by

Rachmawati Minta Pemerintah Cabut TAP MPRS NO.33

Rachmawati Soekarnoputri.[antara]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, dan merupakan salah satu putri
dari presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno mengucapkan
apresiasi syukurnya atas pernyataan Presiden Joko Widodo memberikan
penghargaan kepada Soekarno dan menetapkan hari lahir Pancasila, pada 1
Juni sebagai libur nasional. 
“Pancasila itu
anti dari Nekolim, memang sosialistis, kalau menurut Soekarno itu ala
Indonesia,”ungkap Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Diah Pramana
Rachmawati.
Seperti diketahui pada hari senin
(6/6) 2016 hari pertama bulan puasa yang jatuh pada bulan Juni ini,
Universitas Bung Karno merayakan peringatan 115 tahun Bung Karno, serta
buka puasa bersama dan juga memberikan bantuan santunan
baik untuk warga miskin yang terkena penggusuran di daerah pasar ikan
dekat Masjid luar batang, Jakarta Pusat maupun warga kurang mampu yang
berdomisili dekat dengan Kampus UBK, jalan Kimia,
Jakarta Pusat.
“Banyak predikat yang positif
beliau (Soekarno) miliki, atas jasanya dalam menggali Pancasila dan
merumuskannya sebagai dasar negara,” imbuh Rachma sedih
saat pidato.
Banyak ulasan mengenai Pancasila
dan pribadi Soekarno. Namun, sedikit yang membahas pemikirannya. Wajar jika banyak yang tidak mengerti dan mengetahui pemikiran
Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara.”Bahkan, sewaktu zaman
Soeharto (Orba) sempat mengalami masa-masa ‘DeSoekarnoisasi’,”cetus
Rachmati menjelaskan.
Ketidaktahuan ini, bukan
dari diskusi masyarakat saja serta juga bentuk tafsir yang salah atas
Pancasila dan juga rawan untuk diselewengkan oleh sejumlah pihak.
Rahmawati Sukarnoputri menuturkan agak kecewa mengapa gaungnya baru saat
ini, mengapa tidak diterapkan semenjak 2003, belasan tahun yang lalu. 
“Itu
‘omong kosong’, jadi ketika pengamalan Pancasila itu hanya ‘lips service’
saja. Sementara, UUD’45 yang diamandemen itu sudah ga cocok,”jelasnya.
“Cabut
itu Tap MPRS no 33 /1967 dan Kembali UUD’45. Anomali ini soalnya, Dia
‘Soekarno’ diberikan gelar Pahlawan namun terbelenggu dengan TAP MPRS
33/1967 itu “tukasnya lagi menimpali
Apalagi
terkait UUD45 yang sudah diamandemen semenjak era Reformasi 1998, jelas
sekali Rachma menyampaikan penolakan UUD’45 yang telah diamandemen
berkali-kali itu. “Pasalnya,dimana-mana telah terjadi kesenjangan sosial
semakin melebar. Bahkan, hutang mencapai 4000 triliun rupiah
lebih,”ungkapnya.
“Trisakti bagaimana,
berdikari dalam Kebudayaan kah kita ? Lihat sekarang dimana-mana ekonomi
sudah dikuasai oleh Asing, Aseng. Makanya itu ‘kembali ke
UUD’45’,”pungkasnya.[nicholas]
 

Comment

Rekomendasi Berita