by

Konferensi Pelaksanaan Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Peperangan

RADARINDONESIANEWS.COM, SEOUL – 19 September, menandai hari terakhir dari tiga hari perjalanan menuju
perdamaian selama Perayaan Peringatan 2 Tahun WARP Summit 18 September,
“Konferensi untuk Pelaksanaan Deklarasi Perdamaian dan Penghentian
Peperangan” diselenggarakan oleh Budaya Surgawi, Perdamaian Dunia,
Pemulihan Terang (HWPL) di Seoul, Korea Selatan.
Sekitar 1000 tamu dari 130 negara, yang terdiri dari para pemimpin
negara seperti mantan presiden dan perdana menteri maupun
menteri-menteri, para ahli di bidang hukum internasional, pejabat PBB,
para pemimpin agama dan anggota media juga ikut berpartisipasi.
Pada pidato utamanya, Ketua HWPL Man Hee Lee menyatakan, “Konsep
Deklarasi yang telah kita buat merupakan kerangka legal yang dapat
mencapai penghentian perang dan perdamaian dunia. Para perdana menteri
dan hakim-hakim ketua bersama dengan Badan legislatif setiap bangsa
harus memiliki nilai dan prinspi-prinsp Deklarasi Perdamaian dan
Penghentian Perang dan menggerakkan serta mendukung proses pembangunan
Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang. Hal ini dapat terjadi jika
kita melakukannya. Dan tidak mungkin terjadi jika kita tidak
melakukannya,” secara berulang-ulang, mengingatkan semua mereka yang
berhubungan dengan pemerintahan dan para ahli hukum tentang pentingnya
perundang-undangan hukum untuk perdamaian.
Ketua wanita IWPG Nam Hee Kim berkata, “Kami meminta para pemimpin
negara, hakim dan PBB agar bekerja sama mendukung hukum internasional
untuk penghentian peperangan. Kami juga meminta para menteri-menteri
negara memberikan pesan perdamaian dan bekerja bersama pemerintah untuk
mendukung dan mengimplementasikan hukum internasional. Umat manusia dari
seluruh kelompok sosial bekerja untuk perdamaian, berbagai organisasi
dan sekolah memberikan pendidikan perdamaian dan wanita dan pemuda
mencakup perlindungan diri mereka sendiri. Jika pendapat masyarakat
dalam dukungan adopsi hukum internasional semakin besar, kekuatan
perdamaian yang lebih penting dari kepentingan nasional akan semakin
besar juga.”
Para pembicara yang mewakili berbagai sektor hadirin, seperti para
pemerintah, berbagai organisasi sipil, pemuda, wanita dan agama-agama
mewakili peran mereka, seperti rencana kegiatan yang nyata, untuk
membuat Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang serta
mengimplementasikannya sebagai suatu hukum yang dapat dilaksanakan. Dan
dapat menjadi suatu pola bagi para peserta untuk menegaskan kembali
tanggungjawab-tanggungjawab mereka untuk mendukung Deklarasi Perdamaian
dan Penghentian Perang sehingga perdamaian dan pengghentian perang dapat
tercapai.
Seyed Reza Hosseini Nassab (Pemimpin Agung Islam Shia dari Kanada)
“Dunia dengan perdamaian adalah surga dan dunia dengan perang adalah
neraka. Dasar perdamaian harus dijadikan sebagai asas yang utama,
seperti : pendidikan, toleransi, belas kasihan, persamaan hak, moral,
kebebasan beragama dan keadilan. Untuk mencapai tujuan surgawi ini, kita
memerlukan hukum yang memperkuat, seperti Deklarasi Perdamaian dan
Penghentian Perang, yang harus disetujui dan didukung oleh seluruh para
pemimpin agama di dunia”.
H.E. Karim Khalili, Utusan Senior Dewan Tinggi Perdamaian dan mantan
Wakil Presiden berkata, “Ternyata untuk mencapai perdamaian yang
terus-menerus bukan tugas yang sederhana dan mudah. Kita harus
melaksanakan berbagai aspek politik, hukum, budaya, ekonomi, manajerial,
psikologi dan agama, di tingkat nasional dan internasional sehingga
kita mencapai kehendak dan pikiran manusia. Berbagai prosedur untuk
mencapai perdamaian  yang telah dialami negara-negara di dunia dapat
membantu cara pandang kita. “Deklarasi perdamaian dan penghentian
perang” yang telah diciptakan oleh HWPL, dipertimbangkan sebagai salah
satu prosedur yang efisien, berguna dan berharga untuk mencapai
perdamaian dan menyelesaikan perang.
Prof. Carlos Villan Duran, Presiden Kelompok Spanyol untuk Hukum Hak
Asasi Manusia Internasional menekankan perlunya kolaborasi dan
partisipasi dari berbagai organisasi kelompok sipil dan pemerintahan
untuk membuat Deklarasi menjadi dokumen yang terikat secara hukum.
Beliau berkata, “Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang memberikan
elemen-elemen positif untuk membantu perkembangan dialog dan
rekonsiliasi di antara agama-agama.” Beliau selanjutnya menambahkan,
“Kita juga telah mempelajari bahwa hukum internasional dan
institusi-institusi multilateral pasti lebih efiesien untuk penyelesaian
berbagai konflik secara damai dan untuk mempersiapkan dengan lebih baik
berbagai tuntutan hukum rakyat atas kebebasan memutuskan sendiri hak
dan keadilannya”.
Pada tanggal 17, para ahli di bidang politik, agama, hukum dan
kelompok sipil, sesuai dengan bidang mereka masing-masing,
berpartisipasi dalam berbagai pertemuan, total 8 forum berbeda,
diteruskan dengan diskusi pendekatan praktis untuk mengimplementasikan
hukum internasional yang cocok dengan Deklarasi Perdamaian dan
Penghentian Perang yang telah diproklamasikan pada tanggal 14 Maret.
Mereka menemukan sumber daya yang efisien untuk mendukung dokumen dengan
menggunakan berbagai metoda.
Pada tanggal 18, acara di Stadion Utama Olimpiade Jamsil, Seoul
sangat menyentuh seluruh yang hadir lewat perayaan penyambutan, dengan
berbagai lukisan yang berwarna dan budaya tradisional Korea dan dunia,
pertunjukan Card Section oleh 11.440 pemuda-pemudi tentang Perang dan
Perdamaian. Peristiwa inti menunjukkan kepada dunia sebagai budaya
perdamaian yang dapat dicontoh dan memberikan kesempatan untuk
melihatnya sebagai  suatu budaya.
‘Konferensi
untuk Implementasi Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang telah
menerangkan seluruh kemajuan yang telah terjadi selama Perayaan
Peringatan Dua Tahun WARP Summit 18 September. Semua diambil dari setiap
sesi yang diharapkan dapat menciptakan suatu hasil yang efektif dan
dapat diaplikasikan melalui berbagai jaringan perdamaian internasional
dan mendukung kondisi pada waktu Summit.
[Breeana]

Comment

Rekomendasi Berita