by

Pakar Hukum Pidana: Ini Dugaan ‘Niat Jahat’ Pengadaan Tanah RS Sumber Waras

Pakar ilmu hukum pidana Dr. Chairul Huda,SH,MH.(Foto: dok.BH)
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pengadaan tanah RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dinilai sangat telanjang pelanggaran hukumnya. Hal ini menjadi alasan
atas berbagai kecaman terhadap hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

Dalam menangani kasus yang bernilai Rp800 miliar itu, KPK bersandar pada
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, terkhusus pada
Pasal 121.

Hal tersebut yang membuat pakar ilmu hukum pidana Dr. Chairul Huda
keheranan dengan hasil lembaga antirasuah. Kalau mengacu pada aturan
tersebut, KPK seharusnya melihat celah pelanggaran hukumnya.

Menurut dia, jika aturan itu yang dipakai, Pemprov DKI tidak perlu
membentuk segala macam tim dan Surat Keputusan (SK), sebagaimana dalam
sebuah perencanaan. Ini justru sebaliknya, Pemprov DKI membentuk
berbagai tim yang sebetulnya menjadi syarat adanya sebuah perencanaan
pengadaan tanah.

“Kalau menggunakan mekanisme pasal 121 (pembelian langsung) ngapain
dibikin SK penunjukan lokasi, SK Panitia Pengadaan, Tim Penilai dan
lain-lain. Langsung aja beli dengan negosiasi langsung nggak usah tetek
bengek sesuai Undang-Undang (UU),” papar Chairul, saat diminta
menanggapi, Kamis (16/6) lalu.

“Justru persoalannya disitu. Realitasnya dengan pembelian langsung
tetapi administrasinya dengan tahapan sesuai UU yang normal,” imbuhnya.

Pelanggaran hukum lainnya terpampang jelas dengan SK Tim Kajian yang
dibuat tanggal mundur (back date). Chairul mengatakan, hal tersebut
diketahui secara detil oleh penyelidik KPK.

“SK-SK tu dibuat backdate, kalau menurut keterangan penyelidik KPK dan
auditor BPK. Dibikin setelah Akta Pelepasan hak dibuat,” tuturnya.

Adanya pembentukan Tim dan penerbitan SK menjadi sebuah bukti kalau
pengadaan itu dilalui dengan proses perencanaan. Jadi, nilai Chairul,
tidak tepat jika KPK melihat kalau pengadaan itu tidak dilakukan dengan
proses perencanaan.

Hal tersebut, sambung dia, menjadi bukti adanya pelanggaran hukum dan
niat jahat (mens rea) dalam pengadaan tanah seluas 3,6 hektare itu.

“Disitu perbuatan melawan hukumnya terjadi dan sekaligus menggambarkan
mens rea-nya,” pungkas pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta
(UMJ).(ksr/Zhacky/aktual/bh/sya)

Comment

Rekomendasi Berita