by

Pemberontakan Wajib Pajak:Oleh Djoko Edhi S Abdurrahman, Eks Anggota Komisi III DPR

 Djoko Edhi S Abdurrahman, Eks Anggota Komisi III DPR
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Mingslei! Sasaran yang dipromo Presiden Jokowi sejak awal Tax Amnesty (TA),
adalah dana WNI yang ditempatkan di negara Tax Haven; Singapore Rp
4.000 triliun. Lainnya di Swiss, Dubai, Lexemburg, Hongkong, Virgin
Island, Panama, dst, sebanyak Rp 7.000 triliun. Total Rp 11.000 triliun.
Para analis memperkirakan, jika dana itu bukan ilusi, selesai masalah
kesulitan likuiditas negara. 
Promo Menkeu,
Bambang Brojo (sebelum Sri Mulyani Indrawaty – SMI), Pemerintah sudah
memegang nama WP (wajib pajak) WNI di tax haven tadi. Publik sangat
diyakinkan dan memuji langkah Presiden Jokowi. Rakyat tak dibuat
sengsara dan terteror seperti saat ini, karena yang akan diambil
pajaknya adalah WP di luar negeri sana. 
Mereka
kata Jokowi melanggar hukum pidana pajak. Jadi, saatnya mereka bertobat
dan negara memberi pengampunan bernama Tax Amnesty (TA).
Kami
pun diundang Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan (LBP) karena kata
LBP, program TA itu, ia yang menginisiasi. LBP telah menyiapkan ahli
ekonomi Purbaya CS, ahli perpajakan Lambok P Nahatan CS berhadapan
dengan para kritikal PN Satu (Iksan Mojo, Syahganda Nainggolan, Sofiano
Zakaria, Conny Rahakundini, Taufikurrahman Ruki, Ferdinan Hutahayan,
Djoko Edhi S Abdurrahman) 12 Juli 2016. 
Dari
forum itu, sudah diketahui bahwa TA itu proyek angan-angan. List nama WP
itu memang ada, diumumkan oleh Ketua Panja RUU TA, Suprayitno dari
Gerindra dalam diskusi di LBM (Lembaga Bathsul Masail) PBNU sehari
sebelumnya. 
Menurut Syahganda, status hukum
Islam TA itu telah dimintakan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada Ketua Umum
PBNU, Said Agil Sirodj, sebelumnya. Masalah menjadi serius karena hasil
sidang LBM, status TA adalah gelap yang tak dapat didukung (maslahah
muhaqqoqoh dan muamanah). Unik, pajak dimintakan fatwa status hukum
islamnya. Sebab pajak tak mengenal uang haram. Ada transaksi, bayar
pajaknya! 
Kini mingslei, dana dari Tax Haven
itu tak ada. Lalu, sasaran TA berbelok ke dalam negeri. Memborbardir
kelas menengah bawah. Asset rakyat yang tanpa transaksi pun dihajar. Sri
Mulyani begitu menjabat mengumumkan, semua orang masuk TA. Jika tidak,
kata Lambok, jika diketahui kelak ada asset yang tidak didaftarkan
ketahuan, akan didenda 200 persen. Karenanya rakyat berbondong-bondong
mendaftarkan kekayaannya. Yaitu tadi, asset tidur masyarakat menengah
bawah. Tentu saja ngawur. 
Ada dua kesalahan di
sini. Azas pengenaan pajak yang azasi, menurut Jhon Mainard Keyns
adalah nilai tambah yg dihasilkan oleh transaksi. Tesisnya: apakah akan
dipungut pajaknya bukit ratusan hektar milik Dalihan Na Tolu di Tanah
Batak sana yang tidak ada transaksinya? Tentu saja tidak! Itu sebuah
determinisme. 
Kedua double taxes (pajak ganda)
oleh TA. Satu-satunya yg dilarang dilakukan oleh fiskus, adalah double
taxes, menurut UU Perpajakan. Lalu muncul lex specialist TA yang
menciptakan pajak ganda. Itu membuat seluruh produktivitas kena pajak
sekalipun tanpa nilai tambah. Akibat dari tindakan tersebut, terjadi
depresi pada WP sementara pajak sangat tergantung dari relaksasi WP. 
Beruntung
SMI segera sadar. UU TA itu adalah UU terburuk. Digarap satu bulan oleh
Panja, dan blup, selesai untuk memenuhi syarat UU Nomor 17 tentang
keuangan negara untuk menghindari hukum besi fiskal. 
Pemerintah
menerbitkan juklak Nomor 11/PJ/2016, aturan UU No 11 tahun 2016 tentang
TA 29 Agustus 2016 ini dikeluarkan untuk menghapus gejolak masyarakat,
sbb:
Pertama, Perdirjen itu menetapkan bahwa
orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia
atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah
penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak
menggunakan haknya untuk mengikuti TA.
Kepada
mereka tidak berlaku Pasal 18 UU TA. Pasal 18 UU itu mengatur pengenaan
sanksi administrasi perpajakan yang 200 persen dari pajak penghasilan
yang tidak atau kurang bayar.
Kedua, harta
warisan bukan merupakan objek TA apabila diterima oleh ahli waris yang
tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.
Harta warisan juga bukan merupakan objek pajak apabila sudah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan pewaris.
Ketiga, juga ketentuan untuk harta hibahan yang bukan objek TA, syaratnya sama dengan ketemuan harta warisan tadi.
Keempat, ahli waris atau penerima hibah dengan ketentuan tadi tidak bisa diterapkan Pasal 18.
Kelima, bagi WP yg tidak menggunakan haknya masuk TA, dapat menyampaikan SPT pajak penghasilan tahunan.
Keenam, nilai wajar yg dilaporkan oleh WP dalam Surat Pernyataan Harta, tidak dilakukan pengujian oleh Dirjen Pajak. 
KEMBALI KE KHITTAH
Apakah
dengan perdirjen itu keresahan sudah selesai? Saya kira tidak! Bagi yg
suka Presiden Jokowi tersungkur, berdoalah agar niat Busyro Muqoddas
mengajukan judicial review itu urung. Agar program TA yg nubruk-nubruk
itu terus dan terus. 
Atau ada jalan lain:
kembali ke Khittah, niat awal. Mendulang dari dana di tax haven yg Rp 11
triliun tadi. Mulailah dengan menyusuri pengenaan pajak pemilik
rekening masyarakat high class di perbankan. Ada dana lebih Rp 6.000
triliun perbankan indonesia. Itu saja dipajaki karena jelas hasil
transaksi. Itu lebih dari cukup untuk menambal defisit APBN yg Rp 165
triliun tanpa harus memangkas DAK dan DAU yg menciutkan daya beli itu.
Gawat kalau orang miskin dan kelas menengah yg terus menerus diperas.
LBM
sudah merekomendasikan agar Ditjen Pajak dilengkapi dengan polisi pajak
(IRS – Internal Revenue Services) yg lex specialist, dan Federasi
Pembayar Pajak (Tax Payer Federation), suatu state auxiliary agency,
bukan LSM. Jika tidak, seperti keputusan Munas Kempek NU, rakyat boleh
melakukan pembangkangan pajak. Seperti kini, hastag disobidiens
bertaburan di sosmed. Mereka sedang melakukan pemberontakan, menyitir
Wapres Jusuf Kalla.  Tentu karena salah urus negara.

Comment

Rekomendasi Berita