by

Wakil Bupati Lebak Menerima Kunjungan Tim BPK – RI

dok:klikkabar
RADARINDONESIANEWS.COM, LEBAK – Kunjungan Auditor
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diterima oleh Wakil Bupati Lebak H. Ade Sumardi
didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), H. Wahab dan
Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan Daerah  (DPPKD) Lebak, Hj. Rina Dewiyanti, di Ruang
Kerja Wakil Bupati, Selasa (19/7/2016).
Menurut keterangan Ketua tim
BPK, Diana, Kedatangan BPK ini untuk pemeriksaan kinerja tata kelola
pemerintahan daerah, dengan melihat proses perencanaan penganggaran, kegiatan Tim
BPK di Kabupaten Lebak rencananya selama 25 hari kedepan.
“Ini pemeriksaan tematik, dimulai
dari semua dokumen penganggaran RPJM dan seterusnya serta pemeriksaan dokumen
perencanaan penganggaran tahun 2014 sampai dengan tahun 2016” Ujar Diana.
Diana juga mengatakan bahwa
bulan September mendatang BPK akan mengadakan permeriksaan lanjutan yang lebih
rinci, namun menurutnya hal itu tergantung dari pemeriksaan yang sekarang, kata Diana
jika pemeriksaan sekarang dianggap sudah lengkap, maka tidak perlu lagi bulan September
nanti mengadakan pemeriksaan lagi, jadi pihaknya meminta kepada Pemda Lebak
agar dibantu penyediaan data, dan orang-orang yang menguasasi proses perencanaan
anggaran, karena BPK akan melakukan wawancara.
Wakil Bupati Lebak, H. Ade
Sumardi, mengatakan bahwa data dan informasi yang diminta oleh tim BPK akan disediakan
Pemkab Lebak.
“Saya telah menginstruksikan
kepada Kepala Bappeda, DPPKD, dan SKPD yang lain untuk mempersiapkan semua data
dan informasi yang dimaksud” Ujarnya.
Wabup juga meminta kepada
jajarannya agar selalu bersungguh-sungguh dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran,
meskipun tahun ini Lebak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
BPK-RI. Menurutnya raihan WTP tentu menjadi kebanggaan dan patut kita syukuri
namun menurutnya hal itu bukan jaminan tidak adanya penyimpangan, makanya Wabup
berpesan agar pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan sebaik-baiknya dimulai
dari perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan.
Sementara Kepala DPPKAD
mengatakan bahwa  Besarnya belanja modal,
bukan satu-satunya ukuran kebijakan yang pro rakyat, apalagi jika harus sampai
30 %, sebenarnya itu sudah given 50 %, menurut Rina, keberpihakan kepada rakyat
itu sebenarnya dapat dilihat dari belanja barang dan jasa
“Sarana publik bukan hanya
di belanja modal tapi juga di pengadaan barang dan jasa,sebenarnya kami sudah dipecut
pada tahun 2015 lalu melalui program KPK, sehingga kami sudah persiapan”
Ujarnya Optimis. (HD)

Comment

Rekomendasi Berita