by

KPU Gugat UU Pilkada, Arteria Kecewa Berat

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan
mengaku kecewa berat dengan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
bermaksud menguji UU No 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun mempertanyakan rencana
KPU ini, yang seolah-olah ada ketakutan dan ingin membangun suatu opini
ke masyarakat.
 
“Ini kan sederhana, mereka ribut karena mereka takut tidak bisa
berbuat seenaknya, tidak bisa menentukan seenak sendiri. Pada hal DPR
membuat rumusan norma dengan penuh kecermatan,” kata Arteria dalam
siaran pers yang diterima Beritabuana.co di Jakarta, Senin (18/7).


UU Pilkada kata dia, tidak mungkin ada peraturan pemerintah (PP) nya
sebagai peraturan pelaksanaannya. Diingatkan, tidak mungkin DPR hanya
menggantungkan pada itikad dan niat baik KPU saja, karena itu beresiko
sekali. Kemudian, semua belajar dari pengalaman bahwa begitu banyak
masukan yang berharga dari DPR dalam rapat konsultasi tetapi dinihilkan
oleh KPU.


“Kalau KPU mau mendengar kami kemarin, pelaksanaan pilkada serentak kemarin akan jauh lebih baik dan sempurna,” ujar Arteria.


Kemudian, Komisi II DPR sudah seringkali mengadakan rapat dengan KPU,
ada rekaman audio visual. Karena itu politisi muda PDI Perjuangan ini
menantang KPU membuktikan kalau ada agenda DPR yang bertentangan
dengan UU. “Faktanya tidak ada,” tegasnya.


Dia juga merasa aneh seolah-olah KPU dibayangi ketakutan, pada hal
rapat konsultasi dalam forum Rapat Dengar Pendapat sudah diatur dalam
UU MD3, terbuka untuk umum. Karena itu dia mempersilahkan masyarakat
melihat mana yang selama ini berbuat benar, KPU apa DPR?


Lebih penting lagi kata Arteria, UU Pilkada belum dilaksanakan,
belum diimplementasikan, belum juga ada preseden dan bukti perbuatan
buruk dan perilaku penyimpangan, tetapi sudah mau diuji materi ke MK.
Tahapan pilkada pun sudah jalan, sehingga harusnya KPU fokus untuk
menyelesaikan Peraturan KPU, bukan yang lain, tapi malah mengajukan
Judicial Review yang berpotensi polemik dan gaduh yang menggangu
konsentrasi KPU sendiri.


“DPR saja waktu itu menyadari UU Pilkada tidak sempurna tapi menahan diri,” ucapnya.
Dikatakan,
DPR tidak bermaksud intervensi, kesempatan sudah di berikan dengan UU
Pilkada sebelumnya, tapi hasilnya mengecewakan. Karena itu Arteria
mengingatkan, KPU supaya kesatria, mengingat sumpah jabatan, yaitu
melaksanakan UU selurus-lurusnya, bukan menggugat UU itu.


“KPU tidak usah rebut jika kewenangannya dibatasi, ini memalukan,
menguji atas nama demokrasi,”tegas Arteria sambil mengingatkan jangan
sampai hari ini pilkada di Kabupaten Muna dan dan Pematang Siantar masih
belum jelas.


Oleh karena itu, saran Arteria, sebaiknya KPU mengurus pilkada yang
masih bermasalah, jangan sibuk dan ngotot jagain kewenangan.
Kewenangan KPU memang harus dibatasi.


Diingatkan lagi, masih ada 2 sengketa yang masih menggantung di MK
dan 1 di kasasi MA. KPU harus berusaha mempertahankan dalil, apa yang
KPU lakukan tatkala MK memutus dengan sesaat?


“KPU jangan hanya sibuk mengurus kepentingan dan kewenangannya saja, lupa sama kewajiban hukumnya,” pungkas Arteria. (Ansim/bb)

Comment

Rekomendasi Berita