by

Rugikan Negara, Skandal Frekuensi PT. IM2 Dan PT. Indosat Harus Dituntaskan

Kejaksaan Agung RI. [Dok.radarindonesianews.com]
RADARINDONESIANEWS.COM, JAKARTA – Dunia telah memasuki era digital,
percepatan teknologi digandrungi dan menjadi tantangan serta ancaman
bagi bangsa Indonesia. Namun di balik itu bila tidak diproteksi oleh negara,
aneka jenis tindak kejahatan akan muncul seiring
perkembangan teknologi, terutama yang dilakukan oleh operator jasa
seluler salah satunya, Indosat.
Seperti
diketahui di Indosat sempat terkuak salah satu skandal bisnis
telekomunikasi dari ratusan skandal yang ada, seperti dugaan
skandal Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan  PLIK (MPLIK) dan
dugaan skandal merger Axis dan XL yang diduga merugikan negara.
Sehubungan
dengan itu, Zulhendri, perwakilan dari Lembaga Pendidikan
dan Advokasi Konsumen (LAPAK) mengutarakan tentang perihal kasus yang
terbukti ketika terbongkarnya skandal penggunaan jaringan frekuensi 2.1
GHz (3G).
“Pada kasus tersebut telah ditetapkan
4 orang tersangka, inisial IA (selaku Dirut PT. IM2), serta ketiga
mantan Petinggi baik Dirut dan Wakil Dirut PT Indosat Tbk inisial HS,
JSS, KBH dan 2 tersangka korporasi yaitu PT. IM2 dan PT. Indosat Tbk,”
demikian keterangan singkat via selular, Selasa (27/9).
Rabu (28/9) 2016, Lembaga Pendidikan dan Advokasi
Konsumen (LAPAK) menyambangi kantor Kejagung yang berlokasi di
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan guna melayangkan ‘Surat Desakan’
penuntasan kasus skandal pencurian jaringan frekuensi 2.1 GHz (3G) yang
diduga dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media (PT. IM2) dan PT. Indosat
Tbk yang merugikan sebesar 1.3 Triliun rupiah.
Lebih
lanjut, Urai Zulhendri merasa dan mengatakan bahwa,”Tapi kasus ini
mangkrak. Tidak diadilinya ketiga tersangka yaitu HS, JSS, dan KB H dan 2
tersangka Korporasi. Padahal tersangka Indar Atmanto sudah diadili dan
divonis pidana penjara 8 tahun,” ungkapnya.
Bahkan,
pada putusan kasasi degan no perkara 787K/PID.Sus/2014, upaya PK dengan
nomor perkara 77 PK/PID.Sus/2015 yang dilakukan Indar Atmanto ditolak
oleh Mahkamah Agung (MA) pada bulan November tahun 2015.
Zulhendri menjelaskan, dalam Diktum atau isi putusan telah dinyatakan
Indar Atmanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”.”Tapi hampir setahun kasus ini
tidak ada kepastian hukum,” bebernya.
“Ada
indikasi tangan penguasa serta pengusaha mempeti-es kan skandal ini.
Salah satunya Rudi Antara (Menkominfo) yang khawatir bila kasus
ini diteruskan karena saat itu ia menjabat Komisaris Independen
PT. Indosat Tbk,” paparnya.
Lembaga Pendidikan
dan Advokasi Konsumen (LAPAK) menyatakan sikap supaya sesegera mungkin
P21 TERSANGKA kasus korupsi PENYALAHGUNAAN JARINGAN FREKUENSI 2.1GHz
(3G) OLEH PT. IM2 DAN PT. INDOSAT tbk, ketiga tersangka yaitu HS, JSS,
dan KBH.
Lalu segera SIDIK
korupsi Korporasi PT. IM2 & PT. INDOSAT Tbk berdasarkan SPRINDIK NO.
01/F.2/Fd.1/01.2013 (PT. INDOSAT Tbk) dan 02/F.2/Fd.1/01.2013 (PT. IM2)
yang mana telah diterbitkan oleh Kejaksaan Agung. 
Selanjutnya
dengan telah ditetapkannya kedua PT IM2 & PT. INDOSAT Tbk sebagai
tersangka Korporasi, “Maka itu seluruh lembaga Pemerintah, khususnya
Lembaga pengadaan barang dan jasa untuk TIDAK melibatkan KORPORASI itu
berhubung statusnya sebagai TERSANGKA,” imbuh Zulhendri, perwakilan
dari LAPAK.
“Mendesak pula PT. IM2 & PT.
INDOSAT Tbk untuk membayar GANTI RUGI terhadap NEGARA sebesar 1.3
triliun rupiah seperti yang dituangkan pada PUTUSAN KASASI INDAR
ATMANTO,” jelasnya lagi.
“Lalu juga karena
diduga memiliki Conflict Of Interest (COI) terhadap penanganan skandal tersebut, Pecat Rudi Antara dari posisi jabatannya selaku Menkominfo,
karena pada saat skandal itu terungkap menjabat sebagai Komisaris
Independen PT. INDOSAT Tbk,” jelasnya.
“Dan
terakhir, MENDESAK JAKSA AGUNG membongkar seluruh SKANDAL dalam bisnis
industri telekomunikasi. Seperti PLIK & MPLIK serta merger AXIS
& XL yang diduga melibatkan komplotan penguasa dan pengusaha yang
merampok uang negara,” pungkasnya.[Nicholas]

Comment

Rekomendasi Berita