by

Terkait Kasus Sumber Waras, KPK Gunakan Standar Ganda

Ahok.
RADARINDONEESIANEWS.OM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) telah menyimpulkan tidak ada indikasi korupsi dalam
pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal
itu itupun ditanggapi sinis oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
 
Menurut Fadli, KPK dinilai menggunakan standar ganda dalam mengusut setiap kasus yang masuk ke lembaga anti rasuah tersebut.

“Misalkan kasus Hambalang, kasus
SDA dan Miranda Gultom ini semuanya berdasarkan pada audit BPK,” ujar
Fadli dalam acara diskusi bertema, ‘Mencari Sumber yang Waras’ di
Jakarta, Sabtu (18/6).

Dalam kasus Sumber Waras, KPK,
menurut Fadli terlalu cepat menyimpulkan tidak ada tindak pidana
korupsi. Seharusnya berbagai cara dilakukan agar fakta bisa terungkap,
seperti membandingkan hasil audit BPK dengan ketepatan lokasi di
lapangan. 

“KPK terlalu terburu-buru
menyatakan pendapatnya, jadi menurut saya KPK tidak independen. Padahal
secara terang benderang dalam kasus ini sudah terjadi korupsi,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Dosen Hukum
Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Herry Firmansyah. Ia
mengatakan, KPK tidak konsisten menjalankan perintah Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara. 

“Kita melihat ada standar ganda
yang digunakan. Ini bukan hanya satu pakar yang mengatakan tapi sudah
beberapa,  kok ini kasus pakai metode beda,” katanya dalam kesempatan
sama.

“Kasus-kasus itu seperti yang
menjerat Suryadarma Ali, Hambalang, dan lain-lain itu kan menggunakan
hasil audit BPK sebagai dasarnya juga,” sambung Firmansyah.

Atas hal itu, ia menilai ini menimbulkan kegaduhan.”Akhirnya dikatakan KPK versus BPK,”

“Masa iya ada kerugian Rp 191 miliar dan semuanya omong kosong, jadi pertanyaan bagi kita gimana mekanismenya,” tutupnya.(Smr/BB)

Comment

Rekomendasi Berita