembaga KPK yang lahir hanya atas perintah UU dan bersifat ad hock atau
sementara. BPK tidak boleh diam jika tidak mau disebut auditor bodoh.


Jika BPK diam atas sikap KPK tersebut jangan salahkan publik yang akan
menjustifikasi BPK sebagai auditor bodoh atas hasil auditnya terkait
lahan RS Sumber Waras. BPK harus mempertahankan pendapatnya dan demi
harga diri lembaga, sebaiknya BPK mengajak KPK bersama sama melakukan
pembuktian di lapangan dengan menyertakan pihak independent.


Sudah benar ibu Mega sang Ketua Umum PDIP yang dulu pernah bilang KPK
sudah tidak dibutuhkan lagi dan bisa dibubarkan. Sekarang terbukti bahwa
KPK yang awalnya sebagai lembaga penegakan hukum telah bertransformasi
jadi alat politik. Ini sudah menyimpang, KPK layak dibubarkan karena
sudah tidak bekerja berdasarkan dalil dalil hukum namun sudah bekerja
atas dalil dalil politik.


Sungguh KPK memang layak bubar, atau minimal diganti nana jadi Komisi Perlindungan Korupsi.


Penulis adalah Aktivis dan Mantan relawan Jokowi.(ts/bh/sya)

Comment

Rekomendasi Berita