by

Pemda Boleh Abaikan Pencabutan Perda, Ini Penjelasannya

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA — Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan,
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang mempunyai kewenangan
mengevaluasi peraturan daerah (Perda). Namun, tambah Mahfud, evaluasi
harus sesuai prosedur hukum yang berlaku. 


Mahfud menjelaskan, setiap pemerintah daerah yang membuat
perda harus disampaikan ke Kemendagri dan dievaluasi selama 60 hari.
Jika selama 60 hari tidak ada evaluasi apa pun, perda tersebut
dinyatakan sah. 


“Kalau dicabut, harus melalui judicial review ataupolitical
review. DPRD-nya yang diminta mengevaluasi,” kata Mahfud, Rabu (15/6).


Mahfud mengatakan, secara hukum pemerintah daerah bisa
mengabaikan pencabutan perda yang dilakukan oleh Kemendagri. Aturan ini
sudah jelas pada Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. “Kecuali
undang-undangnya diubah,” kata Mahfud.


Namun, menurut Mahfud, tidak ada perubahan undang-undang
yang menyangkut hal ini. Mahfud mengatakan, prosedur ini tidak hanya
berlaku pada perda intoleran, tetapi pada semua perda yang sudah
dikeluarkan oleh pemerintah daerah.  
Di sisi lain tinjauan Dr. Eggi Sudjana bahwa tindakan Mendagri mencabut Perda sampai lebih 3000 an tsb dapat berakibat hukum
pidana karna telah melanggar pasal 421 KUHP. 
“Oleh karena itu Mendagri
harus segera mencabut kembali perintahnya. Jika tidak, bisa dipolisikan dia.” Ujar Eggi.[gf]

Comment

Rekomendasi Berita