by

Anggota DPR Korup Bukan Akibat Sistem, Tapi Mentalnya

Mindo Sianipar
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Mindo Sianipar menyatakan
bahwa pembahasan anggaran oleh DPR sudah dilakukan secara terbuka, baik
di bandan anggaran maupun komisi-komisi. Karena itu jika ada anggota DPR
yang terlibat korupsi bukan karena kelemahan sistemnya, tetapi lebih
disebabkan perilaku atau mentalnya.
 
“Saya melihat sistem pembahasan anggaran di DPR tidak salah. Anggota
DPR yang melakukan korupsi bukan karena kesalahan sistim itu,” kata
Mindo menjawab Beritabuana.co di Jakarta, Kamis(14//7).


Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan rencana pimpinan
DPR akan membicarakan perubahan sistem pembahasan anggaran. Hal ini
dilakukan untuk mencegah korupsi oleh anggota DPR yang semakin sering
terjadi.


Melanjutkan pernyataannya, Mindo yang sudah 4 periode menjadi anggota
DPR dari PDI P mempertanyakan sistem pembahasan anggaran yang mau
dirubah karena dianggap salah. Karena itu dia tidak sependapat jika
penyelesaiannya harus merubah sitem.

“Diibaratkan, orang yang
berselingkuh tidak ditempat terbuka tetapi ditempat tertutup.
Rapat-rapat di DPR terbuka untuk umum, tidak ada rapat menyangkut
anggaran yang dilakukan secara tertutup,” ujarnya lagi.


Karena itu dia mempertanyakan jika sistem pembahasan anggaran di DPR
harus dirubah karena adanya anggota DPR terlibat korupsi. Bagaimana pun
sistemnya tambah Mindo kalau memang mental dan karakternya korup tetap
saja menerabas sistem yang ada.


Sistem, menurut politisi PDI Perjuangan ini dibutuhkan sedemikian
rupa supaya saling mengontrol. Untuk menjaga orang itu supaya tetap
baik, maka dibutuhkan sistem termasuk sistem peraturan
perundang-undangan.


Mindo pun menjelaskan bahwa pengguna anggaran adalah pemerintah. Jika
penggunaan anggarannya betul, maka tidak aka nada korupsi itu.


“DPR bukan pengguna anggaran, tetapi yang dibahas itu adalah APBN.
Presiden sebagai kepala Negara menyerahkan anggaran tersebut kepada
DPR,” kata dia seraya menambahkan, yang dibahas itu adalah anggaran
untuk lembaga-lembaga negara dan pemerintah.


Dalam kaitan ini, Mindo menyatakan, lebih dari 97 persen APBN
ditangani atau dikelola oleh pemerintah. Karena itu yang harus dikontrol
adalah lembaga pemerintah yang jumlahnya lebih banyak mengelola APBN.
“Mereka yang mengelola anggaran,” ucapnya. (Ansim/BB)

Comment

Rekomendasi Berita