by

Mafia Projek Di Telkom dan Telkomsel Penyebab Tarif Interkoneksi Lokal Mahal

RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA
– Dalam upaya menyediakan akses layanan interkoneksi lokal bagi
pelanggan seluler di Telkomsel yang dominan 35% sahamnya dimiliki oleh Singtel
dan 65% oleh Telkom dengan pangsa pasar selulet  40,39% 
melakukan penetapan tarif interkoneksi lokal bagi arus informasi yang
terjadi pada jaringannya hingga Telkomsel.
 
Menurut Haris Rusli,
koordinator Petisi 28, beranggapan bahwa dalam konteks tersebut menjadi
penghalang bagi pelanggan untuk saling
berkomunikasi maupun menggerakan bisnis yang dirasa kurang sehat dan
mengeruk untung sebesar-besarnya dengan mengeksploitasi masyarakat
pengguna telepon seluler.
Sebagai informasi, dari operaror jasa seluler di Indonesia hampir 60%
dikuasai oleh asing. Seperti Indosat dengan market sharenya 18,33%
dimiliki  oleh Ooredo Spanyol di mana saham RI hanya 15%, Hutchinson
Mobile (H3I) 100% saham dimiliki Hongkong dengan pangsa pasar 11,64% dan
lalu kemudian XL Axiata dengan pangsa pasar 22,36% dimiliki sahamnya
66% oleh Axiata Berhad Malaysia dan masyarakat 33%.
“Walau
banyak penyelenggara  baru yang bermunculan, namun  dalam
perkembangannya sampai  saat ini penyelenggaraan  telekomunikasi di
Indonesia didominasi oleh Telkomsel, Indosat dan XL dengan total market
share lebih dari 80%,” ungkap Haris Rusli.
Hingga
kemudian nampak kalau dari gambar kepemilikan saham operator seluler
yang kecenderungannya didominasi oleh asing telah merugikan pelanggan
seluler di Indonesia dengan tidak mau menurunkan biaya interkoneksi
lokal. 
 
“Ini akibat konspirasi busuk yang dipimpin oleh Telkomsel yang
selalu mengatakan bahwa rencana revisi tarif interkoneksi lokal yang
ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tidak sesuai dengan biaya yang
dikeluarkan,” tudingnya curiga.
“Jelas ini sungguh aneh, padahal operator lain juga setuju tarif interkoneksi diturunkan,” paparnya.
“Telkomsel
sebagai penentu harga paling dominan tarif interkoneksi sangat jelas
telah melakukan praktek monopoli yang tidak sehat dalam usaha jasa
telekomunikasi seluler dan merugikan masyarakat penguna jasa telepon
seluler,” tukasnya lagi.
Padahal
harusnya kepentingan masyarakat dari sisi ketersediaan dan
 kesinambungan layanan, harga yang rasional serta kualitas
 interkoneksi lokal yang murah  dan memadai tidak dapat terpenuhi
akibat dominasi Telkomsel dalam menentukan tarif interkoneksi lokal.
Akibatnya
tidak tercipta iklim  usaha yang kondusif bagi value  chain dan tidak
ada kepastian dalam pengembangan investasi, karena kurang adanya tingkat
pengembalian investasi yang  memadai bagi pelaku usaha investasi baru
 
Selain itu, pengaturan tarif interkoneksi
lokal yang dominan dilakukan oleh Telkomsel menyebabkan tidak adanya
peningkatan efektifitas dan  efisiensi dalam kegiatan usaha di bidang
seluler.”Soalnya, ini kan aneh…masa tarif interkoneksi lokal lebih
mahal dibandingkan dengan tarif interkoneksi international dan roaming
yang mengunakan fasilitas TELIN,” ungkap Haris.
Bagi
Haris Rusli, ini sarat dan nampak ada sesuatu yang tidak
benar di Telkomsel yang selalu mengatakan bahwa tarif interkoneksi
yang ditawarkan pemerintah jauh dibawah cost base dari tarif
interkoneksi lokal yang diklaim oleh Telkomsel, dan kemungkinan
indikasinya ada kepentingan dari mafia-mafia di Telkomsel untuk terus
mengeruk keuntungan dari masyrakat melalui berbagai mark projeck
pengembangan di telkomsel.
“Baik
mulai dari penunjukan kontraktor pembangunan BTS sarat kolusi dan
nepotisme di jajaran direksi Telkomsel, serta projek pengadaan instrumen
telekomunikasi yang mendukung interkoneksi lokal yang diduga dimark
up,” jelasnya sembari mencontohkan hingga menyebabkan cost base
interkoneksi di telkomsel sangat mahal .
“Sudah
sepantasnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan
investigasi pada Telkomsel, selain itu juga masyarakat penguna Jasa
Telekomunikasi Seluler mendesak president Joko Widodo untuk segera
meminta menteri BUMN mencopot semua direksi Telkomsel,” jelasnya.
“Ini kegagalan menjalankan program
trisakti dan nawacita Jokowi dalam memberi layanan jasa telekomunikasi
yang murah bagi masyarakat, bukan merampok uang rakyat dengan mengeruk
keuntungan yang besar dari bisnis telepon seluler,” imbuhnya lagi.
Karena
itu, lanjut Rusli, pemerintahan Joko Widodo harus berani
memberantas para mafia tender baik di Telkom dan Telkomsel. Untuk
apa Direksi dan Komisaris Telkom dan Telkomsel gaji sangat besar dan
tiap tahun terima tantiem dan MSOP miliaran kalau masih banyak pratek
pengerukan keuntungan sebesarnya dari masyarakat Indonesia.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita